Politikus PDIP Ngaku Pernah Disuruh Bujuk Moeldoko Jadi Ketum Demokrat

Jakarta, law-justice.co - Polemik kudeta Ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tengah menjadi topik panas saat ini. Tak ketinggalan, Politikus PDIP Ruhut Sitompul juga ikut mengomentarinya. Hal itu tak lain, karena Ruhut adalah mantan juru bicara Partai Demokrat.

Ruhut mengaku sempat disuruh oleh sejumlah pihak untuk membujuk mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko agar mau menjadi Ketum Demokrat menggantikan AHY. Adapun selanjutnya, para kader itu bakal menggerakan dukungan agar segera dilaukan Kongres Luar Biasa (KLB) dengan tujuan menendang AHY dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Partai Demokrat.

Setelah jabatan AHY berhasil diturunkan, maka Moeldoko bakal menggantikannya jadi Ketum Demokrat.
Soal mengapa Ruhut yang diminta untuk membujuk, dia berdalih bahwa sebenarnya secara pribadi dirinya dengan Moeldoko memiliki kedekatan dan hubungan yang cukup baik.

“Mereka cerita ke saya, kan saya dekat dengan Pak Moeldoko. Mereka minta bantuan ke saya agar Pak Moeldoko mau jadi ketua umum. Setelah itu, baru akan digelar KLB,” kata Ruhut, Kamis (4/2/2021).

Ruhut mengungkapkan, adanya dukungan menjadikan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat itu ia dengar dari sejumlah kader Demokrat saat dia berkunjung ke sejumlah daerah. Malah kata dia ada pula yang menghubunginya secara langsung melalui jaringan telepon.

“Sampai kemarin saya masih dihubungi daerah (untuk membantu Moeldoko jadi Ketum Partai Demokrat),” tuturnya.

Meski begitu, dia menegaskan tidak bisa berbuat banyak terkait permintaan dari para kader Demokrat tersebut lantaran dia sendiri saat ini bukan kader Demokrat lagi.

Saking inginnya para kader di daerah menjadikan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat, mereka juga membujuk Ruhut untuk kembali ke Demokrat kemudian mengajak pula sosok KSP Moeldoko.

“Bahkan mereka bilang, abang baliklah (ke Demokrat), saya bilang tidak bisa, saya sudah jadi kader PDIP,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, sosok Moeldoko semakin hangat dibicarakan lantaran diduga terlibat dalam kudeta terhadap AHY. Kepala Badan Komunikasi dan Strategi (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menduga ada segelintir pihak yang dengan sengaja ingin membuat gerakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada alias inkonstituisonal hingga berujung pada kudeta kepemimpinan Demokrat.

Adapun gerakan ini sendiri dikabarkan memiliki sejumlah agenda politik jelang Pilpres 2024 mendatang.