Fraksi PAN DPR RI Desak Pemerintah Lakukan Sosialisasi Vaksinasi Covid-19

Senin, 04/01/2021 14:45 WIB
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay (Foto :Istimewa)

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay (Foto :Istimewa)

law-justice.co - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi inisiatif yang dilakukan pemerintah dalam mengagendakan vaksinasi Covid-19 dalam waktu dekat.

Meski begitu, Saleh mengatakan kalau pemerintah harus melakukan sosialisasi vaksinasi secara luas supaya masyarakat dapat memahami program vaksinasi tersebut.

Selain itu, Saleh menyebut bila sosialisasi tersebut bisa dilakukan oleh jaringan pemerintah sampai pada tingkat desa dengan melibatkan puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) untuk bisa dimanfaatkan.

"Sosialisasi sangat perlu. Bisa dilakukan oleh jaringan pemerintah sampai ke tingkat desa. Ada juga puskesmas dan pustu yang bisa dimanfaatkan. Tentu bisa juga memanfaatkan rumah-rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Saleh melalui pesan singkatnya, Senin (04/01/2021).

Politisi PAN tersebut menuturkan agar program vaksinasi berjalan dengan baik, pemerintah didesak untuk melakukan sosialisasi secara luas. Pasalnya, masih banyak di antara masyarakat yang belum memahami sepenuhnya program vaksinasi ini.

"Sosialisasi sangat perlu. Bisa dilakukan oleh jaringan pemerintah sampai ke tingkat desa. Ada juga puskesmas dan pustu yang bisa dimanfaatkan. Tentu bisa juga memanfaatkan rumah-rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia," tuturnya.

Dalam sosialiasi ini, Anggota Komisi IX DPR RI tersebut menyatakan ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Pertama, terkait dengan mutu, manfaat, dan keamanan vaksin. Ini menjadi hal penting yang akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk ikut vaksinasi.

Kedua, teknis pelaksanaan vaksinasi. Jika dibutuhkan dua kali injeksi, perlu dijelaskan kapan keduanya dilakukan? Apakah bersamaan, atau diselingi waktu tertentu.

Ketiga, pemerintah juga perlu menjelaskan soal kehalalan vaksin. Faktor kehalalan ini sering sekali menjadi perdebatan di masyarakat. Untuk menghindari polemik, sebaiknya persoalan ini dijelaskan terlebih dahulu.

Keempat, pemerintah diminta juga untuk mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi). Jika terjadi KIPI, hal apa saja yang perlu dilakukan.

Sebab, respon orang per orang bisa saja berbeda terhadap vaksin yang masuk ke tubuhnya. Walaupun ini sifatnya sangat medik, tetapi masyarakat perlu diberitahu terkait hal ini.

"Sosialisasi yang disebutkan di atas, dinilai sebagai salah satu kunci kesuksesan program vaksinasi. Tidak mudah melakukan vaksinasi bagi 181,5 juta WNI. Pasti akan banyak problem di sana sini. Itu yang perlu diantisipasi sejak awal sebelum program vaksinasi ini dijalankan," tandasnya.

(Givary Apriman Z\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar