[INTRO]
Peta politik di lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto tampaknya belum sepenuhnya tenang. Meski Joko Widodo telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden ke-7 RI dan secara terbuka menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo, bukan berarti pengaruh politiknya otomatis berakhir. Justru, muncul pertanyaan besar: apakah Jokowi benar-benar telah meninggalkan panggung kekuasaan, atau masih memiliki agenda politik yang terus diperjuangkan melalui jaringan loyalis dan orang-orang yang selama ini diasosiasikan dengan lingkaran kekuasaannya, yang populer disebut Geng Solo?
Isu ini kembali mengemuka setelah law-justice.co, Rabu, 18 November 2026, pukul 05.09 WIB, menerbitkan berita berjudul "Bakal Ada Perlawanan Geng Solo, Jokowi Disebut Tak Akan Tinggal Diam". Dalam pemberitaan tersebut, pengamat politik Rudi S. Kamri melontarkan dugaan bahwa Jokowi bukan sosok yang akan tinggal diam menghadapi perubahan konfigurasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Prabowo. Bahkan, ia mengungkap tiga kemungkinan skenario politik yang disebut-sebut berkaitan dengan perlawanan Geng Solo.
Jika dugaan tersebut memiliki dasar politik, Indonesia mungkin sedang menghadapi persoalan yang lebih serius: pertarungan pengaruh antara presiden yang sedang berkuasa dengan jaringan kekuasaan pendahulunya. Sebaliknya, jika hanya merupakan spekulasi, mengapa isu perlawanan Geng Solo dan skenario perubahan kepemimpinan nasional terus menjadi bahan perbincangan?
Untuk membedah persoalan tersebut, setidaknya ada tiga pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: Pertama, Apakah Jokowi benar-benar telah menyerahkan kekuasaan, atau masih berusaha mempertahankan pengaruh politiknya melalui Geng Solo?. Kedua, Apakah tiga skenario Geng Solo Gibran menjadi presiden, Mr. D menjadi wapres, atau memicu kerusuhan merupakan peta jalan perebutan kembali kekuasaan?. Ketiga, Sejauh mana Prabowo mampu memutus rantai pengaruh Jokowi dan menghadapi potensi perlawanan dari dalam koalisi pemerintahannya sendiri?
Jokowi Masih Belum Menyerah
Berakhirnya jabatan tidak selalu berarti berakhirnya kekuasaan. Seseorang bisa saja tidak lagi berada di Istana, tetapi tetap memiliki jaringan, loyalis, hubungan politik, dan sumber daya yang memungkinkan dirinya terus memengaruhi arah kebijakan maupun konfigurasi kekuasaan.
Dalam konteks inilah keberadaan kelompok yang populer disebut Geng Solo menjadi menarik untuk dicermati. Istilah tersebut merujuk pada lingkaran orang-orang yang diasosiasikan dengan Jokowi, baik karena kedekatan personal, hubungan politik, maupun perjalanan karier selama pemerintahannya. Mereka tidak harus bekerja sebagai sebuah organisasi formal untuk memiliki pengaruh. Jaringan informal yang tersebar di pemerintahan, birokrasi, institusi negara, BUMN, partai politik, hingga kelompok relawan dapat menjadi instrumen untuk mempertahankan posisi tawar politik seorang mantan presiden.
Pernyataan pengamat politik Rudi S. Kamri sebagaimana dikutip law-justice.co pada 18 November 2026 memperlihatkan adanya kecurigaan terhadap kemungkinan tersebut. Rudi menilai Jokowi bukan sosok yang akan tinggal diam menghadapi perkembangan politik pemerintahan Prabowo. Pernyataan ini membuka ruang untuk mempertanyakan bagaimana sesungguhnya hubungan politik kedua tokoh setelah mereka berbagi kekuasaan dalam pemerintahan hasil Pilpres 2024.
Selama Gibran Rakabuming Raka masih menjabat Wakil Presiden, Jokowi setidaknya memiliki jalur representasi keluarga di dalam pusat kekuasaan eksekutif. Posisi Gibran bukan sekadar jabatan konstitusional, tetapi juga menjadi simbol hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo. Kini, setelah Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, jalur representasi langsung tersebut tidak lagi tersedia.
Perubahan ini membuat posisi politik Jokowi perlu dibaca dalam konfigurasi yang berbeda. Reuters pada 12 November 2026 memberitakan pengunduran diri Gibran, sementara sejumlah pengamat menilai peristiwa tersebut berpotensi mengubah akses politik Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo.
Namun, kehilangan jalur representasi formal tidak otomatis menghilangkan seluruh pengaruh politik. Jokowi masih memiliki modal berupa jaringan relawan, hubungan dengan sejumlah elite partai, popularitas politik, serta orang-orang yang selama bertahun-tahun membangun karier dalam orbit kekuasaannya. PSI, yang kini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep, juga dapat menjadi salah satu saluran politik untuk mempertahankan komunikasi dan konsolidasi pendukung. Pertanyaannya, apakah seluruh jaringan tersebut akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo, atau suatu saat berkembang menjadi kekuatan politik yang memiliki agenda dan kepentingan sendiri?
Perubahan komposisi kabinet dan pemindahan sejumlah pejabat yang diasosiasikan dengan Jokowi ke posisi lain juga memperlihatkan adanya proses penataan ulang pengaruh di dalam pemerintahan. The Jakarta Post pada 5 Oktober 2026 mencatat bahwa perombakan kabinet Prabowo tidak sepenuhnya menyingkirkan figur-figur yang memiliki kedekatan dengan Jokowi, tetapi sekaligus memperlihatkan upaya Prabowo membangun tim dan menempatkan orang-orang yang lebih dipercaya pada posisi strategis. Artinya, hubungan kedua lingkaran kekuasaan tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai hubungan harmonis ataupun pertentangan terbuka. Ada proses penyesuaian, negosiasi, dan kemungkinan pergeseran kepentingan yang berlangsung di dalamnya.
Di sinilah pernyataan Jokowi yang terus menyampaikan dukungan kepada Presiden Prabowo perlu ditempatkan secara proporsional. Dukungan tersebut bisa saja merupakan bentuk loyalitas politik dan komitmen menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, dalam kalkulasi politik, dukungan juga dapat menjadi sarana mempertahankan komunikasi, akses, dan posisi tawar. Keduanya tidak harus saling meniadakan. Seseorang bisa mendukung pemerintahan yang sedang berjalan sekaligus tetap menjaga independensi jaringan politiknya untuk menghadapi kemungkinan perubahan konfigurasi kekuasaan pada masa mendatang.
Karena itu, persoalan Geng Solo sesungguhnya bukan semata-mata tentang siapa mendukung siapa, melainkan tentang bagaimana jaringan kekuasaan dibangun, dipelihara, dan digunakan setelah seseorang tidak lagi menjabat presiden. Apakah Jokowi akan memilih menjadi mantan presiden yang menjaga jarak dari urusan kekuasaan, atau tetap memainkan peran politik melalui jaringan yang telah dibangunnya selama satu dekade? Jawabannya tentu hanya dapat dinilai dari tindakan dan bukti politik yang muncul, bukan semata-mata dari dugaan.
Namun, satu hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo adalah bahwa stabilitas pemerintahan tidak cukup dibangun melalui dukungan formal partai-partai koalisi. Presiden juga membutuhkan kendali efektif atas pemerintahan, birokrasi, dan institusi negara agar kebijakan yang diputuskan benar-benar berjalan berdasarkan mandat kepemimpinannya.
Sebab, ketika terlalu banyak pusat pengaruh berada di sekitar kekuasaan, garis komando politik berpotensi menjadi kabur. Pada akhirnya, yang harus dipastikan adalah bahwa Indonesia tidak terjebak dalam situasi ketika jabatan presiden berada di tangan seseorang, tetapi arah kekuasaan justru ditentukan oleh tarik-menarik kepentingan berbagai kelompok di belakangnya.
Tiga Skenario Itu
Tiga skenario yang diungkap pengamat politik Rudi S. Kamri mengenai kemungkinan perlawanan Geng Solo terhadap pemerintahan Prabowo Subianto patut dicermati sebagai gambaran adanya dugaan pertarungan kepentingan di lingkaran kekuasaan.
