Jakarta, - Pakar Ekonomi Politik, Ichsanuddin Noorsy menilai bahwa posisi Destry Damayanti saat ini seperti mengulang kebijakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mengusulkan Boediono menjadi Gubernur BI dan ketika "melempar" Agus Martowardojo dari Lapangan Banteng ke Thamrin.
“Ini sama dengan membuat DPR tidak punya pilihan kecuali menyetujui subyektivitas Presiden Prabowo. Destry adalah bankir Bank Mandiri yang dikenal cermat dalam menganalisis ekonomi. Kecermatan dan kepekaan atas situasi saat ini memang dibutuhkan,” ujarnya seperti melansir rmol.id, Jumat, 14 Agustus 2026.
Lanjut dia, persoalan yang muncul yakni kondisi kekinian seperti yang disampaikan IMF. Di mana kondisi perekonomian nasional masih penuh ketidakpastian.
“Artinya, Destry sebagai Gubernur BI juga menghadapi situasi nan gelap, suatu situasi yang sulit diprediksi. Bayangkan, anjloknya Cadangan Devisa RI yang pada Jan 2026 154,6 miliar Dolar AS menjadi 145,3 miliar Dolar AS pada Juli 2026. Artinya selama 7 bulan cadangan tersebut terkuras 9,3 miliar Dolar AS. Atau perbulannya kemampuan membayar utang dan impor berkurang 1,3285 miliar Dolar AS,” beber Noorsy.
Menurut dia, anjloknya cadangan itu juga membuktikan, instrumen moneter BI tidak ampuh.
“Lihat kenaikan SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) yang berada dalam kisaran 7,2 persen hingga 7,63 persen. Dampaknya adalah suku bunga tabungan pun naik. Imbal hasil SBN pun ikut melonjak,” tegas Noorsy.
Ekonom yang mengusung kembali ke UUD 1945 asli ini menyebut pada level tersebut juga terjadi persaingan suku bunga antara SRBI, SBN, bunga tabungan, dan bunga bank sentral AS (Fed fund rate).
“Pemilik modal pun lantas menoleh prosentase kejatuhan nilai tukar yang berkisar di atas 10 persen. Saat yang sama, Indonesia tergantung pada utang, impor energi, impor bahan baku dan bahan penolong. Juga impor teknologi dan jasa lainya,” ungkap dia.
Masih kata Noorsy, maka kecermatan dan kepekaaan atas situasi ekonomi global, regional dan nasional tidak cukup mampu mengatasi lingkaran setan pelemahan rupiah yang berkesinambungan.
“Jelas, soalnya bukan hanya penting siapa yang menjadi Gubernur BI. Tapi bagaimana sebenarnya sistem ekonomi Indonesia secara struktural, fundamental, dan fungsional. Data yang saya miliki sejak 1964 hingga saat ini, sebagaimana tersaji dalam materi presentasi dan buku-buku saya membuktikan, dalam aspek fiskal dan moneter, Indonesia masih terjajah,” bebernya lagi.
“Ini peringatan sangat mendasar di saat kita merayakan 81 tahun Indonesia merdeka. Mengatasinya? Saya sudah menyampaikan ke jejaring rezim bagaimana Manifesto Ekonomi Konstitusional. Buat Destry Damayanti, selamat menekuni lingkaran setan itu,” pungkasnya.