WHO Desak Negara Kaya Berhenti Borong Vaksin, ini Alasannya

Jakarta, law-justice.co - Kepala Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah belum menerima pasokan vaksin Covid-19.

Oleh karena itu, WHO mendesak negara-negara kaya untuk berhenti melakukan kesepakatan bilateral dengan produsen vaksin Covid-19 guna memberikan jatah bagi kelompok negara berpenghasilan rendah dan menengah.

"Negara-negara kaya memiliki mayoritas pasokan," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam komentar tegas tentang nasionalisme vaksin pada jumpa pers di Jenewa yang dilansir Channel News Asia, Sabtu (9/1/2021)

"Tidak ada negara yang luar biasa dan harus memotong antrian dan memvaksinasi semua penduduk mereka sementara beberapa tetap tidak memiliki pasokan vaksin," tambahnya.

Dia meminta negara dan produsen untuk berhenti membuat kesepakatan bilateral dan meminta mereka yang telah memesan kelebihan dosis untuk segera menyerahkannya ke fasilitas berbagi vaksin COVAX.

Sementara Tedros tidak menyebutkan nama negara, Uni Eropa mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan Pfizer dan BioNTech untuk 300 juta dosis tambahan vaksin Covid-19. Kesepakatan ini adalah sebuah langkah yang akan memberi UE hampir setengah dari produksi global perusahaan untuk tahun 2021.

Perebutan vaksin telah dipercepat karena banyak pemerintah berjuang untuk menjinakkan varian yang lebih menular yang diidentifikasi di Inggris dan Afrika Selatan, yang mengancam sistem perawatan kesehatan yang tengah kewalahan.

Kepala keadaan darurat Mike Ryan menggemakan komentar dari Tedros, menekankan perlunya memberikan dosis kepada kelompok rentan dan petugas kesehatan garis depan terlebih dahulu, di mana pun mereka tinggal.

"Apakah kita akan membiarkan orang-orang yang rentan dan orang-orang yang paling berisiko untuk jatuh sakit dan meninggal karena virus ini?" Dia bertanya.

Pejabat WHO juga mendesak produsen vaksin untuk menyediakan data secara real-time untuk mempercepat distribusinya.