Skenario pertama, Gibran menjadi presiden apabila Prabowo berhasil dijatuhkan, merupakan bagian paling kontroversial. Sebab, apabila benar ada kekuatan politik yang menginginkan pergantian kepemimpinan nasional di tengah masa jabatan, persoalannya bukan lagi sekadar persaingan politik biasa, melainkan menyangkut legitimasi kekuasaan dan mekanisme konstitusional.
Pertanyaannya, siapa yang berkepentingan mendorong perubahan tersebut dan melalui jalur apa? Apakah ada kekuatan politik yang sedang membangun konsolidasi untuk mengubah kepemimpinan nasional, atau skenario itu sekadar spekulasi yang berkembang di tengah ketegangan hubungan antarkelompok elite?
Namun, menjatuhkan presiden tidak bisa dilakukan hanya melalui kesepakatan politik sejumlah partai. Konstitusi telah mengatur mekanisme pemberhentian presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus.
Setelah itu, proses pemberhentian melibatkan MPR sesuai persyaratan konstitusi. Dengan demikian, jika ada pihak yang membicarakan pergantian presiden, harus dijelaskan apakah yang dimaksud adalah proses konstitusional atau manuver politik untuk menciptakan tekanan terhadap pemerintahan. Kedua hal tersebut memiliki konsekuensi yang sangat berbeda.
Skenario kedua, mendorong Mr. D menjadi wakil presiden, justru menyisakan tanda tanya yang lebih besar. Siapa sebenarnya Mr. D? Mengapa sosok ini diproyeksikan menduduki posisi wakil presiden? Apakah ia merupakan representasi kelompok politik tertentu, figur yang memiliki dukungan partai-partai besar, atau seseorang yang dipersiapkan sebagai kompromi untuk menjaga keseimbangan kekuatan di antara kelompok elite? Sampai saat ini, identitas Mr. D belum dijelaskan oleh Rudi S. Kamri. Karena itu, terlalu dini untuk menghubungkannya dengan tokoh tertentu.
Akan tetapi, jika skenario tersebut dibaca dari perspektif kepentingan politik, posisi wakil presiden bukan sekadar jabatan pendamping presiden. Dalam konfigurasi kekuasaan, posisi tersebut dapat menjadi instrumen representasi, akses politik, sekaligus jembatan untuk mempertahankan pengaruh kelompok tertentu di dalam pemerintahan.
Apalagi Rudi secara eksplisit mengaitkan skenario Mr. D dengan kepentingan mengamankan orang-orang yang diasosiasikan dengan Geng Solo di jajaran komisaris. Artinya, dugaan yang disampaikan bukan hanya menyangkut siapa yang menduduki kursi kepemimpinan nasional, tetapi juga siapa yang tetap memiliki akses terhadap sumber daya dan jaringan kekuasaan negara.
Di sinilah penyebutan Golkar, PKB, PAN, dan PSI menjadi menarik. Rudi mengklaim partai-partai tersebut telah menyepakati skenario pertama. Namun, ia tidak menyertakan bukti mengenai kesepakatan tersebut maupun menjelaskan siapa elite partai yang terlibat. Klaim ini harus diuji, bukan langsung dianggap sebagai fakta.
Meski demikian, apabila benar terjadi konsolidasi politik lintas partai untuk mengubah konfigurasi kepemimpinan nasional, hal itu menunjukkan bahwa pertarungan kekuasaan tidak selalu berlangsung antara pemerintah dan oposisi. Konflik justru bisa muncul dari dalam koalisi pemerintahan sendiri, ketika partai-partai yang secara formal mendukung presiden memiliki kalkulasi politik dan kepentingan jangka panjang yang berbeda.
Sementara itu, skenario ketiga mengenai kemungkinan menciptakan kerusuhan merupakan tuduhan paling serius. Sebab, jika benar ada pihak yang sengaja ingin menciptakan kekacauan untuk mengubah konfigurasi kekuasaan, persoalannya telah melampaui kompetisi politik dan menyentuh ancaman terhadap stabilitas negara.
