Dokter Ini Ungkap Menkes Tak Setuju Penolak Suntik Vaksin Dipenjara

Rabu, 13/01/2021 22:37 WIB
dr. Tirta sebut Menkes tak setuju penolak vaksin dipenjara (Dokumentasi dr. Tirta/Instagram)

dr. Tirta sebut Menkes tak setuju penolak vaksin dipenjara (Dokumentasi dr. Tirta/Instagram)

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah sudah memwajibkan warga negara Indonesia agar disuntik vaksin COVID-19 untuk melawan virus Corona. Bagi orang yang menolak akan dikenai denda bahkan dihukum penjara selama satu tahun.

Namun, ada fakta lain yang diungkapkan oleh dokter Tirta Hudhi yang juga berprofesi sebagai influencer dan relawan COVID-19. Menurutnya, dia secara pribadi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah sepakat tidak setuju dengan adanya tindak pidana bagi seseorang yang menolak disuntik vaksin COVID-19.

Ketika ditanya terkait pemahaman masyarakat yang masih minim terhadap program vaksinasi pemerintah, Dokter Tirta mengatakan, sebenarnya pandangan itu tergantung dari komunikasi publik yang dijalankan oleh pemerintah.

Dalam diskusi yang dilakukan bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi dan rekan-rekannya di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mereka menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak setuju dengan pernyataan Wamenkumham yang bakal mewajibkan vaksinasi dengan ancaman pidana bagi para pelanggar.

“Yang pertama ini sih tergantung komunikasi publik, saya sudah diskusi dengan teman-teman Kementerian Kesehatan. Kebetulan saya punya nomer pribadi Pak Menteri ya jadi enak kalau diskusi sama beliau. Saya dan beliau pun setuju bahwa mewajibkan (vaksin) dengan pidana itu kita kurang setuju,” kata Dokter Tirta dalam siaran di acara Apa Kabar Indonesia seperti dikutip pada Rabu (13/1/2021).

Dari hasil diskusi bersama, pihaknya menyimpulkan bahwa pemaksaan vaksinasi kepada masyarakat malah justru menimbulkan rasa antipati.

“Saya dan pak menteri itu memandang sama temen-temen nakes, kalau kita memaksa masyarakat dengan tindak pidana itu akan membuat masyarakat semakin antipati. Jadi jujur saya kurang setuju dengan pernyataan Wamenkumham kemarin ya. Tapi kan belum diketok palu,” ujarnya.

Lulusan Universitas Gajah Mada (UGM) ini menegaskan, bahwa sejatinya vaksinasi hanyalah sebuah hak bagi rakyat. Oleh sebabnya dia mengimbau, agar kebijakan itu tidak digeser menjadi sebuah kewajiban lantaran bakal berpotensi menimbulkan polemik publik.

Jalan keluarnya adalah dengan mengandalkan cara edukasi dengan baik yang dikemas semenarik mungkin.

“Vaksinasi itu adalah hak segala rakyat, jangan digeser sebagai kewajiban karena itu akan digoreng. Gimana masyarakat mau percaya? Ya gunakanlah garda-garda edukasi yang bagus,” tuturnya.

Seperti halnya yang dilakukan orang nomor satu di Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo yang dengan berani memberi contoh tentang program vaksinasi kepada masyarakat, bahkan disiarkan secara langsung ke hadapan publik.

“Pak Jokowi live itu sudah statement luar biasa yang bagus, terangkanlah bahwa vaksinasi ini bukan kebal (COVID-19), tapi meningkatkan imun tubuh. Terangkanlah kalau kita semakin cepat vaksinasi, kita bakal semakin cepat hidup normal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dokter Tirta juga membeberkan, penolakan terhadap vaksinasi tidak hanya terjadi di tanah air, sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman juga ada saja rakyatnya yang menolak disuntikkan cairan obat penawar Virus Corona tersebut.

Sehingga yang menjadi tugas pemerintah ialah bagaimana menyampaikan informasi ke publik dengan baik, bukan lewat ancaman pidana seperti yang dibicarakan Wamenkumham beberapa waktu lalu.

“Penolakan itu tidak hanya terjadi di indonesia, di Amerika Serikat yang nolak banyak banget, padahal mereka yang (positif) COVID-19 sampai dua juta orang. Di Jerman pun yang nolak banyak,” ucap Dokter Tirta.

“Jadi ini PR-nya jangan diwajibkan memakai pidana, mengancam masyarakat akan membuat mereka semakin antipati. Gunakanlah cara persuasif sehingga mereka makin mengerti, itu kalau dari saya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej beberapa waktu lalu mengatakan bahwa masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19 bisa ditindak secara pidana.

“Ketika pertanyaan apakah ada sanksi atau tidak, secara tegas saya mengatakan ada sanksi itu. Mengapa sanksi harus ada? Karena tadi dikatakan, ini merupakan suatu kewajiban,” ujarnya dalam sebuah webinar yang disiarkan saluran YouTube PB IDI, pada Sabtu, 9 Januari 2021.

“Jadi ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban maka secara mutatis mutandis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin maka bisa dikenakan sanksi, bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya,” sambungnya.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar