Refleksi Akhir Tahun PKS: Pemerintah Belum Berhasil Atasi Kemiskinan

Jakarta, law-justice.co - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengatakan sepanjang 2020 pemerintah belum belum berhasil mengatasi kemiskinan di Indonesia. Hal itu dibuktikan dari tren penambahan kemiskinan yang sudah terjadi sebelum Pandemi Covid-19. Sementara, munculnya pandemi semakin memperburuk situasi kemiskinan di Tanah Air.

"Meskipun digambarkan pandemi Covid-19 akan menjadi penyebab utama terjadinya lojakan tingkat kemiskinan 2020, namun demikian dengan melihat data yang disajikan merupakan rentang waktu sebelum terjadinya pademi Covid-19, hal ini memberikan kesimpulan lain bahwa Pemerintah belum berhasil menangani kemiskinan di Indonesia," kata Anis dalam keterangan tertulis, Kamis (31/12/2020).

Anis menerangkan, pada September 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 24,79 juta atau sekitar 9,22 persen dari total penduduk. Angka ini juga menunjukan peningkatan sebesar 1,28 juta jiwa sejak Maret 2019.

Sementara pada Maret 2020, Anis mengatakan rakyat miskin meningkat sebesar 1,63 juta jiwa dari September 2019, totalnya menjadi 26,42 juta atau 9,78 persen dari penduduk Indonesia. Jumlah rakyat miskin mengalami peningkatan dan akan semakin memburuk seiring tekanan dampak pandemi Covid-19.

"Banyak penduduk yang kehilangan mata pencaharian sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dasar atau dapat dikatakan banyak yang jatuh miskin," katanya.

Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp335.793 atau 73,86 persen dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp118.859 atau 26,14 persen.

"Menggunakan batas garis kemiskinan sebesar Rp454.652 per kapita per bulan pengeluaran adalah nilainya yang sangat kecil bahkan didominasi untuk kebutuhan makanan saja, belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia lainnya seperti di antaranya pakaian, tempat tinggal, biaya transportasi, kesehatan, dan pendidikan," terangnya.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati. (Foto: dpr.go.id).

Disamping itu, Anis menuturkan, Bank Dunia pada 2019 melaporkan kelompok yang dianggap telah diatas batas garis kemiskinan tetapi belum memiliki keamanan ekonomi masih mencapai sekitar 115 juta atau 45 persen, yakni mereka yang mempunyai pengeluaran antara Rp532.000 hingga Rp1,2 juta per orang per bulan.

Di bawah aspiring middle class masih ada sekitar 62 juta atau 25 persen orang yang dianggap masuk kategori vulnerable, yakni mereka yang mempunyai pengeluaran antara Rp354.000 sampai dengan Rp532.000 per orang per bulan.

"Jadi secara keseluruhan, berdasarkan studi Bank Dunia di atas masih ada sekitar 177 juta atau 70 persen orang di Indonesia yang walaupun sudah berada diatas garis kemiskinan tetapi belum benar-benar memiliki keamanan ekonomi. Dan setiap saat bisa kembali berada di bawah garis kemiskinan," kata Anis.