PSBB Jawa-Bali, PKS: Pemerintah Pusat-Daerah Jangan Sampai Tidak Sinkron Lagi

Kamis, 07/01/2021 15:39 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani. (Foto: Istimewa).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani. (Foto: Istimewa).

Jakarta, law-justice.co - Ketua Tim Covid-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta Pemerintah Daerah menaati kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai berlaku pada 11-25 Januari 2021 menyusul diberlakukannya ketetapan tersebut oleh Menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Rabu (6/1/2021).

Dia pun meminta pemerintah pusat dan daerah saling berkoordinasi soal pengendalian wabah agar tidak lagi muncul ketidaksinkronan antara pusat dan daerah seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

"Jangan sampai terjadi lagi ketidaksinkronan antara pusat dengan daerah dalam pelaksanaan PSBB. Kali ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, harus satu kata dan satu komando," kata Netty dalam keterangan tertulis kepada Law-justice, Kamis (7/1/2021).

Anggota Komisi Kesehatan (Komisi IX) DPR ini meminta agar semua elemen pemerintah dan masyarakat berkolaborasi mendukung kebijakan PSBB tersebut. Apalagi, saat ini tengah meluas varian virus corona baru, yakni B.1.1.7 dari Inggris dan 501.V2 dari Afrika Selatan, di samping melonjaknya juga kasus Covid-19 di berbagai wilayah pulau Jawa dan Bali.

"Jangan setengah hati untuk menjadikan sistem kesehatan sebagai basis penanganan pandemi. Jangan setengah kesehatan, setengah pemulihan ekonomi. Terbukti Covid-19 makin menguat dengan munculnya varian baru yang makin meluas," kata dia.

Netty pun mendorong pemerintah tidak terlambat mengantisipasi penyebaran virus yang kini semakin bergejolak. Untuk itu, dia meminta pemerintah lebih serius lagi mengatasi krisis yang melanda negeri dan tidak memanfaatkan musibah ini sebagai arena unjuk gigi.

"Sudah terlalu besar harga yang dibayarkan rakyat dan negara dalam menghadapi pandemi. Kita tidak ingin air mata, peluh dan nyawa rakyat terus dipertaruhkan. Inilah saatnya bekerja bersama untuk rakyat, jangan jadikan pandemi sebagai panggung pencitraan," ujarnya.

Menyambung kebijakan PSBB yang diambil pemerintah, Netty memberikan beberapa catatan terkait perkembangan kasus dan penanganan Covid-19 di lapangan.

Pertama, dia meminta pemerintah fokus pada penanganan Covid-19 dengan menjadikan sistem kesehatan sebagai basis kebijakan. Kementerian Kesehatan harus diberikan otoritas untuk menjadi leading sector penanggulangan wabah.

Kemudian dia mendorong pemerintah menurunkan positivity rate dengan memperbanyak dan mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan terjangkau. "Pastikan tidak ada celah untuk memainkan kepentingan pribadi, kelompok apalagi bisnis dalam setiap program penanganan pandemi," katanya.

Ketiga, pemerintah harus menjamin perlindungan dan keselamatan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir di garda depan penanganan, mengingat sudah ada lebih dari 500
orang tenaga kesehatan yang gugur. Hal utama yang perlu dipersiapkan bagi mereka adalah ketersediaan APD dan layanan tes berkala untuk tenaga kesehatan dan keluarga tenaga medis.

Keempat, memastikan program vaksinasi berjalan sesuai SOP dan berorientasi pada membangun imunitas rakyat, bukan untuk menjadi
sarana bancakan oknum. Pemerintah, kata Netty, harus memastikan program ini mendapat dukungan penuh rakyat dan semua pihak terkait agar dapat diandalkan sebagai game changer pandemi.

Berikutnya, dia meminta pemerintah mengelola komunikasi publik dengan baik atas setiap kebijakan yang diambil untuk membangun public trust. Di saat pandemi makin meluas, sementara masyarakat sudah jenuh dengan segala aturan, pemerintah harus kerja ekstra keras mengajak mereka menjadi agen perubahan sosial dengan disiplin protokol kesehatan dan taat aturan.

Keenam, pemerintah harus menyiapkan program bantuan sosial untuk masyarakat dan sektor berdampak kebijakan PSBB dengan basis data yang lebih baik dan akurat. "Pastikan program bansos berjalan tepat sasaran, tepat guna dan tidak terjadi lagi korupsi bansos yang memalukan," tegasnya.

Terakhir, dia meminta pemerintah mengeluarkan petunjuk teknis yang jelas atas kebijakan umum PSBB yang diambil oleh pemerintah. Hal itu bertujuan agar tidak ada pihak yang tak bertanggung jawab mengambil celah dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

(Muhammad Rio Alfin\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar