Resmi , Facebook dan Google Harus Bayar Konten Berita di Australia

law-justice.co - Pemerintah Australia mengatakan rancangan  undang-undang yang mengatur bahwa Facebook harus membayar kepada perusahaan media Australia atas jasa jurnalisme yang ditampilkan di platformnya. Pengaturan tersebut menjadi yang pertama di dunia mengatur soal kegiatan bisnis perusahaan teknologi besar, seperti Google dan Facebook.

Australia telah mengeluarkan undang-undang baru, Kamis (25Februari 2021), yang mewajibkan penyedia platform digital   atau kegiatan bisnis perusahaan teknologi besar seperi Facebook dan Google untuk membayar media lokal jika ingin menggunakan konten mereka dalam hasil pencarian atau laman berita (news feeds).

Facebook membalas dengan memblokir konten berita sebagai aksi balasan atas undang-undang media dan platform digital. Tetapi Senin lalu (22Februari 2021), Facebook telah mengembalikan laman berita Australia di platformnya, berbeda dengan hari sebelumnya.

"Kami yakin UU ini akan mendukung kepentingan publik yang beragam dan berkelanjutan, dan sektor media di Australia," kata Menteri Komunikasi Paul Fletcher dalam akun Twitternya.
 
Menteri Keuangan Josh Frydenberg menyebut UU ini akan menyeimbangkan persaingan dan menjamin media Australia dibayar atas konten orisinal mereka.

Apa dampak pemblokiran tersebut ?
Pemblokiran konten berita di Australia oleh Facebook telah menimbulkan kekhawatiran penyebaran misinformasi di media sosial semakin marak. Beberapa lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk menyampaikan berita darurat terkait Covid-19, kebakaran hutan, banjir, dan petunjuk topan awalnya terdampak pemblokiran. Namun kemudian Facebook mulai kembali menampilkan berita Australia. Dampak Facebook Blokir Berita, Australia Khawatirkan Misinformasi Makin Parah . Pemblokiran konten berita di Australia oleh Facebook telah menimbulkan kekhawatiran penyebaran misinformasi di media sosial semakin marak. 

Sementara Berita palsu dan teori konspirasi tidak ditangani, sementara sumber yang dapat dipercaya telah terputus.

Namun, Senin lalu, Facebook mengumumkan akan membayar perusahaan media lokal untuk konten yang disediakan. Facebook telah mencapai kesepakatan membayar konten berita dengan perusahaan media Australia, Seven West. Google sebelumnya juga sudah sepakat membayar konten berita dalam hasil pencarian mereka.

Mulai Kamis (18 Februari 2021), warga Australia tidak dapat mengunggah tautan ke artikel berita atau melihat halaman Facebook outlet berita lokal maupun internasional, sedangkan media berita Australia menghilang dari situs tersebut di seluruh dunia. Keputusan Facebook menghapus konten berita dari platformnya dipicu kebijakan Pemerintah Australia yang memaksa Facebook dan Google membayar untuk berita yang ditampilkan di platform mereka.

Beberapa lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk menyampaikan berita darurat terkait Covid-19, kebakaran hutan, banjir, dan petunjuk topan awalnya terdampak pemblokiran. Namun kemudian Facebook mulai kembali menampilkan berita Australia.

Pembalasan nya Bermacam-macam Facebook page lainnya juga dibuat kosong, termasuk akun badan amal kanker dan tunawisma, bisnis-bisnis besar, bahkan akun satir populer.

Tetapi serangkaian halaman milik pemasok berita palsu dan teori konspirasi tidak terpengaruh oleh pemblokiran, meskipun mereka sering mengunggah hoax. Di antaranya adalah beberapa halaman yang diidentifikasi oleh tim pemeriksa fakta AFP pernah membagikan berita palsu kepada puluhan ribu pengguna.
Pemblokiran Facebook terjadi hanya beberapa hari sebelum peluncuran vaksin yang direncanakan Australia. Hal ini dikhawatirkan meningkatkan suara kelompok antivaksin yang dapat mengganggu program vaksinaasi.

"Saya akan mengatakan lagi ke Facebook, pikirkan lagi.  Anda  mungkin melakukannya demi uang, tetapi kita semua di sini untuk keselamatan, perlindungan, dan tanggung jawab," kata Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt.

Sindiran kepada Facebook   "Ini adalah saat untuk kembali ke asal. Di mana Anda seharusnya, sebagai sebuah perusahaan, fokus pada komunitas, keterlibatan, bukan atas uang," imbuhnya.

Facebook kembali mengatakan telah menghasilkan pendapatan ratusan juta dolar untuk organisasi media Australia melalui jumlah klik.

Pemberlakuan pertama akan dilakukan terhadap "Google Search" dan "FacebookNewsfeed", sementara perusahaan lainnya akan menyusul jika terbukti ada ketidakseimbangan daya tawar, atau "bargaining power".

Di bulan Mei, Direktur Utama Nine dan mantan Treasurer Australia, Peter Costello mengatakan kode etik ini nantinya harus bisa memaksa perusahaan digital, seperti Google dan Facebook, untuk membayar sekitar A$600 juta setahun kepada perusahaan media Australia.

Samantha Floreani, seorang aktivis soal hak digital mengatakan jika Australia khawatir dengan keadaan jurnalisme di Australia, maka perusahaan harus memiliki pendanaan yang benar.

"Jika kita khawatir raksasa perusahaan teknologi menghasilkan pendapatan terlalu banyak, maka kita harus memberlakukan pajaknya dengan benar." "Aturan kode etik ini tidak akan mengatur hal ini dan tidak akan menyelesaikan masalah ini," tulis Samantha dari Digital Rights Watch dalam kolom opini Sydney Morning Herald.