Menko PMK Muhadjir Effendy Akui Banjir Kalsel Terkait Eksploitasi Alam

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui eksploitasi alam juga menjadi penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan selain juga disebabkan La Nina.

"Menko PMK tak memungkiri bahwa eksploitasi alam menjadi salah satu penyebab banjir besar di Kalsel. Pengelolaan alam yang salah dan sembrono, kata dia, menyebabkan timbulnya malapetaka bencana alam," demikian dikutip dari siaran pers resmi Kemenko PMK, Kamis (21/1).

Hal ini disampaikan Muhadjir saat dirinya menyambangi posko pengungsian banjir di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Karena itu, lanjut siaran pers tersebut, dia meminta kepada seluruh pihak, baik masyarakat umum, pengusaha, dan pemerintah daerah untuk lebih mencintai alam dan memanfaatkan alam dengan bijaksana.

"Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan terlalu besar (dari lingkungan), sementara sebagian yang lain menanggung risiko terlalu besar," kata Muhadjir, dalam siaran pers itu.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga meminta semua pihak tak hanya menghitung risiko dan keuntungan jangka pendek.

"Marilah kita memanfaatkan alam ini dengan cara-cara yang bijak, yang arif, dengan penuh perhitungan manfaat dan risikonya. Jangan sampai ternyata manfaat itu lebih kecil dibanding risikonya," kata Muhadjir.

Selain soal eksploitasi alam, ia mengatakan bahwa banjir besar di Kalsel juga merupakan dampak dari fenomena alam La Nina.

"Seingat saya Kalimantan Selatan adalah termasuk wilayah yang tidak dikira akan menghadapi dampak badai La Nina ini," ujarnya.

Terlepas dari itu, Muhadjir mengatakan bencana banjir ini merupakan pertanda yang menunjukkan bahwa "ketahanan lingkungan di Kalimantan Selatan masih lemah". Menurut dia, apabila ketahanan lingkungan telah kuat, fenomena La Nina tidak akan menyebabkan bencana yang parah.

Dia pun meminta warga Kalsel dan para penentu kebijakan untuk "betul-betul melakukan semacam koreksi yang mendasar terhadap masalah penataan lingkungan, termasuk tata guna tanah".

Sebelumnya, sejumlah aktivis lingkungan menyebut banjir di Kalsel terkait konsesi perkebunan dan tambang. Sementara, pihak pemerintah mengklaim di era Jokowi tak pernah ada pelepasan lahan untuk konsesi dan menyebut banjir akibat anomali cuaca.