Nanik mengungkapkan hal tersebut usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/6). Ia tiba di Istana sekitar pukul 14.20 WIB dan meninggalkan kompleks Istana pada pukul 14.48 WIB.
Sebelum pertemuan berlangsung, Nanik mengatakan dirinya membawa laporan terkait efisiensi anggaran MBG kepada Sang Kepala Negara.
"(Mau lapor Presiden soal) efisiensi anggaran, kabar gembira! Biar turun, biar turun (anggarannya), efisiensi. Mau lapor Pak Presiden (soal) efisiensi," kata Nanik saat tiba di Istana.
Namun, Nanik belum mengungkap besaran efisiensi yang tengah dihitung pemerintah. Menurutnya, laporan itu perlu disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum dipublikasikan.
Usai pertemuan, Nanik menjelaskan pembahasan mengenai efisiensi anggaran MBG akan dilanjutkan dalam rapat berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (12/6) sore.
"Ini kan belum (dibahas), besok dibahasnya. Belum, belum. Katanya besok sore," jelasnya.
Nanik juga memberi gambaran salah satu langkah efisiensi yang sedang disiapkan pemerintah, yakni melalui penataan ulang penerima manfaat MBG.
Menurut dia, evaluasi akan diarahkan pada kelompok penerima yang dinilai berasal dari keluarga mampu, termasuk sejumlah sekolah yang selama ini masuk dalam cakupan program.
Ia menyebut penataan tersebut menyasar kelompok yang secara ekonomi tergolong mampu.
"Maksudnya yang mampu, yang kaya. Jadi nanti misalnya sekolah-sekolah kaya (kami efisiensi)," bebernya.
Pemerintah sebelumnya telah mengisyaratkan adanya pengurangan kebutuhan anggaran MBG setelah dilakukan pembenahan tata kelola dan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pengurangan itu bukan pemangkasan anggaran, melainkan hasil dari perhitungan ulang kebutuhan riil program setelah dilakukan penataan.
Menurut Prasetyo, pemerintah bersama Kementerian Keuangan dan BGN masih menghitung kebutuhan anggaran MBG yang sebenarnya setelah berbagai langkah pembenahan dilakukan.
Saat ini anggaran MBG tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Pemerintah menargetkan proses penataan program dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.
Dalam proses tersebut, pemerintah juga melakukan refocusing penerima manfaat serta penataan ulang operasional dapur MBG yang jumlahnya saat ini mencapai 27.877 titik.
Menko Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengungkapkan terdapat pembengkakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dari rencana awal sekitar 21 ribu menjadi 27.877 titik. Kondisi itu disebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.