DPR Sebut Diplomasi Vaksin Sangat Penting Untuk Akses Vaksinasi yang Aman dan Merata

Kamis, 14/01/2021 17:33 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin (Foto : Istimewa)

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin (Foto : Istimewa)

law-justice.co - Pemerintah telah memulai program vaksinasi COVID-19 pada Rabu (13/01/2021). Presiden Joko Widodo pun turut serta sebagai penerima perdana atas vaksin dari Sinovac yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Program vaksinasi ini tidak terlepas dari upaya diplomasi, baik bilateral maupun multilateral, yang dilakukan pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin di dalam negeri.

Terkait hal ini, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menyoroti pentingnya diplomasi vaksin untuk memastikan akses vaksinasi COVID-19 yang adil, terbuka, dan merata bagi masyarakat Indonesia dan global.

“Perlu kita apresiasi upaya pemerintah yang telah mampu mendapatkan ratusan juta stok dosis vaksin COVID-19 dan dimulainya program vaksinasi hari ini. Namun, kita tentu juga harus memperhitungkan kebutuhan dan akses vaksin jangka panjang untuk menjamin kesinambungan serta distribusi yang merata. Tentu dengan tetap memperhatikan tingkat keamanan, kemampuan vaksin memicu respons imun (imunogenisitas), dan manfaat (efikasi) vaksin tersebut,” ungkap Puteri melalui keteranganya, Kamis (14/01/2021).

Puteri pun mendorong kolaborasi antara diplomasi parlemen dan pemerintah dalam meningkatkan peran Indonesia untuk dengan konsisten mengupayakan ketersediaan dan distribusi atas vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan terkait COVID-19 bagi setiap negara. Hal ini sempat Ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Wakil Menteri Luar Negeri RI (12/01/2021).

“Vaksin dan teknologi kesehatan terkait COVID-19 telah menjadi barang publik global atau kebutuhan prioritas bagi setiap negara dalam menghadapi wabah ini. Barang ini harus dapat diakses secara universal oleh setiap negara, jangan sampai ada ketimpangan distribusi vaksin. Bersama pemerintah, DPR RI melalui diplomasi parlemen perlu turut membangun pemahaman ini dengan parlemen negara sahabat,” ujar Puteri yang juga menjabat sebagai anggota BKSAP DPR RI.

Puteri menuturkan bahwa strategi diplomasi guna menghadapi ancaman pembatasan pasar atas produk vaksin COVID-19, perlu menjadi salah satu agenda prioritas dalam politik luar negeri Indonesia di masa pemulihan dampak pandemi ini.

“Tujuannya, agar setiap negara mendapat akses setara dan adil terhadap vaksin yang aman. Salah satunya dengan membangun komunikasi agar tidak ada negara yang memberlakukan kebijakan produksi vaksin terbatas untuk kepentingan domestik saja, atau melarang ekspor atas produksi vaksin,” tuturnya.

Menutup keterangannya, Puteri juga mendorong komitmen pemerintah untuk mendukung inisiatif penggabungan teknologi dan pengetahuan terkait penanganan pandemi yang dimiliki setiap negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dunia mendapatkan akses kesehatan yang dibutuhkan.

“Indonesia telah menyatakan solidaritasnya atas inisatif C-TAP atau COVID-19 Technology Access Pool oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Namun, karena sifatnya masih sukarela, saat ini masih beberapa negara saja yang turut menyatakan komitmen tersebut. Bahkan, banyak negara-negara maju yang justru belum bergabung. Untuk itu, Indonesia perlu ambil bagian dengan mendorong negara lain untuk turut menunjukkan komitmennya dalam berbagi teknologi dan pengetahuan atas penanganan pandemi. Karena COVID-19 merupakan pandemi global, maka jelas kita pun harus keluar dari pandemi ini bersama-sama,” tutupnya.

(Givary Apriman Z\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar