Importir Kesal Soal Tudingan Bulog Ada Kartel Kedelai

Senin, 08/02/2021 15:15 WIB
Kedelai meroket (Tribun)

Kedelai meroket (Tribun)

Jakarta, law-justice.co - Kenaikan harga kedelai di tingkat konsumen memantik perhatian Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas). Ia menyebut naiknya harga kedelai akibat adanya permainan kartel. Namun, pihak importir pun menjawab tudingan itu.

"Impor kedelai adalah importir umum, jadi terbuka, siapapun boleh mengimpor termasuk Bulog, pengrajin, tidak dibatasi, terbuka, bebas," kata Ketua Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) Yusan dilansir CNBC Indonesia, Senin (8/2/21).

Ia menyebut kenaikan harga kedelai akibat permintaan China yang melonjak tajam menjelang hari raya imlek. Namun, negara produsen yakni Amerika Serikat (AS) serta Brazil juga mengalami gangguan dalam proses produksinya.

"Sejak November untuk mengantisipasi Imlek, China impor kedelai untuk ternak dari 15 juta ton ke 30 juta ton. Semula dari Brazil, tapi karena Brazil kena La Nina jadi produksi menurun, juga karena pandemi. Kalau Amerika Serikat murni pandemi aja, jadi dialihkan pembeliannya ke Amerika," sebutnya.

Jumlah konsumsi China itu jauh jika membandingkannya dengan Indonesia, dimana konsumsi kedelai per tahun berkisar 2,9 juta ton, Thailand dengan jumlah warga negara lebih sedikit bahkan lebih besar konsumsinya dengan 3,3 juta ton.

Meski jumlah konsumsi sedikit, namun Indonesia masih kesulitan bersaing akibat harga yang terlampau tinggi. Kenaikan harga itu akibat harga stok menipis, sementara permintaan meningkat.

"Harganya diumumkan di Chicago, ini komoditas internasional ngga bisa dikarang-karang, setiap hari terpampang di Bursa dan bisa dikalkulasi pengrajin tahu, besarnya harga di AS, dan ongkos bisa mereka kalkulasikan, kalo terlalu mahal ya ketahuan," sebutnya.

Meski demikian, Buwas melihat ada sesuatu yang rancu dari proses importasi kedelai. Ia menilai ada proses panjang yang mengakibatkan harga terus terkerek naik.

"Kenapa bisa mahal? Teman-teman bisa lihat, akar masalahnya karena kartel terlalu banyak, birokrasi terlalu panjang. Satu ke satu semua pakai biaya yang kita istilahkan ini satu wujud korupsi sebenarnya. Tapi hasil atau beban korupsi dibebankan ke masyarakat/konsumen," jelasnya.

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar