Mantan Pejabat MUI Bandingkan Kartu Tol dengan Dirham dan Dinar

Rabu, 03/02/2021 23:21 WIB
Mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain bandingkan mata uang dinar dengan kartu tol (genpi)

Mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain bandingkan mata uang dinar dengan kartu tol (genpi)

Jakarta, law-justice.co - Polemik Pasar Muamalah di Depok yang bertransaksi menggunakan mata uang dinar dan dirham ikut dikomentari oleh mantan pejabat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain. Melalui unggahan di akun Twitternya, Tengku Zul menyentil Bank Indonesia yang ikut mengemontari soal transaksi pakai dinar tersebut.

Dalam unggahannya itu, dia menyandingkan transaksi menggunakan dinar dan dirham dengan penggunaan kartu tol hingga kartu parkir.

“Kepada yang terhormat bank indonesia, jika dinar dan dirham bukan alat tukar, apakah kartu tol, kartu parkir dll, itu alat tukar? Kan juga bukan alat tukar yang sah,” tulis Tengku Zul dikutip dari akun Twitter miliknya, Rabu (3/2/2021).

Lebih lanjut, Tengku Zul juga menyebut bahwa dalam prinsip muamalah, jual beli bisa dinyatakan sah dengan sistem barter. Di akhir kicauannya, ia kemudian meminta Bank Indonesia memberikan jalan keluar terkait persoalan tersebut.

“Dalam prinsip muamalat, jual beli bisa sah dengan sistem barter, tukar barang, atau tukar dengan emas perak yang dilakukan. Beri jalan keluar,” tukasnya.

Pasar Muamalah yang melakukan transaksi dengan mata uang dinar dan dirham di Depok sempat membuat heboh publik beberapa waktu lalu. Menanggapi hal tersebut, Bareskrim Polri pun menangkap sang pendiri Pasar Muamalah, Zaim Saidi.

“Penyidik menangkap pelaku inisial ZS yang perannya sebagai penyedia lapak Pasar Muamalah,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan.

Menurut polisi, ZS ditangkap di kediamannya di Depok, Jawa Barat pada Selasa 2 Februari malam. ZS sendiri berperan sebagai inisiator, penyedia lapak Pasar Muamalah sekaligus pengelola.

“Tersangka juga sebagai tempat menukarkan rupiah menjadi dinar dan dirham yang dipakai sebagai mata uang dalam perdagangan di Pasar Muamalah,” sambungnya.

ZS menjadi tersangka dan disangkakan dengan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan Pasal 33 UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan ancaman hukuman satu tahun penjara dan denda Rp200 juta.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar