Rizal Ramli Prediksi Ekonomi RI Tahun Depan Lebih Buruk dari 1998

Selasa, 29/12/2020 13:23 WIB
Rizal Ramli ( Foto : Istimewa)

Rizal Ramli ( Foto : Istimewa)

Jakarta, law-justice.co - Sejumlah kalangan pesimis ekonomi Indonesia membaik pada tahun 2021, dan diprediksi masih akan mengalami kesulitan, bahkan berantakan. Ada juga yang memperkirakan kinerja ekonomi Indonesia bisa lebih buruk dari krisis moneter yang terjadi pada 1998.

Dilansir dari Harianterbit.com, Selasa (29/12/2020) Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, pada tahun 2021, keadaan ekonomi Indonesia tampaknya akan lebih berantakan. Karena defisit keuangan negara semakin melebar. Apalagi PDB Indonesia merosot. Utang Pemerintah makin membengkak terhadap PDB sudah menyimpang jauh dari norma norma standar

"Pemerintah tetap bertahan meminta BI membeli surat utang negara di pasar perdana. Nilainya Rp1000 triliun lebih. Sama dengan tahun 2020. Sementara pada situasi normal saja pemerintah kesulitan membayar utang. Apalagi dalam situasi pendapatan negara makin cekak," ujar Salamuddin Daeng.

Salamuddin menilai, kebijakan BI membeli Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana adalah kebijakan yang tabu, melanggar prinsip moneter, dan berpotensi terjadinya korupsi. Kebijakan ini telah dicela oleh internasional yang mengakibatkan mata uang Indonesia dalam pandangan asing bermasalah.

Lebih Buruk

Sementara itu Ekonom senior Rizal Ramli memprediksi ekonomi nasional pada tahun depan masih akan mengalami kesulitan. Dia bahkan memperkirakan kinerja ekonomi Indonesia bisa lebih buruk dari krisis moneter yang terjadi pada 1998.

"Makin lama ekonomi makin terjerumus. Jokowi go down bersama dengan kinerja Sri Mulyani dalam kinerja keuangan," tegas Rizal Ramli dalam keterangan resmi, Sabtu (26/12/2020).

Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini menilai hal itu terjadi lantaran linerja ekonomi Indonesia sepanjang 2020 jauh dari kata berhasil. Kondisi itu terutama dipicu oleh kebijakan fiskal yang dinilai tidak tepat, di samping faktor eksternal yakni pandemi Covid-19.

Menurutnya, selain faktor eksternal, keterpurukan ekonomi juga tidak lepas dari faktor internal di jajaran kabinet Indonesia Maju. Pangkalnya, kata Rizal Ramli, adalah semrawutnya kebijakan fiskal di bawah komando Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Kebijakan pertama Menkeu yang disoroti Rizal Ramli adalah soal utang. Dia mengungkapkan, Sri Mulyani memberikan keuntungan kepada kreditor dengan membuat bunga utang yang cukup tinggi.

"Misalnya, di bank ada yang mau pinjam kredit (bunga) pinjamannya 15 persen. Para pengusaha datang ajukan kredit, mereka negosiasi jangan 15 persen tapi 12-13 persen. Tapi ada satu negara yang datang mau bayar bunga 17-18 persen, 2 persen lebih mahal dari pasar selama 10 tahun," kata Rizal.

Kebijakan utang dengan bunga yang tinggi seperti itu, kata Rizal Ramli, tidak dilakukan oleh negara tetangga Indonesia seperti Singapura hingga Jepang dan China.

"Jangan main-main. Perbedaan, selisih bunga 2 persen saja selama 10 tahun. Misalnya kita pinjam $10, 2 persennya itu tambahan bunganya itu sepertiganya. Siapa yang bayar? Rakyat kita," jelasnya.

Selain itu, Rizal Ramli yang juga mantan anggota tim panel bidang ekonomi PBB itu juga melihat kebijakan tax holiday bagi para pengusaha besar justru membuat cekak penerimaan negara.

Sebagai buktinya, imbuh Rizal Ramli, tax ratio atau penerimaan pajak pada awal tahun 2020 ini realisasinya tidak mencapai lebih dari 10 persen. Dia pun membandingkan pencapaiannya ketika menjabat sebagai Menko Ekuin 20 tahun lalu, yang berhasil merealisasikannya hingga 11,5 persen dari produk domestik bruto.

"Hari ini sebelum krisis (Covid-19) 10 persen. Dengan krisis ini penerimaan pajak bakal lebih anjlok lagi. Bahkan bisa 60-65 persen dari target. Itu yang menjelaskan kita akan kesulitan cash flow. Penerimaan pajak kita anjlok, besar sekali. Dia [Sri Mulyani] hanya berani dengan yang kecil-kecil, dan kedua dia pinjam-pinjam makin susah. Makanya mulai pinjam melalui bilateral," jelas Rizal Ramli.

Dana Publik

Lebih lanjut Salamuddin menyebut, di tahun 2021, dana dana publik berpotensi habis disedot ke dalam APBN, mulai dari dana pensiun BUMN, dana Jamsostek, dana asabri, dana taspen, dana haji, dan dana publik lainnya. Hal itu dilakukan karena pemeritah tidak bisa lagi mendapatkan pinjaman luar negeri secara bilateral dan multilateral dikarenakan kebijakan moneter BI yang dianggap melanggar ketentuan.

"Akibatnya Indonesia akan sangat kesulitan membayar utang luar negeri dan kewajiban dalam mata uang asing," tandasnya.

Kelabu

Dihubungi terpisah, ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra memprediksi, ekonomi tahun 2021 akan kelabu. Pandemi Covid belum tentu akan selesai awal tahun depan. Daya beli masyarakat belum akan pulih. Pemerintah akan mengalami kekurangan cash selama semester I -2021 karena penerimaan pajak anjlok dan mulai kesulitan mencari utang.

“Jangan sampai saja hal ini menjadi dalih bagi pemerintah untuk menarik utangan dari IMF. Karena kalau IMF masuk, dan persyaratan mereka (seperti austerity) wajib diterapkan di Indonesia, maka ekonomi Indonesia akan lebih anjlok lagi,” papar Gede.

Bisa Tumbuh 4,4 Persen

Sementara itu, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro memproyeksikan, ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,4 persen pada tahun 2021. Sementara 2020 menurut dia, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi di level -1,5 persen hingga 2,2 persen.

"Kalau kita lihat secara trajektori dari kuartal ke kuartal tahun 2020 lebih baik. Secara bottom line kita sudah melewati batas yang paling rendah. Tapi kuartal IV 2020 kemungkinan terkontraksi lagi sebelum tumbuh 4,4 persen (2021)," kata Andry Asmoro dalam paparan virtual Proyeksi Ekonomi Bank Mandiri, Selasa (22/12/2020).

Pria yang akrab disapa Asmo ini menuturkan, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,4 persen itu akan tercapai bila ditopang oleh efektifitas vaksin dan distribusinya. Bahkan bila berjalan baik, ada kemungkinan ekonomi bisa tumbuh lebih dari 4,4 persen.

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar