Turki dan Iran Bersatu, AS Harus Cabut Sanksi yang Dibuat Trump

Jakarta, law-justice.co - Sanksi terkait nuklir terhadap Iran yang dibuat Donald Trump saat menjadi Presiden Amerika Serikat harus segera dihapus. Hal itu disampaikan oleh Iran setelah mendapat dukungan dari Turki. Kedua negara ini meminta agar AS kembali kepada perjanjian nuklir 2015.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa negaranya memiliki sikap yang jelas terhadap hal tersebut termasuk tentang sanksi AS. Dalam pertemuannya dengan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif pada Jumat (29/1), Cavusoglu mengatakan, dengan kembalinya AS ke perjanjian nuklir Iran dan mencabut sanksi terhadap republik Islam itu, maka akan membuka jalan bagi meningkatkan perdagangan antara kedua tetangga.

"Kami berharap Amerika Serikat akan kembali ke perjanjian di bawah pemerintahan Biden," ujar Cavusoglu pada konferensi pers bersama Zarif di Istanbul, Jumat (29/1/2021).

Sikap AS selama ini telah menghambat perdagangan antara Turki dan Iran, termasuk pembelian besar minyak Iran oleh Turki. "Turki memiliki sikap yang jelas terhadap sanksi AS," jelas Cavusoglu.

Menanggapi Cavusoglu, Zarif mengatakan bahwa hubungan Iran-Turki sangat penting dan memiliki manfaat yang besar. Kerja sama antara Turki dan Iran tentunya akan menguntungkan negara-negara kawasan. Zarif berharap volume perdagangan kedua negara kembali ke masa sebelum pandemi dan embargo, seperti dikutip TRT.

"Sayangnya, AS terbiasa menjatuhkan sanksi," keluh Zarif.

Joe Biden telah menunjukkan gelagat baik untuk mengadakan pendekatan baru ke Timur Tengah, termasuk kembalinya diplomasi secara bertahap dengan Iran. Namun, Menteri Luar Negeri AS yang baru, Antony Blinken, di hari pertama tugasnya telah mengatakan Washington hanya akan bergabung kembali dengan perjanjian Iran, yang ditinggalkan Donald Trump pada 2018, setelah Teheran kembali mematuhi persyaratannya.

"Permintaan tidak praktis dan tidak akan terjadi," kata Zarif.

Zarif bersikukuh bahwa AS yang harus mengambil langkah itu lebih dulu. Menurutnya, Washington harus mengambil langkah pertama karena Washington lah yang telah meninggalkan perjanjian 2015.

"Kami siap untuk melakukan bagian kami setelah Amerika memenuhi komitmennya," ujar Zarif pada konferensi pers itu.