Jakarta, - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi perputaran ekonomi yang sangat besar, yakni mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun.
Namun, manfaat ekonomi tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal itu disampaikan Luhut usai bertemu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk membahas evaluasi sekaligus perbaikan tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Dalam pertemuan itu, Luhut juga menyerahkan hasil survei lapangan mengenai pelaksanaan Program MBG yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Presiden.
"Sesuai keinginan Presiden, saya kembali mengingatkan bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan berorientasi kepada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar tata kelola dan pengawasannya berjalan lebih akuntabel," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya.
Potensi Serap 1,2 Juta Tenaga Kerja
Berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional di sekitar 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program MBG diperkirakan mampu menghasilkan perputaran belanja pangan lebih dari Rp120 triliun per tahun.
Selain itu, program tersebut juga diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja di berbagai sektor yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan.
Luhut menilai dampak berganda atau multiplier effect mulai terlihat di sejumlah daerah.
Meski demikian, distribusi manfaat ekonomi dinilai masih belum merata.
"Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," ujarnya.
Tantangan Bukan Sekadar Dapur
Menurut Luhut, tantangan terbesar pelaksanaan Program MBG bukan terletak pada pembangunan atau penyediaan dapur umum.
Persoalan yang lebih penting justru berada pada penguatan rantai pasok pangan, ketersediaan komoditas, kemampuan pemasok skala kecil memenuhi kebutuhan program, hingga tata kelola kemitraan yang lebih baik.
Karena itu, ia menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Diperlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, sektor perbankan, koperasi, hingga pelaku usaha agar manfaat ekonomi program benar-benar dapat dirasakan masyarakat luas.
DEN Siap Perkuat Ekosistem MBG
Luhut menegaskan Dewan Ekonomi Nasional siap bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk merumuskan berbagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, hasil kajian yang telah diserahkan merupakan bentuk dukungan agar program tersebut semakin transparan, efisien, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
"Hasil kajian yang kami serahkan hari ini merupakan bentuk komitmen penuh kami agar pelaksanaan MBG semakin akuntabel, efisien, dan membawa dampak ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Luhut.
Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian nasional melalui pemberdayaan sektor pangan domestik.
Besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis membuka peluang lahirnya pemerataan ekonomi baru di berbagai daerah.
Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mengalir hingga ke petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM, sehingga program ini tidak hanya mengenyangkan masyarakat, tetapi juga menguatkan fondasi ekonomi rakyat.