[INTRO]
Upaya pemerintah menekan pengeluaran negara dan masih adanya berbagai kebutuhan masyarakat yang mendesak, muncul anggaran pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk rangkaian perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Akhirnya Kebijakan efisiensi belanja pemerintah kembali menjadi perhatian publik.
Temuan tersebut mendapat sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga antikorupsi itu mempertanyakan urgensi dan skala prioritas pengadaan tersebut, khususnya ketika pemerintah tengah mendorong efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.
ICW menilai penggunaan anggaran negara untuk kebutuhan yang bersifat seremonial perlu dipertimbangkan secara matang. Terlebih, pemerintah masih menghadapi sejumlah kebutuhan publik dan persoalan kebencanaan yang membutuhkan dukungan anggaran.
Sorotan ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip efisiensi diterapkan secara konsisten dalam belanja pemerintah. Bukan hanya besaran anggaran yang menjadi perhatian, tetapi juga alasan pengadaan, manfaat bagi masyarakat, serta urgensinya dibandingkan kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Dalam penelusuran ICW, paket pengadaan burung merpati tersebut dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya.
“Pengadaan ini kami nilai merupakan bagian perayaan HUT RI yang berlebihan karena dilakukan di tengah situasi anggaran negara mengalami efisiensi besar-besaran,” kata Azhim, Kamis (20/8).
Bagi ICW, persoalannya bukan semata-mata soal Rp305 juta. Yang jauh lebih serius adalah pertanyaan mengenai keberpihakan anggaran negara.
Saat pemerintah meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi, masyarakat masih berhadapan dengan berbagai persoalan yang membutuhkan intervensi anggaran. ICW menyinggung bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, serta proses perbaikan dan pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera yang belum sepenuhnya tuntas.
Dalam situasi seperti itu, ICW mempertanyakan mengapa anggaran untuk kebutuhan seremoni tetap tersedia.
Pertanyaan tersebut semakin mengemuka setelah ICW menelusuri realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kemensetneg dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut ICW, hasil penelusuran tidak menemukan satu pun paket pengadaan yang ditujukan untuk kebutuhan penanganan bencana di kedua lembaga tersebut.
“Di saat yang sama ICW mencari realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan,” ujar Azhim.
Temuan versi ICW itu menciptakan kontras yang tajam. Di satu sisi pemerintah mengampanyekan efisiensi dan penghematan anggaran. Di sisi lain, belanja untuk perayaan kemerdekaan tetap berjalan.
ICW menilai kondisi tersebut memperlihatkan bahwa problem utama bukan terletak pada besar kecilnya nominal, melainkan bagaimana uang rakyat diprioritaskan.
Kritik tersebut sekaligus menantang konsistensi kebijakan efisiensi pemerintah. Sebab, efisiensi semestinya tidak berhenti pada pemangkasan anggaran tertentu, tetapi juga menyentuh setiap pengeluaran yang tidak memiliki tingkat urgensi tinggi.
ICW menilai perayaan HUT kemerdekaan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengesampingkan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. ICW meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka dan memastikan seluruh belanja negara benar-benar disusun berdasarkan urgensi, manfaat publik, transparansi, serta skala prioritas.