[INTRO]
Pemilu 2029 memang masih tiga tahun lagi. Tetapi dalam politik, siapa yang lebih dahulu menguasai papan permainan sering kali memiliki peluang lebih besar untuk menentukan hasil akhir. Ketika lawan masih sibuk menyusun strategi, Presiden Prabowo tampaknya sudah mulai menempatkan seluruh bidaknya pada posisi yang menguntungkan.
Tiga tahun menjelang Pemilu 2029 seharusnya menjadi waktu yang cukup panjang bagi seluruh kekuatan politik untuk mempersiapkan diri. Namun, dinamika politik nasional justru memperlihatkan situasi yang menarik. Pertarungan menuju 2029 seolah sudah dimulai jauh sebelum tahapan pemilu resmi dibuka. Jika politik diibaratkan permainan catur, Prabowo Subianto tampaknya sudah melakukan sejumlah langkah pembukaan, sementara sebagian kekuatan yang berpotensi menjadi lawannya masih sibuk menentukan strategi.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang memiliki partai paling banyak atau siapa yang paling keras menyuarakan kritik. Pertarungan politik modern jauh lebih kompleks. Kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara, tetapi juga oleh kemampuan mengonsolidasikan kekuasaan, mengendalikan sumber daya, membangun jaringan loyalitas, dan menciptakan persepsi bahwa kekuasaan yang sedang berjalan merupakan kekuatan yang sulit dikalahkan. Dalam konteks itulah, langkah politik Prabowo patut dibaca sebagai upaya membangun keunggulan struktural menuju 2029.
Dalam permainan catur, pemain yang unggul bukan selalu mereka yang memiliki bidak paling banyak. Keunggulan justru terletak pada kemampuan menempatkan setiap bidak sesuai fungsi dan momentum permainan. Raja harus terlindungi, ratu menjadi penggerak utama, benteng mengamankan jalur strategis, kuda menciptakan serangan tak terduga, sedangkan gajah menguasai ruang diagonal. Analogi ini menarik untuk membaca konsolidasi kekuasaan Prabowo yang tidak hanya bertumpu pada partai-partai politik pendukung pemerintah, tetapi juga menjangkau kelompok masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, birokrasi, hingga institusi negara.
Partai-partai yang sebelumnya berada di luar lingkaran kekuasaan kini banyak yang memilih bergabung atau mengambil posisi akomodatif. Mereka yang dahulu berseberangan, bahkan pernah menjadi kompetitor, perlahan menggeser posisi politiknya. Kursi oposisi yang sebelumnya ditempati mulai ditinggalkan dan digantikan dengan posisi yang lebih dekat ke pusat kekuasaan. Fenomena ini memperlihatkan betapa pragmatisnya politik elektoral Indonesia. Loyalitas politik sering kali tidak bersifat permanen. Kepentingan, akses kekuasaan, peluang jabatan, dan kalkulasi elektoral dapat mengubah posisi seseorang dalam waktu relatif singkat.
Dalam perspektif teori koalisi politik, bergabungnya banyak kekuatan ke dalam pemerintahan memang dapat memperbesar stabilitas kekuasaan. Namun, pada saat yang sama, konsentrasi kekuatan tersebut berpotensi mempersempit ruang kompetisi dan mengurangi efektivitas pengawasan politik. Semakin banyak kekuatan yang berada dalam satu barisan, semakin sulit pula membangun kekuatan penyeimbang. Akibatnya, oposisi bukan hanya menghadapi persoalan jumlah, melainkan juga kehilangan daya tawar dalam menentukan arah kebijakan dan percaturan politik nasional.
Jika metafora catur digunakan untuk membaca konfigurasi kekuasaan, institusi negara merupakan salah satu elemen yang paling menentukan. Aparat keamanan, penegak hukum, dan birokrasi memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pemerintahan. Dalam analogi ini, gajah dapat menggambarkan struktur institusional yang bergerak melalui jalur-jalur kewenangan. Perubahan jabatan, rotasi pejabat, penataan organisasi, dan penempatan personel pada posisi strategis merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang dapat memengaruhi konfigurasi kekuasaan.
Keamanan dan penegakan hukum merupakan dua sisi penting yang harus dijaga oleh pemerintahan. Keduanya memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas politik. Namun, profesionalisme dan independensi aparat harus tetap menjadi batas yang tidak boleh dilanggar. Institusi negara bukan milik penguasa ataupun kelompok politik tertentu, melainkan perangkat konstitusional yang harus bekerja untuk kepentingan negara dan seluruh rakyat.
