Gara-gara Hal Ini, Mensos Risma Disebut Lawan Presiden Jokowi

Rabu, 24/02/2021 23:05 WIB
Mensos Risma disebut lawan perintah Jokowi soal santunan terhadap ahli waris pasien Covid-19. (Tribun).

Mensos Risma disebut lawan perintah Jokowi soal santunan terhadap ahli waris pasien Covid-19. (Tribun).

Surabaya, Jatim, law-justice.co - Pembatalan santunan terhadap para ahli waris pasien COVID-19 yang meninggal di Surabaya oleh Kementerian Sosial disebut melawan perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya, perintah untuk memberikan santunan tersebut atas perintah Jokowi.

Dengan pembatalan itu, mereka menyebut santunan senilai Rp15 juta adalah pemberi harapan palsu alias PHP. Endang Riniasih (57), salah satu ahli waris yang telah diusulkan menyebut keputusan Kementerian yang dipimpin oleh Tri Rismaharini itu adalah sepihak.

"Ya kan PHP aja kan. Kan ini bantuan dari instruksi presiden. Kan yang mengambil keputusan presiden. Kok kenapa menteri sosial menghentikan. Berarti kan melawan presiden, gitu ya," tegas Endang seperti dilansir dari detikcom, Rabu (24/2/2021).

"Ya kalau gak ada anggaran ya harus diusahakan. Wong presiden sudah menginstruksikan. Mau diambilkan anggaran dimana kan kita juga gak tahu," tambah Warga Gembong, Kapasan itu.

Menurut Endang, terkait keputusan sendiri, dirinya tidak diberitahu langsung oleh pihak Dinsos maupun kecamatan. Ia mengaku baru mengetahui pembatalan itu dari pemberitaan televisi.

"Memang awalnya gak tahu. Kemudian saya tahu pas lihat berita di TV. Saya ndak pernah diberitahu Dinsos atau kecamatan soal pembatalan. Padahal bilangnya usulan santunan sudah disampaikan ke pusat (Kemensos)," jelas Endang.

Tak hanya itu, Endang juga mengaku tidak tahu menahu soal santunan COVID-19 bagi ahli waris pasien yang meninggal karena COVID-19. Ia menyebut dirinya dan para ahli waris lainnya diperintahkan mengurus oleh pihak Dinsos melalui kecamatan setempat.

"Kita ini gak tahu awalnya ada santunan. Tiba-tiba disuruh ngurus. Tapi sudah diurus dibatalkan. PHP. Masalahnya itu saya sudah meluangkan tenaga, waktu dan uang untuk mengurus ini kok. Eh dibatalkan. Jangan PHP," tegasnya.

"Ngurus surat kematian suami saya ke Dinas Kesehatan itu susahnya setengah mati. Kita itu WA ndak dijawab. Kita disuruh ke Jemursari (Kantor Dinkes). Janjian lagi, tunda lagi. Lah itu orang yang tinggal di Wiyung apa Lakarsantri yang jauh apa gak kemeng (capek) bolak-balik," imbuh Endang.

Senada, Sri Mulyani Istiqomah, salah satu ahli waris yang suaminya meninggal karena COVID-19 juga menilai santunan itu merupakan instruksi presiden. Namun dengan pembatalan itu, ia menilai pemerintah telah mempermainkan rakyat.

"Ya gimana ya. Kayaknya pemerintah kok mempermainkan ya. Kan waktu itu presiden sendiri ya yang mengumumkan ke rakyatnya kalau korban COVID akan mendapat santunan Rp 15 juta per orang," tukas Sri.

Dikatakan Sri, saat ini pihaknya sudah tidak berharap dengan uang santunan COVID-19. Pasalnya, sebelum pembatalan santunan dirinya sudah dipersulit dan ditolak sejak mengurus dari Dinkes.

"Tapi kenyataannya kok seperti ini. Saya sudah dipersulit, saya juga sudah berhenti (santunan). Ya kasian yang sudah masuk (diusulakn) tapi dibatalkan," tandas Sri.

Sebanyak 319 ahli waris pasien COVID-19 yang meninggal di Surabaya dipastikan tidak akan menerima santunan. Hal itu karena Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait penghentian pemberian santunan.

SE Kemensos itu tertuang di Surat Edaran Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 tentang Rekomendasi dan Usulan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat COVID-19. SE itu diterbitkan tertanggal 18 Februari 2021 dan ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial seluruh Indonesia.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar