PKS: Pemerintah Sering Telat Buat Aturan Turunan UU

Rabu, 13/01/2021 16:00 WIB
Tangkapan layar: Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo saat rapat dengan BKD di Kompleks Parlemen, Rabu (13/1/2021).

Tangkapan layar: Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo saat rapat dengan BKD di Kompleks Parlemen, Rabu (13/1/2021).

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi Transportasi (Komisi V) DPR RI, Sigit Sosiantomo, menilai pemerintah kerap abai melaksanakan amanat undang-undang (UU). Salah satunya, kata dia, adalah dalam pembuatan aturan turunan UU yang seringkali terlambat dari batas waktu yang ditetapkan.

"Selama ini saya melihat banyak pelanggaran amanat UU yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam pembuatan aturan turunan. Sebagai contoh, UU Tapera mengamanatkan PP harus sudah selesai 2 tahun setelah UU disahkan. Artinya, PP ini seharusnya sudah terbit dari tahun 2018. Tapi, implementasinya baru selesai 2020 atau terlambat dua tahun. Ini kan pelanggaran terhadap amanat UU," kata Sigit dalam rapat Komisi V DPR dengan Badan Keahlian Dewan (BKD) di kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2020).

Contoh lain, lanjut Sigit, yakni tentang audit aset yang dimiliki PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Indonesia Kementerian Perhubungan. Menurutnya, audit aset kedua lembaga itu masih rancu dan banyak masalah.

Kekosongan aturan turunan pelaksanaan UU Perkeretapian menurutnya menyebabkan pelanggaran dalam hal anggaran. "Sudah tiga periode saya mendapat amanah sebagai anggota DPR, tapi dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Misalnya soal lintasan sebidang yang tidak jelas dibawah kewenangan siapa PUPR atau Kemenhu. Akibatnya, moda kereta api tidak ada perubahan signifikan karena UU-nya tidak jalan," ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Selain itu, kata Sigit, aturan soal pemisahan aset kereta api juga tidak kunjung selesai. Setiap tahun pemerintah selalu menganggarkan dana untuk pembelian gerbong. Padahal, dalam UU itu jelas tugasnya KAI sebagai operator.

"Lalu nasib aset yang dibeli dengan APBN ini apa, hibah atau penyertaan modal, kan tidak jelas. Masih banyak contoh lainya," ujarnya.

Menurut Sigit, keterlambatan penerbitan aturan turunan beberapa UU bakal menimbulkan gap antara tujuan dibentuknya UU tersebut dan implementasinya.

"Dalam pelaksanaa UU, ternyata pemerintah bermain sendiri sebelum aturan turunannya dibuat. Jadi ada gap antara UU sudah diketok dengan aturan turunannya. Nah mereka bermain disini," katanya.

Sigit lantas mengkritik sikap pimpinan DPR yang selama ink lemah terhadap pengawasan pelaksanaan UU. Padahal, pengawasan merupakan salah satu tugas pokok lembaga legislatif.

"Salah satu tugas DPR adalah mengawasi pelaksanaan UU. Seharusnya masalah seperti ini diambil alih oleh pimpinan DPR untuk menekan presiden agar UU dilaksanakan secara utuh, tapi kan selama ini tidak dilaksanakan," ujarnya.

(Muhammad Rio Alfin\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar