Jakarta, - Politisi Senior PDIP, Beathor Suryadi ikut mempertanyakan sejumlah informasi dalam dokumen administrasi Gibran, termasuk nama ibu kandung yang disebutnya tidak terlihat jelas dalam dokumen penyetaraan pendidikan.
Persoalan tersebut sebelumnya memang menjadi sorotan dalam gugatan Mercy Sihombing ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Mercy mempersoalkan data penyetaraan pendidikan Gibran yang disebut hanya menampilkan nama ayahnya, Joko Widodo, sementara nama ibu kandung ditutup atau disensor.
Beathor kemudian mengaitkan persoalan administratif tersebut dengan pertanyaan yang lebih luas mengenai silsilah keluarga Gibran.
Menurut dia, informasi yang ditutup dalam dokumen publik justru dapat memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Dia menilai pencoretan atau penutupan informasi mengenai nama ibu kandung tidak semestinya dianggap sekadar persoalan teknis administrasi.
Menurut Beathor, kondisi itu justru membuka ruang spekulasi mengenai transparansi data kependudukan pejabat negara.
"Pertanyaan mengenai asal-usul dan silsilah ini muncul karena banyaknya kejanggalan dalam berkas administrasi. Ketika nama ibu kandung dicoret atau ditutup dalam dokumen resmi seperti penyetaraan ijazah di PTUN, publik tentu berhak bertanya-tanya ada apa di balik penutupan informasi tersebut," kata Beathor dalam tayangan YouTube SindoNews, dikutip Sabtu (3/10/2026).
Beathor juga menceritakan temuan foto masa lalu yang menurutnya memperlihatkan sosok Joko Widodo berkumis dan berkacamata berdampingan dengan sosok Widodo lainnya yang tidak berkumis.
Dia menyebut temuan tersebut menjadi bagian dari pertanyaan yang menurutnya perlu dijelaskan mengenai rekam jejak keluarga dan masa lalu Jokowi.
Di tengah polemik tersebut, Beathor juga mengaitkan persoalan dokumen Gibran dengan perdebatan lama mengenai keabsahan ijazah Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Namun, tuduhan mengenai dugaan rekayasa dokumen tersebut merupakan klaim Beathor yang masih menjadi bagian dari polemik publik.
Dia menyebut penelusuran terhadap berbagai dokumen dan informasi perlu dilakukan secara terbuka agar seluruh persoalan dapat diuji melalui mekanisme hukum.
Menurutnya, persoalan administrasi pejabat negara semestinya tidak menyisakan pertanyaan yang berlarut-larut.
Beathor pun meminta persoalan tersebut tidak berhenti sebagai perdebatan di ruang publik. Dia mendorong adanya pembuktian melalui proses hukum agar masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai dokumen dan informasi yang dipersoalkan.