Bukan Hanya 270 Juta, Indonesia Siap Dapatkan 666 Juta Dosis Vaksin

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah sudah memesan 270 juta dosis vaksin Covid-19, dimana tiga juta dosis sudah tiba di Indonesia. Namun, Indonesia berpotensi mendapatkan hingga 666 juta dosis untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Jumlah ini bisa diperoleh dari dua opsi, yaitu vaksin gratis maupun vaksin berbayar. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indonesia saat ini rebutan vaksin Covid-19 dengan negara besar di dunia.

Negara-negara maju sudah berhasil mengamankan vaksin untuk kebutuhan 4 hingga 5 kali dari populasinya. Sedangkan Indonesia sekarang ini memiliki kontrak yang pasti baru sekitar 270 juta dosis dari kebutuhan 426 juta dosis.

“Kita sedang lakukan finalisasi dengan Pfizer agar bisa melengkapi kontrak yang pastinya 329 juta dosis, dan kita mempunyai opsi,” kata Menkes pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR membahas mengenai ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Selasa (12/1/2021).

Namun Indonesia punya opsi untuk mendapatkan vaksin gratis dari Govax/Gavi WHO. Saat ini Indonesia sudah mendapatkan komitmen untuk 54 juta dosis vaksin gratis, dan jumlah ini akan meningkat menjadi 108 juta dosis. “Sampai 2 hari lalu kita masih bicara dengan mereka (Govax/Gavi) dan ada kemungkinan mereka bisa menaikkan 54 juta jadi 108 juta dosis,” kata Menkes.

Menurut Menkes, kalau Indonesia mendapatkan vaksin gratis dari Govax/Gavi, maka dapat mengurangi kontrak dengan vaksin berbayar. Tetapi bila Indonesia tidak mendapatkan vaksin gratis, maka tetap mengambil vaksin berbayar.

Selain opsi vaksin gratis tersebut, Indonesia juga sudah melakukan kontrak dengan sejumlah produsen vaksin di berbagai negara, seperti Sinovac, Pfizer, AstraZeneca dan Novavax. Jika ditotalkan jumlah vaksin kontrak dan opsi yang sudah ada komitmennya untuk tersedia di Indonesia adalah 666 juta dosis.

“Sehingga total yang kontrak dan opsi yang sudah ada di meja sekarang adalah 666 juta dosis. Ini sudah sedikit lebih dari yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia 426 juta dosis,” kata Menkes.

Menkes mengatakan, jadwal pelaksanaan vaksinasi dinamis karena sangat bergantung ketersediaan. Pemerintah terus bernegosiasi dengan produsen vaksin dunia untuk memenuhi kebutuhan sasaran 181,5 juta penduduk Indonesia yang harus divaksinasi.

Masalahnya saat ini sejumlah negara produsen melarang ekspor vaksin ke negara lain. India misalnya, salah satu produsen vaksin terbesar dunia, melarang ekspor vaksin Covid-19 yang dikembangkan AstraZeneca dan Universitas Oxford selama beberapa bulan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dulu. Ini menyulitkan pasokan vaksin ke negara lain.

Ketersediaan vaksin inilah, menurut Menkes, yang menyebabkan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia ditetapkan berlangsung selama 15 bulan atau dari Januari 2021 hingga Maret 2022.

“Dibutuhkan 15 bulan untuk menyelesaikan vaksinasi 426 juta dosis karena memang critical path dari produksi vaksinnya, bukan dari kemampuan memvaksinasi. Kita ada 10.000 lebih puskesmas, hampir 3000 rumah sakit dan klinik yang sebenarnya membantu untuk vaksinasi,” kata Menkes.

Menkes mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia menargetkan 70% dari 7,8 miliar penduduk dunia atau sekitar 5,5 miliar orang harus divaksinasi. Jika satu orang membutuhkan dua dosis vaksin maka dibutuhkan 11 miliar dosis vaksin.

Padahal produksi vaksin Covid-19 saat ini hanya bisa 6,2 milyar dosis. Itu pun harus memproduksi vaksin yang ada. Jadi ketersediaan vaksin ini masih kurang dari kebutuhan. Saat ini pabrik-pabrik besar dunia menambah kapasitas produksi agar bisa memenuhi kebutuhan 11 miliar dosis tersebut.

Pada diskusi awal dengan WHO, perhitungan vaksinasi untuk seluruh sasaran membutuhkan waktu hingga 3,5 tahun. Oleh karena itu ketersediaan vaksin perlu dipercepat, mengingat jumlah kasus positif dan angka kematian akibat Covid-19 makin meningkat. Setiap hari hampir 10.000 orang meninggal di dunia karena Covid-19. Bisa dibayangkan harus menunggu hingga 3,5 tahun, berapa banyak orang meninggal sebelum divaksinasi.