Sekjen PBB Minta Ada Aturan Kuat Batasi Perusahaan Media Sosial

New York, Amerika Serikat, law-justice.co - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis (28/1/2021) meminta ada aturan global yang kuat untuk mengatur perusahaan media sosial besar, seperti Facebook dan Twitter.

Guterres menyoroti besarnya kekuatan media sosial terhadap banyak peristiwa sosial yang terjadi belakangan ini. Termasuk, penutupan akun milik mantan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu.

Dikutip dari AP, Guterres merasa perlu ada sebuah mekanisme yang dibuat di mana perusahaan media sosial harusnya diikat pada sebuah aturan yang memungkinkan mereka membatasi ruang sesuai dengan hukum.

"Saya tidak berpikir bahwa kita dapat hidup di dunia di mana terlalu banyak kekuasaan diberikan kepada sejumlah kecil perusahaan," ungkap Guterres pada konperensi pers Kamis (28/1/2021).

Sebagai pengingat, awal bulan ini Twitter resmi menutup akun milik Donald Trump setelah 12 tahun bersuara di media tersebut. Facebook dan Instagram juga menangguhkan akun Trump.

Twitter mengatakan, cuitan Trump dapat memicu kekerasan setelah pemberontakan 6 Januari di Capitol AS oleh para pendukungnya.

Kelompok Konservatif AS menuduh Twitter melakukan sensor dan melanggar hak Amandemen Pertama untuk kebebasan berbicara.

Atas dasar tersebut, kini Guterres mengatakan, dia sangat khawatir dengan kekuatan perusahaan media sosial. Dia juga menyoroti bagaimana perusahaan media sosial bisa dengan mudah mengumpulkan data pribadi banyak orang di seluruh dunia melalui layanannya.

"Fakta bahwa data dapat digunakan tidak hanya untuk tujuan komersial untuk dijual ke perusahaan periklanan, tapi juga untuk mengubah perilaku kita, dan risikonya untuk digunakan juga dari sudut pandang politik untuk kontrol warga negara di negara," kata Guterres.

Secara khusus Guterres menyebutkan, masalah ini memerlukan diskusi yang serius. Poin tersebut juga merupakan salah satu tujuan dari "Roadmap for Digital Cooperation" yang diluncurkan Juni tahun lalu.