Dibantu Tim Hukum Muhammadiyah Lawan Laporan GAR ITB, Begini Kata Din

Sabtu, 20/02/2021 06:41 WIB
Mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dibantu Tim hukum PP Muhammadiyah lawan laporan GAR ITB soal radikalisme (Bisnis)

Mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dibantu Tim hukum PP Muhammadiyah lawan laporan GAR ITB soal radikalisme (Bisnis)

Jakarta, law-justice.co - Laporan yang disampaikan oleh Gerakan Anti Radikal alumni ITB atau GAR ITB terhadap Din Syamsuddin kini memasuki babak baru. Pasalnya, Din akan didampingi oleh
Tim Advokat dari Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Terakit hal itu, mantan Ketum PP Muhammadiyah itu mengaku senang, lantaran perhatian dari organisasi yang sempat ia pimpin tersebut. Apalagi pelaporan oleh GAR-ITB ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap dirinya, berdampak luas.

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu mengakui, tuduhan tersebut adalah pembunuhan karakternya. Ia mendukung langkah hukum oleh tim advokat PP Muhammadiyah. Tapi ia berpesan, tetap mengedepankan prinsip yang dipegang Muhammadiyah.

"Langkah hukum yang cerdas dan elegan seperti yang akan dilakukan oleh tim advokasi menjadi sangat penting. Namun sesuai dengan watak Muhammadiyah yang wasatiyah (moderat atau adil, seimbang)," kata Din dalam keterangannya, Jumat (19/2/2021).

Dalam menghadapi persoalan ini, ia juga berharap pihak-pihak yang mendukungnya untuk tetap bersikap tenang. Ia ingin menyikapi tudingan GAR ITB dengan rasional.

"Mengedepankan akal untuk menjadikan kita kaum berakal," katanya.

Tim Advokat MHH PP Muhammadiyah sendiri, sudah menyebut akan mengambil langkah hukum. Termasuk mendesak GAR ITB untuk meminta maaf secara terbukan kepada Din Syamsuddin, atas tudingan yang menyebut mantan Ketum Muhammadiyah itu radikal.

"Semoga langkah kita ini adalah langkah yang membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara," katanya.

Sebelumnya diberitakan, kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Anti-Radikalisme (GAR) yang berisikan alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhkan sanksi kepada Din Syamsuddin atas dugaan pelanggaran kode etik.

Tokoh kelahiran Sumbawa, NTB, saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar