Kasus ini terungkap setelah Polres Jakarta Timur menangkap oknum dari mitra Bulog atau Rumah Pangan Kita (RPK) yang diduga melakukan pengemasan ulang beras SPHP. Beras itu dioplos menjadi karung berukuran 50 kg.
Rizal mengatakan, pihaknya langsung menelusuri jalur distribusi beras setelah menerima informasi penangkapan dari kepolisian. Penelusuran dimulai dari melacak nomor polisi truk yang mengangkut beras tersebut.
"Kami langsung ke TKP mendalami siapa oknumnya sampai kami mendapatkan nomor pelat mobil truk yang membawa beras tersebut," kata Rizal di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Kemudian tim Bulog menelusuri data kendaraan di kantor wilayah Bulog DKI Jakarta. Pemeriksaan dilakukan melalui rekaman CCTV di pos penjagaan serta surat jalan yang menyertai pengiriman beras.
Dari penelusuran itu, kemudian terindentifikasi RPK terkait dengan data pengiriman beras. Bulog lalu memeriksa data komputer bagian pemasaran untuk mengetahui pihak yang melakukan pembelian beras SPHP. Dari situ lah, Rizal mengatakan, pihaknya menemukan mitra RPK berinisial RH yang membeli beras melalui aplikasi Klik SPHP.
Berdasarkan data pendaftaran, Bulog langsung menelusuri identitas, nomor telepon, dan alamat mitra tersebut. Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) Bulog juga langsung melakukan pemeriksaan atau wawancara untuk memastikan RPK yang terindentifikasi merupakan milik orang tersebut.
"Semuanya yang bersangkutan betul melalui proses pembelian melalui Klik SPHP," jelas Rizal.
Rizal menjelaskan pembelian beras oleh RH tercatat melalui prosedur resmi. Namun, Bulog melihat ada pembelian dalam jumlah besar dan tidak wajar. Berdasarkan hasil penelusuran awal, oknum diduga melakukan pemesanan beras sebanyak 4 ton dalam dua hari berturut-turut.
Pola transaksi tersebut menjadi salah satu hal yang sedang didalami bersama kepolisian. Karena berdasarkan ketentuan, satu RPK dalam sepekan paling besar dapat membeli 2-4 ton.
"Regulasinya, sekali pesan itu maksimal 2 sampai 4 ton per RPK. Lazimnya rata-rata seminggu itu sudah paling hebat bisa jual 4 ton," ujarnya.
Menurut Rizal, pemesanan berulang dalam waktu berdekatan semestinya menjadi perhatian petugas yang memantau transaksi melalui aplikasi Klik SPHP. Bulog kini mendalami mengapa pesanan tersebut tidak diwaspadai sejak awal.
Kini, temuan dari Bulog telah diserahkan kepada Polres Jakarta Timur untuk ditindaklanjuti. Lantas, bagaimana oknum RPK bisa memesan dalam jumlah besar dan beruntun.
Saat ditanya apakah ada kongkalikong antara oknum dengan pejabat Bulog, Rizal menegaskan pihaknya akan memeriksa kemungkinan keterlibatan internal dalam kasus dugaan pengoplosan beras SPHP ini. Rizal mengatakan, Bulog telah membentuk satuan tugas terpadu bersama kepolisian untuk mendalami perkara ini.
"Ini masih pendalaman. Kalau yang bersangkutan masih ada di dalam, takutnya nanti bukti-buktinya bisa dihilangkan. Jadi dinonaktifkan dulu sampai betul-betul terbukti atau tidak," ujarnya.
Bulog sejauh ini sudah menonaktifkan 6 pejabat di lingkungan Bulog DKI Jakarta serta memberikan surat teguran kepada dua orang lainnya. Menurut Rizal, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab organisasi sekaligus memberi ruang bagi pemeriksaan internal.
Dia juga menegaskan, penonaktifan itu bukan berarti para pejabat tersebut telah terbukti terlibat. Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pihak yang bersangkutan akan diproses sesuai ketentuan hukum.
"Jadi atas petunjuk dari Pak Mentan dan Direksi, Rapat Direksi, jadi kami putuskan ada 6 orang yang dinonaktifkan (dari Bulog). Jadi ini merupakan tanggung jawab, responsibility kami, supaya ada tanggung jawab masing-masing pimpinan-pimpinan wilayah, pimpinan cabang, manajer dan lain sebagainya pada tugasnya," pungkasnya.