Sudaryono menjelaskan bahwa Kepala SPPG merupakan bagian dari abdi negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dia mengingatkan segala bentuk permintaan tambahan penghasilan di luar ketentuan masuk dalam kategori praktik pidana.
"Barang siapa kemudian Kepala SPPG, saya sampaikan di sini, kepala dapur mana pun, siapa pun itu, manakala dia mendapatkan atau meminta fee atau meminta tambahan dari mitra atau dari yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi," kata Sudaryono dalam jumpa pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).
"Karena kepala dapur adalah P3K, adalah abdi negara. Jadi kalau minta fee, minta tambahan penghasilan dari mitra atau dari yayasan, itu tindak pidana gratifikasi atau tindak pidana korupsi," lanjutnya.
Sudaryono pun meminta para mitra atau vendor yang merasa dimintai pungli oleh oknum di Kepala SPPG segera melapor ke BGN. Dia memastikan akan mengambil langkah tegas jika terbukti.
"Silakan jika ada temuan mitra yang merasa mungkin tidak diperlakukan tidak adil, tidak baik, dan lain-lain, bisa dilaporkan kepada kami," imbau Sudaryono.
"Karena Kepala SPPG yang kemudian membeli harga bahan yang tidak wajar, di-markup, atau minta kickback, itu juga adalah bagian dari pelanggaran gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Dan barang siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas, pasti kalau terbukti kami pecat dan dapurnya kami suspend atau kami tutup," sambung dia.
Sudaryono mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dan pelanggaran di lingkungan BGN. Namun dia berkomitmen melakukan bersih-bersih internal hingga perbaikan tata kelola.
"Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sedikit merusak citra dari orang-orang yang selama ini telah bekerja keras, bekerja dengan jujur. Itu kemudian ternodai hanya karena 1-2 orang oknum yang kemudian kerjanya tidak baik," ucap Sudaryono.
Saat ini, BGN tengah menyiapkan sistem pengadaan bahan baku digital untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi para supplier. Langkah ini diambil guna menutup celah kongkalikong.
"Kami juga sedang menyiapkan sebuah sistem bagaimana secara adil supplier bahan baku itu kemudian bisa mendapatkan perlakuan adil by system sehingga menghindari hanky-panky atau menghindari kongkalikong di antara penyedia dan di antara dapur-dapur," jelas Sudaryono.
Lebih lanjut, Sudaryono mengungkapkan keprihatinannya saat mengunjungi sejumlah sekolah. Dia menyebut banyak melihat anak yang pertumbuhan fisiknya tidak sepadan dengan usianya, baik di kota maupun di desa.
Karena itu, dia menyebutkan program makan bergizi ini diharapkan menjadi solusi bagi perbaikan gizi nasional dan ekonomi lokal.
"Kita ingin bagaimana generasi kita itu makan bergizi, gizinya baik, fisiknya kuat, otaknya bagus, sekolahnya bagus. Jadi ini adalah usaha bersama, efeknya dua, perbaikan gizi untuk masa depan anak-anak kita, tapi juga adalah perputaran ekonomi bagi ekonomi lokal di pedesaan," pungkasnya.