Sebelum Positif COVID, Ketua Satgas Masuk ke Hutan Angker Ini

Selasa, 26/01/2021 22:21 WIB
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo sempat masuk ke hutan angker sebelum positif Covid-19 (Beritasatu)

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo sempat masuk ke hutan angker sebelum positif Covid-19 (Beritasatu)

Jakarta, law-justice.co - Pada Sabtu (23/1/2021) kemarin, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo mengumumkan dirinya terpapar COVID. Kejadian itu tak lepas dari peran dirinya yang selalu menjadi yang terdepan dalam menangani virus asal Kota Wuhan, China ini.

Namun, selain mengurus COVID-19, dia juga masih mengurus bencana alam yang melanda Indonesia akhir-akhir ini. Dan selama menjalankan aktivitasnya itu, dia sempat mengeluarkan masker hingga akhirnya terpapar C0VID-19.

Sebagai Kepala BNPB, jenderal TNI aktif penyandang bintang tiga itu, bergerak cepat memantau kondisi wilayah selatan Pulau Jawa, sebagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana gelombang tsunami. Seperti melansir viva.co, Doni juga memantau kondisi alam guna mencegah dampak tsunami. Letjen TNI Doni sampai harus masuk ke hutan di sebuah pulau yang selama ini terkenal angker, yaitu Pulau Nusakambangan pada akhir tahun 2020.

Di pulau yang terletak di bibir Samudera Hindia, selatan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Letjen TNI Doni berjalan kaki masuk ke dalam hutan lindung itu dan memantau kondisi tanaman yang ada di sana.

Letjen TNI Doni masuk ke pulau tempat banyak narapidana di hukum mati itu bukan tanpa dasar. Sebab memang Pulau Nusakambangan merupakan benteng alam paling strategis sebagai barrier keselamatan rakyat Cilacap dari terjangan gelombang tsunami.

Karena itulah, Letjen TNI Doni ingin melihat sendiri kondisi hutan di pulau itu, apakah tanaman alamnya akan mampu menahan terjangan tsunami, atau perlu dilakukan pemulihan ekosistem.

Letjen TNI Doni masuk ke hutan itu didampingi perwira-perwira dari jajaran Komando Daerah Militer IV Dipenogoro, prajurit Kopassus, BKSDA serta unsur pemerintah daerah.

Pada kesempatan itu, Letjen TNI Doni meminta agar pemerintah setempat membuat kebijakan yang merujuk pada pelestarian ekosistem garis pantai untuk mitigasi bencana tsunami.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar