Anggota Ombudsman Radian Syam mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara terkait persoalan ini. Dari hasil penelusuran, banyak manajer yang mundur karena lokasi penempatan yang tidak sesuai atau terlalu jauh dari domisili keluarga mereka.
"Kami sudah sampaikan ke PT Agrinas. Kemudian karena memang, ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya atau kemudian jauh dengan keluarganya," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Radian menjelaskan, Agrinas Pangan Nusantara mengatasi persoalan tersebut dengan menerapkan mekanisme relokasi penempatan berdasarkan pertimbangan jarak tempat tinggal manajer. Ia menilai kebijakan relokasi tersebut sebagai langkah perbaikan yang tepat agar operasional KDKMP tidak terhambat. Namun, ia mendorong agar operasional KDKMP segera berjalan.
"Tapi sekali lagi kami mendorong agar segera dilakukan mohon maaf, agar segera operasional KDKMP ini berjalan sesuai dengan aturan," bebernya.
Pada saat yang sama, ia juga menanggapi wacana pembentukan klinik pratama di KDKMP yang dikhawatirkan bakal tumpang tindih dengan layanan puskesmas setempat. Radian menegaskan, rencana tersebut boleh saja dijalankan selama memiliki payung hukum yang jelas dan telah dikoordinasikan antar-kementerian.
"Kalau itu sudah diamanatkan di dalam aturan ya, dalam Inpres misalkan. Nah, kemudian itu sudah dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain, maka kemudian kami melihatnya itu bisa dilakukan," jelasnya.
Menurutnya, fokus pengawasan Ombudsman adalah memastikan tidak ada prosedur yang dilanggar maupun penundaan berlarut dalam pelaksanaannya. Pihaknya berpegang pada kesesuaian proses di lapangan dengan regulasi turunan dari Kementerian Koperasi maupun Kementerian Kesehatan.
"Jadi kami melihat dari bagaimana proses itu sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu menjadi pegangan kami," tambah Radian.
Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan sebanyak 26.991 orang telah menandatangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 159 orang menolak, dan 1.550 orang terkendala proses administrasi melewati batas waktu. Ribuan manajer ini pun mengajukan permohonan penawaran (offering) ulang.
Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari mengatakan proses penawaran ulang telah ditutup pada Kamis (15/10/2026) malam.
"Agrinas melakukan proses penawaran di tiga lokasi lagi yang sudah tersedia, dan terus terang baru ditutup semalam. Jadi, saya belum dapat update dari Agrinas. Kita belum dapat yang 1.550 itu nanti akhirnya bagaimana memilih yang ditawarkan tadi yang sudah ada bangunannya," ujar Destry dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Jumat (16/10).