Kabag Ops Polrestabes Medan, AKBP Dhana Noer Kurniawan, mengatakan sebanyak 620 personel gabungan disiagakan untuk mengawal jalannya aksi di berbagai titik di Kota Medan.
"Pengamanan dari Polri, Satpol PP, Dishub, ada rekan-rekan dari TNI. Sementara seluruhnya kita libatkan lebih kurang 620 personel," ujar Dhana.
Menurutnya, personel gabungan tersebut tidak hanya ditempatkan di kawasan DPRD Sumut, tetapi juga disebar ke sejumlah lokasi lain yang menjadi titik aksi unjuk rasa.
"Kita membagi personel di DPRD Sumut, di USU, dan beberapa tempat lainnya. Jadi bukan hanya dari USU yang menggelar aksi, tetapi juga ada kelompok lain. Semuanya sudah kita bagi," kata Dhana.
Dhana menyebutkan, pada hari ini terdapat sekitar 20 agenda unjuk rasa yang berlangsung di berbagai titik. Namun, kawasan DPRD Sumut menjadi fokus utama pengamanan aparat.
"Ada lebih kurang 20 kegiatan aksi hari ini. DPRD Sumut menjadi salah satu titik fokus utama pengamanan kami," jelasnya.
Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, kendaraan taktis water cannon telah disiagakan di sekitar lokasi. Dhana menegaskan kehadiran kendaraan tersebut merupakan bagian dari prosedur tetap pengamanan.
"Itu bagian dari protap. Berdasarkan informasi dan perkembangan situasi di lapangan, kami menyiapkan rencana pengamanan, termasuk menyiagakan Armoured Water Cannon (AWC)," urainya.
Menurutnya jumlah massa yang akan mengikuti aksi di DPRD Sumut berkisar antara 200 hingga 300 orang. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan langkah antisipatif guna menjaga situasi tetap kondusif.
"AWC kami siapkan untuk standby. Harapannya tentu tidak perlu digunakan. Ini sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," beber Dhana.
Sementara itu, untuk mendukung pengamanan, pihak kepolisian juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPRD Sumut. Ruas jalan di depan lokasi aksi akan dikosongkan mulai dari Simpang Hotel Aryaduta hingga Simpang Bank Mandiri.
"Kita lihat nanti eskalasinya. Jika situasi meningkat, pengaturan lalu lintas akan disesuaikan kembali dengan memperluas area pengamanan," jelasnya.
Terkait pelibatan personel TNI dalam pengamanan aksi, Dhana menegaskan hal tersebut merupakan bentuk sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Sinergi TNI-Polri dan masyarakat sangat penting. Kehadiran rekan-rekan TNI juga untuk membantu pemantauan situasi dan mendukung komunikasi di lapangan agar pengamanan berjalan dengan baik," pungkasnya.
Dalam aksi ini, massa mahasiswa mengusung delapan tuntutan antara lain menjaga stabilitas harga BBM, efisiensi dan transparansi APBN dan APBD, penolakan dwifungsi TNI hingga penghentian program MBG.