Namun, Rudi tidak menjelaskan bentuk kerusuhan, aktor yang diduga terlibat, maupun bukti yang mendasari pernyataannya. Karena itu, dugaan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai fakta atau dijadikan dasar untuk menuduh kelompok tertentu. Yang perlu dicermati adalah kemungkinan munculnya eksploitasi ketidakpuasan publik, konflik sosial, atau tekanan politik sebagai instrumen untuk memperlemah pemerintahan.
Pada akhirnya, ketiga skenario tersebut memperlihatkan satu persoalan mendasar yang perlu dijawab: apakah Geng Solo sedang berusaha membangun jalan untuk kembali menguasai pemerintahan, atau justru sedang berupaya mempertahankan sisa-sisa pengaruh politik agar tidak sepenuhnya tersingkir dari pusat kekuasaan? Kepentingan yang hendak diamankan bisa saja berkaitan dengan posisi politik, jaringan birokrasi, jabatan strategis di BUMN, maupun keberlanjutan pengaruh dalam peta politik menuju 2029.
Upaya Prabowo Memutus Rantai Pengaruh Geng Solo
Dalam politik Indonesia, kepemilikan jabatan formal tidak selalu identik dengan kemampuan mengendalikan seluruh jaringan kekuasaan. Apalagi pemerintahan Prabowo lahir dari sebuah kompromi politik besar yang mempertemukan berbagai kekuatan partai, elite, kelompok bisnis, dan jaringan kekuasaan yang sebelumnya berkembang pada era Jokowi.
Selama dua tahun pertama pemerintahannya, Prabowo harus mengelola koalisi besar yang di dalamnya terdapat partai-partai dengan kepentingan, basis dukungan, dan agenda politik masing-masing. Koalisi besar memang memberikan keuntungan berupa dukungan parlemen yang kuat, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri. Setiap partai tentu memiliki kepentingan untuk mempertahankan posisi, pengaruh, akses terhadap kebijakan, serta peluang politik menuju Pemilu 2029. Dengan demikian, dukungan kepada Prabowo tidak selalu berarti seluruh kekuatan politik dalam koalisinya memiliki loyalitas tanpa syarat kepada Presiden.
Pemberitaan The Diplomat pada 2 November 2026 bahkan menyoroti paradoks koalisi besar Prabowo. Di satu sisi, koalisi tersebut memberikan stabilitas politik karena mayoritas partai berada dalam pemerintahan. Di sisi lain, besarnya jumlah kepentingan yang harus diakomodasi berpotensi mengaburkan garis kewenangan dan memunculkan gesekan di antara anggota koalisi. Artinya, tantangan Prabowo bukan hanya menghadapi kekuatan di luar pemerintahan, tetapi juga memastikan agar partai-partai pendukungnya tidak menjadikan pemerintahan sebagai arena tawar-menawar kepentingan masing-masing.
Perubahan penting terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Selama ini, keberadaan Gibran di Istana menjadi salah satu simbol hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi. Posisi tersebut sekaligus memberikan jalur representasi keluarga Jokowi di pusat kekuasaan eksekutif. Ketika jalur formal itu berakhir, konfigurasi hubungan politik kedua tokoh pun memasuki babak baru.. Bahkan, ada penilaian bahwa partai-partai pendukung pemerintah akan semakin mendekat kepada pusat kekuasaan yang berada di tangan Prabowo, bukan lagi bergantung pada pengaruh Jokowi.
Namun, memutus pengaruh politik Jokowi tentu tidak sesederhana mengganti orang-orang yang dianggap dekat dengannya. Pengaruh politik dapat bertahan melalui jaringan personal, hubungan bisnis, loyalitas politik, organisasi relawan, serta kedekatan dengan sejumlah elite partai. Orang-orang yang pernah menduduki jabatan strategis pada era pemerintahan sebelumnya juga tidak otomatis kehilangan pengaruh hanya karena terjadi pergantian presiden.
Karena itu, Presiden Prabowo menghadapi pekerjaan yang lebih kompleks daripada sekadar melakukan pergantian personel. Ia harus memastikan bahwa seluruh pejabat pemerintahan, pimpinan lembaga, birokrasi, dan jajaran BUMN bekerja berdasarkan garis kebijakan serta tanggung jawab institusional kepada pemerintahan yang sah, bukan berdasarkan loyalitas kepada kelompok politik tertentu.
Dalam konteks tersebut, perombakan kabinet dan perubahan kepemimpinan pada sejumlah institusi strategis dapat dibaca sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan Prabowo. Reuters pada 5 November 2026 memberitakan pemecatan Listyo Sigit Prabowo setelah muncul perkara dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah perwira senior kepolisian, termasuk mantan Kapolri tersebut.
Peristiwa ini menjadi salah satu perkembangan yang memperbesar ketegangan politik antara lingkaran Prabowo dan Jokowi. Namun, proses hukum dan tanggung jawab masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku, bukan semata-mata ditentukan oleh kedekatan politik seseorang dengan mantan presiden.
Dari sisi parlemen, posisi Prabowo sebenarnya memiliki dukungan yang sangat besar. Berdasarkan komposisi DPR periode 2024–2029, tujuh partai yang mendukung pemerintahan menguasai 470 dari 580 kursi atau sekitar 81 persen. Kekuatan ini memberikan ruang politik yang luas bagi Prabowo untuk menjalankan agenda pemerintahan dan membangun konsolidasi kekuasaan.
Akan tetapi, besarnya dukungan parlemen tidak otomatis menjamin keseragaman kepentingan seluruh partai. Golkar, PKB, PAN, NasDem, Demokrat, PKS, dan Gerindra tetap memiliki kepentingan politik masing-masing. Dalam situasi tertentu, kepentingan tersebut bisa sejalan dengan Presiden, tetapi dalam persoalan lain dapat berkembang menjadi perbedaan sikap dan tarik-menarik kepentingan.
Di sinilah kemampuan kepemimpinan Prabowo benar-benar diuji. Ia harus mampu membedakan mana dukungan politik yang didasarkan pada kesamaan visi pemerintahan dan mana yang semata-mata merupakan transaksi untuk mempertahankan akses kekuasaan. Jika setiap partai merasa memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan berdasarkan kepentingannya sendiri, efektivitas kepemimpinan Presiden berpotensi terganggu.
Sebaliknya, jika konsolidasi dilakukan dengan mengedepankan aturan, profesionalisme, dan kepentingan nasional, perbedaan kepentingan di dalam koalisi tidak harus berkembang menjadi konflik yang mengganggu stabilitas negara.
Prabowo juga perlu menyadari bahwa kekuasaan tidak cukup dikonsolidasikan melalui penguasaan kabinet, parlemen, dan institusi negara. Ukuran sesungguhnya dari kekuatan seorang presiden adalah kemampuannya menjalankan pemerintahan, menjaga kepercayaan publik, serta menghasilkan kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dukungan partai-partai bisa berubah mengikuti kalkulasi politik, tetapi legitimasi pemerintahan pada akhirnya harus bertumpu pada mandat rakyat dan kinerja.
Dengan demikian, persoalan Prabowo bukan semata-mata bagaimana memutus rantai pengaruh Jokowi, melainkan bagaimana memastikan tidak ada kekuatan informal yang mengambil alih fungsi dan kewenangan pemerintahan. Presiden harus menjadi pusat pengambilan keputusan yang bertanggung jawab secara konstitusional. Tidak boleh ada dualisme komando, baik dalam birokrasi, institusi keamanan, maupun pengelolaan sumber daya negara.
Pertanyaan akhirnya adalah apakah Prabowo akan mampu membangun pemerintahan yang benar-benar mandiri dari bayang-bayang kekuasaan sebelumnya, sekaligus menjaga agar koalisi pendukungnya tidak berubah menjadi kumpulan kekuatan politik yang masing-masing berjalan dengan agendanya sendiri? Sebab, jika persoalan ini tidak diselesaikan, Indonesia berpotensi menghadapi situasi ketika presiden memiliki kekuasaan formal yang besar, tetapi harus terus bernegosiasi dengan berbagai pusat pengaruh di sekelilingnya. Dan dalam pertarungan politik semacam itu, yang paling dirugikan bukanlah Jokowi ataupun Prabowo, melainkan efektivitas pemerintahan dan kepentingan rakyat.