Masa Korupsi Jiwasraya, Asabri & BPJS Tak Libatkan Penguasa Istana?

Kamis, 18/02/2021 06:02 WIB
Haris Rusly Moti (lamanberita)

Haris Rusly Moti (lamanberita)

Jakarta, law-justice.co - Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti menyatakan bahwa beberapa kasus megakorupsi di beberapa lembaga seperi BPJS Ketenagakerjaan, Asabri dan Jiwasraya merupakan perampokan uang negara.

Analisa Haris, sangat tidak mungkin jika mega korupsi yang diduga terjadi dari rezim ke rezim tidak melibatkan penguasa.

Ia menduga Kejaksaan Agung dalam menangani berbagai kasus itu terkesan melokalisir agar pelaku tidak menjerat penguasa.

"Masa mega skandal Jiwasraya, Asabri dan BPJS Ketenagakerjaan tak melibatkan diantara para penguasa Istana? Kejagung sepertinya melokalisir kasus agar tak melilit penguasa," demikian kata Haris dalam cuitan di laman Twitter pribadinya, Rabu (17/2).

Lebih lanjut Haris mengatakan, kasus dugaan mega korupsi itu merupakan skandal kekuasaan.

Ia menyebutkan, bahwa dana BPJS Ketenagakerjaan merupakan dana buruh miskin di pabrik sudah seharunsya diperuntukkan bagi kesejahteraan buruh.

Apalagi dana Asabri adalah dana prajurit yang siap mati dalam membela negara.

"Ini adalag skandal kekuasaan! Mantan Meneg BUMN Rini Soemarno yang pernah laporkan kasus Asabri harus diperiksa kembali untuk ungkap siapa penguasa di balik Heru Hidayat, Benny Tjokro dan Harry Praseyo," demikian kata Haris.

Kejagung sedang mengusut kasus dugaan mega korupsi di beberapa BUMN. Ditengarai negara dirugikan puluhan triliun dengan rincian BPJS Ketenagakerjaan Rp 20 triliun, Jiwasraya Rp 30 triliun dan ASABRI Rp 23 triliun.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar