Pengakuan Aneh Saksi Soal Demo Tolak Omnibus Law Dibantah Syahganda

Rabu, 17/02/2021 19:13 WIB
Tak punya instagram, Syahganda Nainggolan bantah keterangan saksi di persidangan (kolega id).

Tak punya instagram, Syahganda Nainggolan bantah keterangan saksi di persidangan (kolega id).

Jakarta, law-justice.co - Pengadilan Negeri Depok kembali menggelar sidang kasus terdakwa Syahganda Nainggolan. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi itu, Syahganda tak terima dengan keterangan yang disampaikan saksi Andika Fahreza yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum.

Pasalnya, Andika mengaku ikut demonstrasi tolak UU omnibus law karena terpancing tulisan `omnibus law sampah` di media sosial. Andika adalah tahanan Polda Metro Jaya dalam kasus demo ricuh tolak UU omnibus law pada 8 Oktober 2020 di Patung Kuda, Jakarta Pusat sekitar pukul 11.00 WIB. Sebelum itu Andika mengatakan sempat membaca ajakan demo di Instagram.

"Saya lihat posting-an di sosial media Instagram, isinya ajakan demo. Terus ada undang-undang omnibus law, caption-nya omnibus sampah," kata Andika dalam persidangan di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021).

Jaksa menanyakan alasan Andika turut serta dalam demo yang berujung ricuh itu. Saksi pun mengaku terpancing dengan caption `omnibus law sampah`. "Terpancing saja `omnibus law sampah`," ujar Andika.

Jaksa sempat menanyakan akun Instagram yang mengunggah kalimat itu. Namun Andika mengaku tidak tahu dan menyebut ada banyak ajakan serupa.

"Siapa punya?" tanya jaksa. "Tidak tahu, banyak," jawab Andika.

Syahganda kemudian diberi kesempatan untuk menanggapi kesaksian Andika. Menurutnya, keterangan saksi tak ada kaitannya dengan dirinya, sebab ia tidak pernah merasa memiliki Instagram dan menyebarkan konten di Instagram.

"Nggak nyambung saja, Yang Mulia. Instagram saya nggak punya, (dibilang) disebar di Instagram," ujar Syahganda.

Dalam perkara ini, Syahganda Nainggolan duduk sebagai terdakwa. Ia hadir secara virtual dari Rutan Bareskrim Polri.

Syahganda didakwa menyebarkan berita bohong terkait kasus penghasutan demo menolak omnibus law yang berujung ricuh di Jakarta. Syahganda didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam pasal ini, Syahganda Nainggolan terancam pidana penjara 10 tahun penjara. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 9 tersangka penghasutan demo ricuh omnibus law. Dari 9 tersangka itu, beberapa di antaranya Ketua KAMI Medan Khairi Amri (KA) serta petinggi KAMI, Syahganda (SN), Jumhur Hidayat (JH), dan Anton Permana (AP).

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar