Demokrat Sebut Makam Gusdur Dibiayai Pemerintah, Alissa: Jangan Asal!

Jakarta, law-justice.co - Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia sekaligus putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Alissa Wahid mengomentari pernyataan politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik.

Sebelumnya, Rachland Nashidik diketahui sempat menyinggung keberadaan makam Gus Dur saat berbicara soal polemik Museum SBY-Ani.

Alissa Wahid membantah adanya anggapan yang berspekulasi bahwa makam Gus Dur dibiayai oleh negara. Sebab sampai sekarang, makam dibiayai oleh keluarga Ciganjur.

Dia menambahkan, dana negara sebagaimana diungkit bukan untuk makam, tetapi jalan raya dan lahan berjualan warga. Bukan tanpa sebab, setiap tahun banyak orang berziarah ke makam Gus Dur.

"Bang RachlanNashidik, makam #GusDur sampai saat ini dibiayai oleh keluarga Ciganjur, termasuk prasasti. PP Tebuireng pun hormati ini. Dana negara tidak untuk makam tetapi untuk jalan raya, lahan berjualan warga. Maklum, ada 1,5 sampai 2 juta peziarah setiap tahun. Negara urus ini," ungkap Alissa lewat jejaring Twitter-nya, Sabtu (20/2/2021).

Soal pendanaan museum, Alissa Wahid juga menegaskan tidak ada yang namanya dana Museum Gus Dur.

"Yang ada bantuan untuk Museum Islam Nusantara, setahu saya disepakati Gus Solah dengan pemerintah sebelum Gus Dur wafat," tukasnya.

Alissa Wahid kemudian menerangkan bahwasannya setiap bulan, makam Tebuireng menerima sedikit sekali bantuan dari pemerintah. Namun, kata dia uang itu tidak termasuk bagi makam Gus Dur.

Tak pelak, Alissa Wahid berpesan kepada Rachland Nashidik agar kedepannya lebih hati-hati atau tidak asal-asalan.

"FYI, tiap makam Tebuireng terima sedikit (banget!) bantuan dari pemerintah, untuk mengelola makam Pahlawan Nasional yaitu Hadratussyaikh KH Hasyim Asy`ari dan KH Wahid Hasyim," jelas Allisa Wahid.

"Makam Gus Dur tidak tidak termasuk. Jadi next time lebih hati-hati ya. Jangan asal," tandasnya.

Rachland Nashidik Singgung Makam Gus Dur

Rachland Nashidik menyinggung soal makam Gus Dur dan pembiayaan negara. Hal itu dikatakan oleh Rachland Nashidik lewat cuitan di jejaring Twitter miliknya, Rabu (17/2/2021).

Rachland Nashidik awalnya mengatakan, tidak ada yang salah dengan adanya Museum Kepresidenan. Sebab hal itu merupakan jejak bagi ingatan sejarah dan bisa menjadi rujukan standar pencapaian sebuah bangsa.

Selain itu, Politisi PD ini juga mengatakan bahwa Museum Kepresidenan bisa menambah pendapatan suatu daerah karena bisa menjadi objek wisata.

"Tak ada yang salah dengan Museum Kepresidenan. Kita punya Museum Bung Karno dan Amerika Serikat punya museum dari presiden-presidennya. Museum adalah jejak bagi ingatan sejarah, bisa juga rujukan bagi standar pencapaian pada suatu bangsa. Dan obyek wisata bagi pendapatan daerah," tulis Rachland Nashidik.

Cuitan itu ditimpali oleh seorang warganet yang mengaku tidak masalah apabila pembiayaan dilakukan menggunakan dana pribadi.

"Yang bikin prihatin dan Tuhan tidak suka kok teganya di masa krisis pandemi ini ada yang ngemis anggaran hanya demi museum keluarga," ujar warganet itu.

Rachland Nashidik kemudian membalasnya dengan beberapa poin. Dia membantah menegaskan bahwa Museum SBY-ANi di Pacitan bukan milik keluarga.

Selain itu, kata Rachland, pendanaan yang dipakai membangun museum itu pun juga tidak seluruhnya berasal dari APBD Pemprov Jawa Timur.

"Pertama, bukan museum keluarga. Kedua, inisiatif pendanaan datang dari Pemprov itu juga cuma sebagian. Terbesar berasal dari sumbangan dan partisipasi warga," terang Rachland Nashidik.

Kemudian dia menyinggung keberadaan makam almarhum Gus Dur yang menurutnya juga dibiayai dengan kas negara.

"Ketiga, sebagai pembanding, anda tahu makam Presiden Gus Dur dibangun negara?" kata dia menandaskan, sembari menyematkan tautan berita.