Sudjiwo Tedjo Heran Polri Hidupkan Pam Swakarsa Tapi FPI Dibubarkan

Jakarta, law-justice.co - Budayawan Sudjiwo Tedjo mengaku bingung atau heran dengan kondisi politik Indonesia saat ini. Pasalnya, Polri membubarkan Ormas FPI, tapi di sisi lain malah menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat atau Pam Swakarsa.

Rencana untuk mengaktifkan kembali Pam Swakarsa ini disampaikan oleh Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Hal itu disampaikannya saat Karni Ilyas menanyakan Sudjiwo Tedo soal kondisi politik saat ini.

"Ya bingung aja, tetap bingung. Masalahnya seperti senior saya Mas Slamet Rahardjo. Berita politik kita enggak baca ketinggalan, kita baca bingung," katanya.

Terkait hal itu, Sudjiwo langsung membahas pembubaran FPI. Ia mengaku heran saat FPI dibubarkan namun Pam Swakarsa akan segera dihidupkan kembali.

"Misalkan sebuah organisasi dibubarkan, katakanlah FPI. Yang diduga jadi cikal bakalnya Pamswakarsa dihidupkan lagi. Jadi saya bingung, ini gimana gitu," lanjutnya.

Ia meyakini Pam Swakarsa lah yang menjadi cikal bakal FPI. Karena itu, Sudjiwo menganggap janggal jika akhirnya Pam Swakarsa kembali dihidupkan setelah FPI dihentikan.

"Ya sebuah pohon sudah berdiri, pohonnya enggak boleh, tapi benihnya dihidupkan lagi," ujarnya.

"Bahkan sekarang rakyat sudah boleh `menjadi polisi` satu sama lain dalam kasus terorisme."

Melihat kondisi ini, Sudjiwo menganggap hukum di Indonesia masih tebang pilih. Ia pun menyinggung soal beda perlakuan hukum terhadap kasus kerumunan akhir-akhir ini.

"Dalam kasus masih tebang pilih, kalau pihak sana melapor langsung diproses, kalau pihak sini melapor enggak," kata Sudjiwo.

"Kalau di sana berkerumun dibilang masih mengikuti protokol" "Kalau pihak sana berkerumun langsung."

Karena itulah, Sudjiwo menilai kondisi saat ini begitu berbahaya. Apalagi, penindakan hukum dilakukan sesuai rasa suka-tidak suka aparat keamanan.

"Dalam kasus-kasus situasi masih begini, rakyat dikasih hak untuk saling memeriksa itu bahaya banget. Kalau ada yang disukai sama enggak di aparat hukum," tutupnya.