Sementara itu, program-program pemerintah dapat dianalogikan sebagai kuda yang mampu melompat melewati berbagai hambatan. Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan berbagai agenda prioritas lainnya menjadi instrumen yang dapat memperluas jangkauan pemerintahan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
Program-program tersebut tidak hanya memiliki dimensi pembangunan, tetapi juga dimensi politik. Kehadiran pemerintah melalui program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat dapat membangun penerimaan publik, memperkuat citra kepemimpinan, sekaligus menciptakan jaringan kepentingan yang lebih luas.
Adapun benteng dapat menggambarkan kekuatan organisasi sosial, tokoh masyarakat, dan jaringan keagamaan. Ketika kelompok-kelompok tersebut memberikan dukungan kepada pemerintahan, pengaruh kekuasaan tidak lagi hanya bergerak melalui jalur formal pemerintahan, tetapi juga melalui jaringan sosial yang memiliki legitimasi di tengah masyarakat. Di sinilah letak kekuatan konsolidasi yang sesungguhnya, yakni ketika kekuasaan memperoleh dukungan bukan hanya dari lembaga politik, melainkan juga dari berbagai simpul kehidupan sosial.
Namun, ada satu elemen dalam permainan catur yang tidak kalah penting, yaitu ratu. Ratu merupakan bidak paling fleksibel dengan jangkauan gerak paling luas. Kehadirannya dapat menentukan arah serangan maupun pertahanan. Dalam konfigurasi politik pemerintahan, posisi strategis di lingkaran kekuasaan tentu menjadi sangat penting. Seorang presiden membutuhkan mitra politik yang tidak sekadar memiliki legitimasi formal, tetapi juga mempunyai kesamaan kepentingan, arah perjuangan, dan komitmen terhadap keberlangsungan pemerintahan.
Persoalan dapat muncul ketika terdapat dua pusat loyalitas dalam satu lingkaran kekuasaan. Secara formal berada dalam satu pemerintahan, tetapi secara politik memiliki hubungan, kepentingan, atau orientasi yang berbeda. Situasi semacam itu berpotensi melahirkan ketidakpastian. Presiden tidak cukup hanya memastikan bahwa seluruh pejabat berada dalam struktur pemerintahan. Ia juga membutuhkan kepastian bahwa agenda strategis pemerintahannya tidak terganggu oleh persaingan kepentingan di dalam lingkaran kekuasaan sendiri.
Karena itu, konsolidasi hubungan antara presiden dan wakil presiden menjadi faktor penting dalam menjaga soliditas pemerintahan. Kepemimpinan yang memiliki kesatuan visi dan loyalitas politik akan lebih mudah menjalankan agenda jangka panjang dibandingkan pemerintahan yang terus dibayangi dualisme kepentingan. Dalam bahasa permainan catur, raja membutuhkan ratu yang benar-benar berada dalam satu strategi permainan, bukan bidak yang sewaktu-waktu dapat bergerak mengikuti kepentingan pemain lain.
Lantas, bagaimana dengan kekuatan yang berada di luar lingkaran pemerintahan? Di sinilah persoalan menjadi semakin menarik. Ketika partai-partai besar memilih bergabung dengan pemerintahan, ruang oposisi menjadi semakin terbatas. Kekuatan yang tersisa di luar pemerintahan harus bekerja jauh lebih keras untuk membangun alternatif politik yang meyakinkan. Mereka tidak cukup hanya mengandalkan kritik, demonstrasi, atau perlawanan melalui media sosial. Mereka membutuhkan figur pemersatu, agenda bersama, organisasi yang terstruktur, dan tawaran politik yang mampu menarik kembali kepercayaan masyarakat.
Tanpa itu semua, oposisi berisiko hanya menjadi kumpulan kekuatan yang bergerak sendiri-sendiri. Ibarat papan catur, bidak-bidak lawan memang masih ada, tetapi belum tentu memiliki koordinasi. Ada yang berjalan sendiri, ada yang kehilangan arah, dan ada pula yang masih berharap kekuatan lama akan kembali menghidupkan permainan. Persoalannya, pion tidak akan pernah bisa menggantikan fungsi ratu, benteng, maupun kuda. Kritik keras di media sosial tidak otomatis berubah menjadi kekuatan elektoral. Banyaknya relawan juga tidak menjamin kemenangan apabila tidak didukung organisasi politik yang solid.
Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui pemikiran Antonio Gramsci, filsuf politik Italia, mengenai konsep hegemoni. Menurut Gramsci, kekuasaan yang kuat bukan hanya kekuasaan yang mampu memerintah melalui instrumen negara, tetapi juga kekuasaan yang berhasil memperoleh penerimaan dan persetujuan masyarakat. Dengan kata lain, penguasa tidak cukup hanya mengendalikan institusi formal. Ia juga perlu membangun pengaruh dalam ruang sosial, budaya, dan pemikiran publik. Ketika masyarakat mulai menganggap bahwa pemerintahan merupakan kekuatan dominan yang sulit ditandingi, terbentuklah semacam hegemoni politik.
Dalam situasi seperti itu, kekuasaan tidak selalu membutuhkan perlawanan terbuka terhadap lawan. Sebab, sebagian lawan justru dapat memilih menyesuaikan diri, bergabung, atau mengurangi kritik karena menilai bahwa peluang politik berada di pihak penguasa. Kekuasaan pada akhirnya tidak hanya bekerja melalui instrumen formal, tetapi juga melalui pembentukan persepsi mengenai siapa yang kuat, siapa yang berpeluang menang, dan siapa yang dianggap tidak lagi memiliki masa depan politik.
Perspektif lain dapat ditemukan dalam pemikiran Steven Lukes melalui bukunya Power: A Radical View. Lukes menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui keputusan yang terlihat, tetapi juga melalui kemampuan menentukan agenda dan bahkan membentuk cara orang memahami kepentingannya sendiri. Artinya, keunggulan politik bukan semata-mata siapa yang memenangkan perdebatan, melainkan siapa yang mampu menentukan isu apa yang dibicarakan, siapa yang dianggap memiliki masa depan politik, dan siapa yang akhirnya dipandang tidak lagi relevan. Inilah bentuk kekuasaan yang jauh lebih subtil. Tidak selalu terlihat sebagai dominasi, tetapi pengaruhnya dapat menentukan arah permainan.
Meski demikian, menganggap pertandingan politik 2029 telah selesai tentu terlalu dini. Politik bukan permainan catur dengan langkah-langkah yang sepenuhnya dapat diprediksi. Keadaan ekonomi, kepuasan publik, konflik internal, kegagalan program, hingga munculnya figur alternatif dapat mengubah seluruh konfigurasi kekuasaan. Raja yang terlindungi sekalipun tetap bisa terancam apabila salah memperhitungkan langkah lawan. Ratu yang kuat juga tidak berguna apabila kehilangan dukungan bidak-bidak lainnya.
Namun, satu hal yang patut dicermati adalah ketimpangan kesiapan politik. Prabowo tampak memiliki keunggulan dalam hal konsolidasi kekuatan, perluasan koalisi, pemanfaatan program pemerintahan, dan pembentukan jaringan dukungan. Sementara itu, kekuatan yang berpotensi menjadi penantangnya masih menghadapi pekerjaan rumah besar: menemukan figur, menyatukan kepentingan, membangun organisasi, dan merumuskan narasi alternatif yang dapat diterima masyarakat. Tiga tahun bukan waktu yang terlalu lama apabila lawan baru mulai berpikir untuk bergerak.
Dalam politik, momentum sering kali lebih berharga daripada sekadar jumlah kekuatan. Mereka yang lebih dahulu menguasai ruang permainan memiliki kesempatan lebih besar menentukan aturan, tempo, dan arah pertarungan. Karena itu, persoalan menuju 2029 bukan lagi sekadar siapa yang akan maju sebagai calon presiden. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah siapa yang berhasil menguasai seluruh ekosistem politik sebelum pertandingan elektoral benar-benar dimulai.
Presiden Prabowo tampaknya sedang memainkan permainan itu. Bidak-bidaknya telah ditempatkan, jaringan dukungannya diperluas, dan lawan-lawannya belum memperlihatkan koordinasi yang sebanding. Pemilu memang masih tiga tahun lagi. Tetapi dalam permainan kekuasaan, tiga tahun bisa menjadi waktu yang sangat singkat bagi mereka yang terlambat menyusun strategi.
Prabowo mungkin belum menyatakan skakmat. Namun, jika lawan masih sibuk mencari bidak, sementara seluruh perangkat kekuasaan sudah terkonsolidasi, bukan tidak mungkin pertandingan Pemilu 2029 akan dimulai dari posisi yang sejak awal sudah sangat timpang.