PKS Minta Pemerintah Selesaikan Mismatch Gas untuk Pembangkit PLN

Selasa, 26/01/2021 20:00 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Istimewa).

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Istimewa).

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi Energi (Komisi VII) DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah turun tangan membantu menyelesaikan ketidaksesuaian (mismatch) gas untuk pembangkit listrik PLN. Pasalnya, di satu sisi ketersediaan gas alam cukup memadai, bahkan sampai muncul kasus tidak terangkut, namun di sisi lain kebutuhan gas untuk pembangkit PLN belum dapat dipenuhi.

"Persoalan teknis ini perlu segera diatasi pemerintah. Jangan sampai berlarut-larut agar kita dapat mendorong efisiensi biaya pokok penyediaan pembangkit PLN dan mengurangi ketergantungan kita pada BBM impor yang membuat defisit transaksi berjalan perdagangan migas kita terus membesar," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (26/1/2021).

Pemerintah, lanjut Mulyanto, harus mencari solusi untuk mengatasi mismatch penawaran dan permintaan serta hambatan sarana-prasarana terkait pemenuhan gas untuk pembangkit PLN ini.

Mulyanto menyayangkan persoalan ketidaksesuaian pasokan gas ke PLN ini masih terjadi. Padahal, kata dia, urusan pengelolaan gas dan listrik ditangani satu kementerian yang sama. Harusnya ketidaksesuaian permintaan ini dapat dibicarakan dan diselesaikan lebih cepat.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI ini mengatakan persoalan tersebut terungkap saat Rapat Panja Listrik Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM dan Dirut PLN, Rabu (20/1) lalu.

Seperti diketahui, Pemerintah tengah merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, yang merupakan instrumen pembangun kelistrikan. Dalam RUPTL itu ditetapkan target kapasitas pembangunan pembangkit listrik, jenisnya, serta kapan dan dimana akan dibangun.

Menurut Mulyanto, dalam skenario RUPTL di atas, pemerintah didorong untuk mengurangi kontribusi pembangkit dari sumber BBM hingga 0 persen. Hal itu dilakukan untuk mengurangi biaya produksi listrik. Sebagai gantinya pemerintah diminta memaksimalkan penggunaan gas di setiap pembangkit listrik. Penggunaan gas diharapkan bisa membuat biaya produksi lebih murah, lebih ramah lingkungan dan pasokan domestiknya tersedia secara cukup.

"Apalagi, harga gas sudah diturunkan pemerintah menjadi USD 6/MMBTU di plant gate untuk pembangkit PLN," katanya.

Oleh sebab itu, kata Mulyanto, implementasi RUPTL di atas harus dikawal pemerintah dengan serius sehingga target-target yang telah ditetapkan tidak sekedar indah di atas kertas. Termasuk soal mismatch gas untuk pembangkit listrik PLN benar-benar dapat diatasi.

(Muhammad Rio Alfin\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar