KPK Mulai Soroti Kasus RS Potong Insentif Tenaga Kesehatan

Selasa, 23/02/2021 17:15 WIB
Tenaga Kesehatan rawat pasien Corona (Detik)

Tenaga Kesehatan rawat pasien Corona (Detik)

Jakarta, law-justice.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada manajamen rumah sakit tidak memotong insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes). Insentif diberikan oleh pemerintah untuk mereka yang bekerja di garda terdepan melawan covid-19.

"KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen RS dengan besaran 50 hingga 70 persen," kata Plt Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding melalui keterangannya, Selasa (23/2/2021).

Ipi mengatakan pemotongan insentif nakes itu dilakukan oleh pihak manajemen RS. Kemudian diberikan kepada nakes yang bukan menangani pasien covid-19.

"Insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan secara langsung tersebut diketahui dilakukan pemotongan oleh pihak manajemen untuk kemudian diberikan kepada nakes atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien Covid-19," ungkap Ipi.

Ipi mengatakan KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MNENKES/278/2020. Hal itu didapat dari bulan Maret hingga akhir Juni 2020 melalui kajian cepat terkait penanganan Covid-19 khususnya di bidang kesehatan.

Pertama, seperti potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak terduga (BTT).

Kedua, Proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketiga, Proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan.

Atas permasalahan itu, kata Ipi, KPK merekomendasikan perbaikan berupa pengajuan insentif tenaga kesehatan pada salah satu sumber anggaran saja (BOK atau BTT).

Kemudian pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan di kabupaten atau kota dan provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah.

"Pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada nakes atas rekomendasi tersebut, Kementerian Kesehatan telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santuan bagi nakes yang menangani Covid-19," ucap Ipi.

Maka itu, kata Ipi, untuk memastikan para nakes menerima haknya tanpa ada pemotongan.

KPK meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes.

"Insentif dan santunan kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19,` ujar Ipi.

"Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian yang diatur dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020 yang merupakan hak bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," Ipi menambahkan.

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar