PKS Minta Rapat Gabungan Komisi DPR untuk Menggesa Produksi Vaksin Merah Putih

Selasa, 19/01/2021 20:41 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Istimewa).

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Istimewa).

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi Energi (Komisi VII) DPR RI, Mulyanto, meminta pimpinan Komisi VII menyelenggarakan rapat gabungan bersama Komisi IX dengan mengundang Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Satgas Covid-19, BPOM dan BUMN Bio Farma untuk membahas percepatan jadwal uji pra klinis dan uji klinis vaksin merah putih.

Rapat juga ditujukan untuk membahas dukungan pemerintah agar menyertakan vaksin Merah Putih dalam program vaksinasi nasional double doses.

"Hal ini penting karena kita tengah berkejaran dengan waktu terkait pandemi Covid-19 ini. Komitmen terhadap 3 juta vaksin Sinovac sudah terlanjur diambil Pemerintah meski vaksin ini hanya memiliki efikasi sebesar 65%. Karena itu masih diperlukan tambahan lebih dari 100 juta dosis vaksin untuk vaksinasi penduduk Indonesia secara signifikan. Jumlah ini sangat besar dan secara bisnis merupakan pasar yang empuk," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (19/1/2021).

Menurut Mulyanto, produksi dan penggunaan vaksin Merah Putih sangat penting agar Indonesia tidak tergantung pada vaksin impor dan sekedar menjadi pasar bisnis vaksin semata. Selain itu, Mulyanto khawatir uang negara yang terbatas dan didapat dari utang terkuras habis hanya untuk membeli vaksin impor.

"Karena itu sangat masuk akal kalau kita menggesa riset dan produksi vaksin Merah Putih agar segera digunakan bagi pemulihan pandemi Covid-19. Jangan sampai terlambat yakni diproduksi pada saat pasar vaksin sudah jenuh," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Mulyanto menambahkan pengadaan vaksin tidak boleh dimonopoli oleh satu produk dengan harga yang tak terkendali. Menurutnya, potensi pasar vaksin jangan hanya dinikmati oleh berbagai produk impor yang menyedot devisa Negara. Untuk itu, perlu intervensi negara untuk mendorong riset dan produksi vaksin Merah Putih.

"Ini penting agar kita tidak sekedar menjadi Negara pengguna dan pembeli, tetapi menjadi Negara pembuat, yang berbasis keunggulan para innovator handal nasional. Kita bisa," tandasnya.

Untuk diketahui, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VII DPR RI, Senin (18/1), Menristek/Ka BRIN menyatakan ada 11 platform riset vaksin Merah Putih oleh 6 lembaga riset yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM. Yang tercepat, LBM Eijkman menjadwakan uji klinis tahap 1-3 bersama BUMN Bio Farma pada buan Juli-Desember 2021 dan target memperoleh izin BPOM dan diproduksi massal pada bulan Januari 2022.

Raker Komisi VII DPR RI dengan Menristek/ Kepala BRIN ditutup dengan kesepakatan akan segera menjadwalkan rapat gabungan komisi DPR untuk mebahas percepatan riset dan produksi vaksin Merah Putih.

(Muhammad Rio Alfin\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar