Anggota DPR Minta Pertamina Realistis Soal Target Lifting Blok Rokan

Jakarta, law-justice.co - Menjelang serah terima pengelolaan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina, 9 Agustus 2021, anggota Komisi Energi (Komisi VII) DPR, Mulyanto, meminta pemerintah realistis serta objektif dalam menentukan target lifting Blok tersebut berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Mulyanto minta Pertamina jangan sesumbar memasang target besar, yakni 300 ribu barel per hari (bph), yang hampir dua kali lipat dari kinerja lifting yang ada sekarang tanpa perhitungan yang akurat. Sebab kesalahan hitung target lifting dapat berpengaruh terhadap angka-angka asumsi makro pendapatan negara.

"Jadi tolong dihitung yang benar. Jangan asal-asalan atau sekedar mencari sensasi," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (1/1/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan dirinya tidak bermaksud mengecilkan kemampuan Pertamina mengeksplorasi kilang minyak di Blok Rokan. Dia bahkan mengapresiasi jika Pertamina benar-benar dapat merealisasikan target lifting yang sudah dihitung secara cermat.

Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, target lifting terus menurun, begitu pula realisasi capaiannya. Apalagi untuk alih kelola sumur-sumur tua, sementara saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga menimbulkan masalah dalam mobilisasi tenaga kerja dan alat kerja.

Sebelumnya pihak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), RP Yudantoro, menyebutkan kepada media akan melakukan 44 pengeboran sumur pengembangan di tahun 2021 serta 182 pengeboran sumur pengembangan, injeksi uap, injeksi air dan injeksi kimia di tahun 2022 dalam rangka mengejar target 300 ribu bph.

Menanggapi target lifting yang tinggi tersebut, Mulyanto mengingatkan PHR fokus menjaga kinerja lifting Blok Rokan agar tidak turun dari realisasi lifting sebelumnya.

"Yang terakhir ini lebih realistis dari pengelolaan sumur-sumur tua pasca alih kelola. Apalagi pandemi Covid-19 di kita belum lagi usai. Mobilisasi orang dan alat masih terkendala. Jangan memasang target yang terlalu bombastis. Nanti malu kalau tidak tercapai," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini menambahkan di masa transisi alih-kelola Blok Rokan ini Pertamina tidak berhasil bernegosiasi untuk dimungkinkan melakukan pengeboran sumur baru. Sementara Chevron mustahil mengerjakan tugas ini karena sudah menyatakan mengakhiri kontrak kerja mereka di blok ini.

"Target lifting minyak kita sendiri dari tahun ke tahun semakin turun, begitu pula realisasinya. Sementara, baru saja pemerintah mencanangkan target lifting 1 juta bph di tahun 2030, terjadi pandemi Covid-19 sejak Maret tahun ini. Memang kondisinya tidak terlalu kondusif." katanya.

Pertamina, kata Mulyanto, perlu berkonsolidasi lebih baik lagi untuk sektor hulu migas yang ditanganinya. Pasalnya, bila tidak ada aral melintang, secara resmi Blok Rokan, dengan lifting minyak nomor dua setelah Blok Cepu yang dikelola Exxon Mobil, akan diambil alih pada tanggal 9 Agustus 2021.

"Ini akan menjadi sejarah baru bagi pegelolaan hulu migas Indonesia, karena Pertamina menjadi dominan menguasai hampir sebesar 63 persen dari total produksi minyak nasional," kata Mulyanto.

"Sekarang ini dari 10 KKKS terbesar, kontribusi Pertamina (baik PHE maupun Pertamina EP) terhadap total lifting nasional hanya sebesar 37 persen. Ke depan, tanggung jawab Pertamina bagi pengelolaan hulu minyak nasional menjadi sangat besar. Perlu langkah-langkah korporasi yang prudensial." sambungnya menandaskan.