Dugaan Penyadapan Presiden, Pakar Bongkar Penyusupan di Istana

Jakarta, - Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting menyatakan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilihat sebagai persoalan teknis intelijen semata.

Menurutnya, jika penyadapan benar terjadi, kemungkinan adanya penyusupan dari dalam lingkaran Istana harus ikut ditelusuri.

Selamat mempertanyakan bagaimana pihak luar bisa memperoleh akses terhadap komunikasi Presiden, sementara sistem pengamanan kepala negara memiliki prosedur dan perangkat komunikasi khusus.

Dia mengaku pernah menggali informasi dari sejumlah mantan ajudan presiden mengenai penggunaan telepon seluler dalam lingkungan pengamanan kepala negara.

“Saya tanya kepada para mantan ajudan presiden, bagaimana sistem kerjanya? Kalian memegang berapa HP? Mereka menjawab, masing-masing memegang beberapa HP khusus,” kata Selamat di Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, penggunaan sejumlah perangkat komunikasi khusus tersebut semestinya membuat akses terhadap komunikasi Presiden tidak mudah ditembus pihak luar.

Karena itu, jika dugaan penyadapan terhadap Presiden terbukti, Selamat menilai penyelidikan tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga melakukan penyadapan. Orang-orang yang memiliki akses ke lingkungan Istana juga harus diperiksa.

“Kalau kemudian Presiden disadap, berarti kemungkinan ada penyusupan yang dilakukan dari dalam. Harus ada orang di dalam Istana yang juga diperiksa,” tegasnya.

Selamat juga mengungkit penemuan bunker atau tempat penyimpanan senjata di sebuah sekolah di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Menurutnya, hingga kini masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum mendapatkan penjelasan secara terang kepada publik.

Dia mempertanyakan kemungkinan adanya persiapan logistik di Jakarta apabila memang terdapat gerakan yang mengarah pada upaya makar.

“Kalau makar, kan di Jakarta. Tidak jauh dari sini ada tempat penyimpanan logistik, entah itu uang, amunisi, atau emas yang sudah disiapkan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Selamat melihat persoalan penyadapan, dugaan penyusupan, dan penemuan tempat penyimpanan senjata sebagai sejumlah persoalan yang perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Selamat kemudian mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang berusaha memengaruhi atau menghambat pengungkapan perkara.

Dia mengaku pernah menyampaikan sejumlah nama lebih awal melalui pemberitaan karena khawatir informasi yang berkembang justru berhenti di tengah jalan.

“Saya waktu itu menyebut nama-nama karena khawatir masuk angin. Maka saya lempar duluan breaking news dari sini, bukan dari Mabes Polri,” ungkapnya.

Selamat juga menyebut adanya kemungkinan sekitar tujuh nama lain yang berpotensi menjadi tersangka dan sebelumnya pernah disinggung dalam pembicaraan publik.

Namun, status hukum dan dugaan keterlibatan nama-nama tersebut tetap harus mengacu pada hasil penyidikan aparat penegak hukum.

Lebih jauh, dia mempertanyakan kemungkinan pemeriksaan terhadap perwira tinggi, termasuk jenderal bintang empat yang masih aktif.

“Bagaimana kalau yang diperiksa itu bintang empat? Masih ada bintang empat aktif juga yang belum pensiun,” katanya.

Dia secara khusus menyebut Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai mantan Wakapolri pada era Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Selamat, pihak-pihak yang pernah menduduki posisi strategis di lingkungan kepolisian patut dimintai keterangan apabila memiliki informasi mengenai dugaan gerakan yang sedang diselidiki.

Dia mempertanyakan apakah pejabat tinggi kepolisian pada masa itu mengetahui dinamika yang berkembang di internal institusi.

Selamat juga menyinggung Ahrie Sonta Nasution yang disebutnya sebagai peraih Adhi Makayasa. Dia mengkritik sikap loyalitas yang dinilainya berlebihan hingga berpotensi mengabaikan prinsip profesionalisme.

“Ahrie Sonta Nasution itu kan Adhi Makayasa. Tapi loyalitas yang membabi buta. Akhirnya seperti ini,” ujarnya.

Bagi Selamat, loyalitas dalam institusi negara tidak boleh ditempatkan di atas hukum dan kepentingan bangsa.