Natalius Pigai, S.I.P.

Aktivis HAM Asal Papua Korban Rasisme yang Vokal Pada Rezim Jokowi

Senin, 08/02/2021 23:00 WIB
Natalius Pigai. Foto: Istimewa

Natalius Pigai. Foto: Istimewa

Jakarta, law-justice.co - Nama Natalius Pigai tentu bukan menjadi nama yang asing bagi masyarakat Indonesia terutama untuk Papua. Kiprahnya sebagai aktivis HAM telah dikenal luas oleh banyak masyarakat karena kerap kali melontarkan kritik keras pada pemerintahan Jokowi. Pada pemerintahan Jokowi, aktivis HAM ini kerap kali menyuarakan aspirasinya salah satunya melalui media sosial.

Pigai juga kerap menyuarakan keadilan dan penegakan HAM di Papua. Hal tersebut sesuai dengan jati dirinya yang dilabeli sebagai aktivis mahasiswa pada era tahun 1995-1999 pada masa perjuangan Reformasi. Pigai memang kerap melontarkan kritik keras pada pemerintahan Jokowi. Ia mempersoalkan ketidakmampuan Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Papua.

Selain pemerintahan Jokowi, sosok Pigai juga tak jarang melontarkan kritik pedas terhadap elit pemerintahan lainnya yang dianggap lalai dalam mengemban tugas negara. Meski begitu, kritikan-kritikan tersebut tak jarang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang menilai kritikannya sering keluar dari konteks permasalahan.

Baru-baru ini, Pigai juga memberikan statement monohok melalui cuitan twitternya yang menuai pro kontra. Pigai menyatakan kalau PDIP dan pemerintahan Jokowi merupakan partai yang diisi oleh orang rasialis. Ia menyatakan kalau pada era pemerintahan Jokowi telah memproduksi rasisme secara massif terutama untuk masyarakat Papua.

“PDIP & Pemerintahnya Partai yang diisi orang Rasialis. Zaman Jokowi & PDIP memproduksi rasisme secara massif. Mau bantah? dari 34 menteri, satu Menteri dari Papua saja tidak ada,  itu bukti gamblang bahwa kalian Rasis. Jadi jangan pura-pura persatuan &  bhineka yg utopis,” ujar Pigai melalui cuitan twitternya, Minggu (24/01/2021).

Belum lama ini juga Pigai memberikan pernyataan terkait penetapan Jendral Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Ia menyatakan kalau Listyo merupakan wujud keutuhan kebhinekaan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila. Selain itu ia juga menyatakan tidak adil bila menolak Kapolri karena berasal dari kalangan minoritas.

“Sejak 2016 Saya sudah tegaskan Kapolri Listyo sebagai wujud keutuhan kebinekaan berbasis Pancasila & UUD 1945. Dengan memperhatikan HAM maka tidak boleh menolak Calon Kapolri hanya karena SARA (minoritas),” ujarnya.

Pigai juga mengkritik terkait vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Ia menyebut kalau pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat untuk divaksin karena itu merupakan pelanggaran HAM. Pigai juga mengutip pernyataan dari Amnesty Internasional yang menyebut kalau pemaksaan vaksinasi merupakan pelanggaran HAM.

“Amnesty Internaional sebut pemaksaan Vaksinasi dengan ancaman pidana adalah Pelanggaran HAM dan Penolakan Vaksin tidak bisa dipidana dengan UU Karantina Kesehatan Jika Negara Belum Umumkan Lockdown atau Status Karantina Wilayah,” katanya.

Natalius Pigai turut menyuarakan haknya terkait vaksinasi yang dilakukan pemerintah (Foto: Twitter @NataliusPigai2)

 

Profil Natalius Pigai

Natalius Pigai, S.I.P., lahir di Paniai, Irian Jaya, 28 Juni 1975, pria yang akrab disapa Pigai ini merupakan Aktivis HAM yang aktif menyuarakan tentang persoalan kemanusiaan terutama di Papua. Pigai juga merupakan salah seorang dari 11 anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia periode 2012-2017. Pada akhir tahun 90an, Pigai aktif dibeberapa Yayasan seperti Yayasan Sejati dan juga Yayasan Cindelaras/YACITRA.

Pigai merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa pada tahun 1999 jurusan Ilmu Pemerintahan. Pigai Ketua Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional pada tahun 1997 hingga 2000. Lelaki berusia 45 Tahun tersebut juga sudah menjadi aktivis saat usianya masih remaja, dan ia juga merupakan salah satu aktivis pada masa perjuangan reformasi beberapa tahun silam.

Pigai juga sempat menjadi Staf Khusus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) Republik Indonesia di masa kepemimpinan Al Hilal Hamdi dan Jacob Nuwa Wea tahun 1999-2004 saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri. Selain itu, Pigai juga aktif di beberapa organisasi lainnya, seperti PRD, PMKRI, WALHI, KontraS, Rumah Perubahan, dan Petisi 28.

Lelaki yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi tersebut juga menyatakan kalau Presiden keempat Gus Dur telah berjasa dalam karirnya. Pigai mengatakan kalau Gus Dur telah membawa dirinya hingga ia berhasil menjadi Stafsus di Kemenakertrans era Al Hilal Hamdi. Baginya, Gus Dur dan NU selalu menjadi idola dirinya dan iapun tak sungkan menyebut kalau dirinya merupakan Gusdurian Abadi.

“Duapuluh Satu Tahun yang lalu Gus Dur bawa Saya dari pedalaman Papua jadi Staf Khusus Menteri Transmigrasi Menteri saat itu Ir. Alhilal Hamdi. Gus Dur & NU selalu menjadi  idola Saya,” kata Pigai kepada Law-Justice, Minggu (07/02/2021).

Mantan Komisioner Komnas HAM tersebut juga pernah menjadi tim asistensi Dirjen Kesbangpol Sudarsono Hardjosukerto pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Selain itu, Pigai juga pernah menjadi Penasihat BRR Aceh-Nias di Deputi Pengawasan dan Menulis Ensiklopedia Tsunami Aceh-Nias (2008-2009).

Kepiawaianya menjadi Aktivis HAM juga dilengkapi dengan menulis beberapa buku yang berlatarbelakang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan informasi yang diperoleh Media Law-Justice, tercatat Pigai telah meluncurkan karyanya dalam bentuk buku, yakni Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua, Migrasi Tenaga Kerja Internasional, Anak Indonesia Teraniaya: Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia, Tenaga Kerja Penyandang Cacat.

Natalius Pigai juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua pada tahun 2018 dan juga sebagai Ketua Umum KPK 2019. Namun, nampaknya ambisi Natalius untuk menjabat kedua posisi tersebut masih belum berhasil

Vokal Terhadap Pemerintahan Jokowi

Natalius Pigai termasuk orang yang sangat vokal terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi terutama masalah Hukum, HAM, dan juga persoalan Papua. Tak jarang kritikan keras Pigai kepada pemerintah menimbulkan pro kontra di publik. Meski begitu, sebagai seorang aktivis Pigai menyatakan kalau pernyataan vokal yang diberikan olehnya adalah untuk membela orang-orang kecil dan orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan.

“Sayakan pemimpin, saya memutuskan untuk membela orang-orang kecil dan orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan dari Sabang sampai Merauke dan Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Saya menangani semua suku di Indonesia,” ucapnya.

Selain itu, Pigai juga pernah memberikan kritik pedas pada Presiden Jokowi ketika beberapa waktu lalu mengunjungi Papua. Ia menyatakan bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Papua tidak ada manfaatnya bagi masyarakat di sana. Bahkan Pigai menyatakan justru kunjungan Presiden Jokowi menjadi sumber masalah di Papua karena dianggap tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan, juga kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan.

Pada periode Pemerintahan Jokowi, Pigai juga pernah mengkritik keras kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu yakni Susi Pudjiastuti. Kala itu ia menyindir kalau mantan Menteri Kelautan tersebut dengan berkata "orang bodoh juga bisa tenggelamkan kapal". Kritikan dari Pigai tersebut menimbulkan pro kontra. Tidak sedikit pihak yang mengkritik komentar Natalius tersebut karena dianggap berada di luar konteks.

Pigai juga pernah membandingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi dalam menangani permasalahan yang terjadi di Papua. Pigai mengatakan kalau pada era pemerintahan SBY lebih memanusiakan masyarakat dibanding dengan era pemerintahan Jokowi. Menurutnya, banyak orang Papua di lingkaran terdekat Presden SBY untuk diajak bicara dalam menangani seluruh persoalan di Papua.

"Jadi kalau saya bandingkan dengan SBY, SBY justru memanusiakan orang Papua, mengangkat orang Papua bahwa orang Papua juga hebat di republik ini. Dibandingkan sekarang, Jokowi, siapa yang dia jadikan partner dalam berdiskusi dan dialog tentang persoalan di Papua? Hanya dirinya sendiri," kata Pigai dalam keteranganya beberapa waktu lalu.

Pigai pun menyebutkan sejumlah nama orang Papua yang pernah menjabat di era pemerintahan Presiden SBY. Antara lain, mantan Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai. Selain itu, ada pula mantan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Meksiko Barnabas Suebu.

Pigai membeberkan kalau alasan dirinya selalu mengkritik pemerintahan Jokowi karena berasal dari temuan yang berada di lapangan. Ia menyatakan kalau kritik yang ia berikan semuanya terukur ditambah ia juga memiliki rekam jejak sebagai komisioner HAM dan sebagai peneliti.

 "SBY telah memanusiakan orang Papua, kok. Itu fakta dibandingkan dengan zamannya Jokowi. Maka ketika saya kritik itu, itu kritik berdasarkan fakta di lapangan," kata Pigai.

Korban Rasisme

Belakangan nama Natalius Pigai menjadi ramai diperbincangkan karena beliau menjadi korban rasisme dari Politisi Hanura Ambroncius Nababan menuliskan bahwa vaksin sinovac dibuat untuk manusia, bukan untuk gorilla di akun media sosial. Postingan dari Ambroncius sendiri telah memancing kegaduhan yang berujung pada dijadikannya tersangka Relawan Jokowi tersebut karena membandingkan Natalius Pigai dengan Gorila.

Menanggapi postingan tersebut, Natalius Pigai menanggapi hal tersebut dengan santai dan biasa saja terkait dugaan rasisme pada dirinya tersebut. Pigai menyebut kalau rasisme pada dirinya bukanlah hal yang baru untuk dirinya. Ia menyatakan bila dihitung hitung sudah mencapai jutaan orang yang rasis pada dirinya.

“Kalau hitung hitung sudah mencapai jutaan, jadi kalau ada satu buzzer yang mentweet saya itu ada sekitar seribu orang yang mentweet dengan bahasa macam macam seperti monyet dan lain sebagainya,” ucapnya.

Pigai menyatakan kalau rasisme yang menghantam dirinya merupakan hal yang biasa. Ia memposisikan diri sebagai orang yang membela orang kecil dan itu akan berhadapan dengan orang yang berhadapan dengan otoritas. Pigai menyebut kalau rekam jejaknya sebagai aktivis sudah biasa berhadapan dengan hal yang berbau otoritarianisme yang malah berujung pada kekerasan verbal hingga rasisme.

“Kita sebagai aktivis sudah biasa mendapatkan kekerasan, contoh pernah tidur diatas es balok pernah dipukul tiga tahun ga sembuh sembuh dan itu konsekuensi sebagai pemimpin jadi kalau hal seperti ini ya biasa saja,” ungkapnya.

Kasus rasisme tersebut berawal dari Natalius Pigai yang memberikan kritik keras terkait kebijakan pemerintah pusat soal vaksinasi COVID-19. Belakangan, hal tersebutlah yang membuat dirinya berseberangan dengan Ambroncius Nababan yang merupakan ketua umum ormas  Projamin (Pro Jokowi-Ma`ruf Amin).

Menanggapi postingan rasis tersebut, KNPI Papua Barat tidak terima dengan dugaan penghinaan Ambroncius itu, hal tersebut membuat KNPI Papua Barat melaporkan Ambroncius ke Polda Papua Barat, pada hari Senin (24/01/2021). Kasus tersebut kemudian diambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini Ambroncius Nababan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Terbaru, Aktivis HAM tersebut juga diduga Kembali menjadi korban rasisme dari Pegiat Media Sosial yakni Permadi Arya atau biasa dikenal dengan nama Abu Janda. Korban rasisme tersebut berawal dari cuitan Twitter Abu Janda yang membandingkan mantan Kepala BIN A.M Hendropriyono dengan Natalius Pigai. Berikut isi cuitan tersebut "Kapasitas Jenderal Hendropriyono: Mantan Kepala BIN, Mantan Direktur Bais, Mantan Menteri Transmigrasi, Profesor Filsafat Ilmu Intelijen, Berjasa di Berbagai Operasi militer. Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi belum kau?".

Sontak cuitan Abu Janda tersebut membuat publik gaduh yang berujung kepada dilaporkannya pegiat media sosial tersebut oleh Ketua Bidang Hukum KNPI Medya Riszha Lubis. Kicauan tersebut memang sudah dihapus oleh Abu Janda namun KNPI telah menyimpan bukti unggahan tersebut untuk dijadikan barang bukti yang kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri. Medya mengatakan kalau cuitan Abu Janda yang menyebut kata ‘evolusi’ sebagai ujaran kebencian.

Belakangan ini, Abu Janda mengklarifikasi terkait unggahanya tersebut bukan digunakan untuk menyerang fisik dari Natalius Pigai. Kata ‘Evolusi’ dalam unggahan tersebut melainkan untuk menyerang cara berpikir Natalius Pigai. Abu Janda pun mengakui kalau ia memang menghina Natalius Pigai namun bukan untuk menyerang fisik. Atas kegaduhan tersebut Abu Janda mengaku kalau ia ingin bertemu dengan Natalius Pigai.

Pigai Kembali santai dalam menanggapi cuitan dari pegiat Media Sosial yang terkenal kontroversi tersebut. Baginya sudah menjadi resiko dirinya sebagai aktivis bila mendapatkan hal seperti itu. Bahkan Pigaipun tidak pernah berpikir untuk melaporkan Abu Janda terkait unggahan tersebut. Pigai justru bersedia bertemu dengan Abu Janda.

“Saya hanya lilin kecil di lorong kegelapan!. Saya tahu itu resiko sebagai pekerja kemanusiaan karena itu saya tidak pernah terpikirkan untuk memenjarakan/melaporkan. Untuk dan atas nama pribadi saya sendiri perbolehkan anda untuk bertemu,” ucap Pigai dalam cuitan twitternya merespon ajakan Abu Janda yang ingin bertemu.

Berdasarkan pantauan Media Law-Justice, Diketahui kalau baru baru ini Natalius Pigai telah melakukan pertemuan dengan Pegiat Media Sosial  yang mengaku sebagai Buzzer Jokowi tersebut. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Diketahui pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta. Namun, belum diketahui secara rinci mengenai maksud dari pertemuan tersebut.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (tengah) turut hadir dalam pertemuan Natalius Pigai dan Permadi Arya alias Abu Janda (Foto:Istimewa)

(Givary Apriman Z\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar