Alasan Gubernur Papua Nugini Dukung Referendum Papua Barat

Jakarta, law-justice.co - Krisis di Papua telah meningkat lantaran negara-negara Pasifik membiarkan rasa takut Indonesia menentukan langkah pendekatan. Hal ini diutarakan Gubernur Ibu Kota Papua Nugini, Powes Parkop.

Padahal menurutnya, semestinya Indonesia cukup mengizinkan orang Papua melakukan referendum untuk kemerdekaan.

Karenanya Powes dalam sebuah pernyataan tertulis seperti dilansir Tabloid Wani, menyatakan dukungan terhadap seruan dari Menteri Luar Negeri Forum Kepulauan Pasifik untuk mengangkat masalah pelanggaran hak asasi manusia di Papua, pada pertemuan puncak para pemimpin forum pekan depan.

Dia pun menambahkan, Melanesian Spearhead Group (MSG) juga harus menerima aplikasi untuk keanggotaan penuh bagi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Persataun Gerakan Kemerdekaan untuk West Papua.

"Indonesia harus menyadari bahwa ketika negara itu memilih untuk mengembalikan hak dan martabat rakyat West Papua, negara itu akan melepaskan kegembiraan yang besar," ungkap Gubernur Powes Parkop seperti dilansir dari Radio New Zealand.

Parkop telah menyampaikan pesan yang sama tentang West Papua kepada Perdana Menteri PNG, James Marape dan Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogovare. Menurutnya, ia berencana untuk mengirimkannya ke pemerintah Australia, Selandia Baru, Fiji dan Amerika Serikat, dan menambahkan bahwa ia telah meminta pertemuan dengan pemerintah Indonesia.

Namun Jakarta mengatakan, integrasi Papua ke Indonesia adalah final dan tidak dapat dinegosiasikan.

Apresiasi ULMWP

Persataun Gerakan Kemerdekaan untuk West Papua (ULMWP) menyambut baik sebuah resolusi oleh para menteri luar negeri negara-negara Pasifik untuk mendorong kunjungan kantor Hak Asasi Manusia PBB ke Papua.

Pada Januari, Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan pada prinsipnya pemerintah Indonesia menyetujui tim dari kantornya untuk mengunjungi Papua. Namun, anggota Forum Pasifik khawatir bahwa undangan itu tidak dihormati. Forum menteri luar negeri telah menyerukan waktu kunjungan dengan harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Mereka juga berharap, laporan yang dihasilkan (laporan ketika kunjungan dewan HAM PBB) tentang situasi Papua untuk dapat dipresentasikan sebelum pertemuan para pemimpin PIF berikutnya pada tahun 2020 nanti.

Ketua ULMWP, Benny Wenda, mendesak para pemimpin Forum Pasifik untuk mengesahkan seruan ini pada KTT PIF di Tuvalu pada pekan depan, 13-16 Agustus 2019. Wenda mengatakan, sikap seperti itu mencerminkan nilai-nilai di jantung kampanye Blue Pacific untuk mengembangkan wilayah perdamaian, harmoni, keamanan, inklusi sosial dan kemakmuran di mana semua orang Pasifik dapat menjalani hidup sehat dan produktif yang bebas.

Menurutnya, jejaring masyarakat sipil Pasifik terus memberikan dukungan kepada Pimpinan Forum dan Pemerintah mengenai masalah HAM West Papua.

(Annisa\Editor)