Usai Joe Biden Resmi Dilantik, DPR RI : Dapat Dorong Pemulihan Ekonomi

law-justice.co - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) telah resmi dipimpin oleh Presiden Joe Biden bersama Wakil Presiden Kamala Harris, setelah keduanya dilantik pada Rabu lalu (20/01).

Atas pergantian kepemimpinan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai hal tersebut dapat menjadi dorongan positif terhadap stabilitas perekonomian global dan domestik yang masih tertekan akibat pandemi COVID-19.

“Komitmen Biden untuk dengan serius menangani ekskalasi pandemi COVID-19 di AS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha agar segera bangkit. Termasuk, arah kebijakan ekonomi global dan rencana stimulus fiskal AS. Upaya ini diharapkan dapat menstabilkan pasar global yang tentunya dapat turut mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia,” ungkap Puteri.

Pasca pelantikan, Presiden Joe Biden telah menandatangani serangkaian kebijakan penanganan pandemi yang mencakup percepatan vaksinasi COVID-19 maupun tambahan bantuan sosial. Serta, rencana paket stimulus fiskal senilai 1,9 triliun dolar AS yang masih perlu mendapat persetujuan dari Kongres AS.

Kebijakan tersebut dianggap dapat membawa sentimen positif bagi investor AS untuk meningkatkan aliran investasi ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Indonesia perlu segera menangkap peluang ini dengan memperkuat kerja sama di beberapa sektor strategis. Misalnya terkait investasi bidang energi terbarukan dan ekonomi digital yang juga sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi hal tersebut juga telah didukung dengan komitmen dalam penataan regulasi dan kelembagaan melalui UU Cipta Kerja dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi. Kami yakin hal ini dapat menjadi instrumen penting dalam upaya memulihkan perekonomian Indonesia dan memperkuat hubungan bilateral dengan pemerintah AS,” ujar Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Puteri menekankan pentingnya menjaga hubungan diplomatik di bidang ekonomi yang harmonis antara Indonesia dan AS. Hal ini lantaran AS menjadi salah satu negara tujuan ekspor terbesar atas produk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2020, pangsa ekspor non migas Indonesia ke AS mencapai nilai 1,87 miliar dolar AS.

“Pelaku pasar kita sudah harus mulai jeli melihat kebutuhan pasar. Tidak hanya nilai ekspor, kita perlu pastikan kualitas dan jenis barang ekspor tersebut terjaga dan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan,” ungkap Puteri.

Menutup keterangannya, Puteri juga kembali menyoroti peran strategis diplomasi parlemen dalam membangun serta mendukung peningkatan hubungan dagang tersebut.

“Tidak hanya melalui fungsi diplomasi pemerintah, pelaku pasar dalam negeri juga dapat membuka komunikasi dengan pasar AS melalui DPR RI. Diplomasi parlemen juga dapat menjadi salah satu jalan pembuka hubungan dagang yang baik dengan negara-negara sahabat. Sehingga diharapkan, DPR RI dapat turut menjalin hubungan yang semakin erat dengan Kongres AS,” tutupnya.