Jakarta, - Sebagai informasi, sejumlah Pakar Ekonomi beberapa waktu lalu, menemui mantan Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK) untuk membahas dampak ekonomi konflik Amerika Serikat-Iran.
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Vid Adrison menjelaskan, salah satu permasalahan yang disoroti dalam diskusi tersebut adalah ruang fiskal yang semakin menyempit.
Vid mengatakan konflik di Timur Tengah bisa berdampak ke Indonesia melalui dua hal, yaitu kenaikan harga energi yang bisa menyebabkan inflasi serta perlambatan ekonomi yang bisa menyebabkan penurunan ekspor.
Pemerintah, kata Vid, harus merespons dua hal tersebut melalui realokasi anggaran ke arah yang lebih produktif.
“Salah satu yang mungkin bisa dilakukan adalah untuk mempertimbangkan kembali terkait MBG (makan bergizi gratis),” ucap Vid seusai pertemuan di kediaman Jusuf Kalla, Jakarta Selatan, 8 Maret 2026.
Dia menuturkan, MBG memerlukan anggaran yang luar biasa besar, sekitar 8 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sedangkan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), hanya 15 persen masyarakat yang menyatakan khawatir tidak memiliki makanan yang cukup.
Artinya, kata Vid, pemerintah bisa menghemat anggaran dengan memfokuskan program MBG ke 15 persen masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri menambahkan, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu melakukan diversifikasi suplai BBM secepatnya.
Yose juga mendorong pemerintah untuk memberikan informasi yah akurat kepada masyarakat.
“Kemudian satu lagi, juga memberikan informasi secara akurat kepada masyarakat secara berkala untuk menenangkan permasalahan yang ada di masyarakat yang sekarang ini mulai timbul,” kata dia.
Sementara itu, Jusuf Kalla mengatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini dipengaruhi oleh situasi global, kebijakan terdahulu, dan kebijakan saat ini.
Namun, yang bisa diintervensi dadalah kebijakan saat ini. Dia menilai bahwa ketika APBN mengalami defisit dalam jumlah besar, maka solusinya adalah memilih pembiayaan yang dapat memajukan negara serta menaikkan penerimaan.
Menurut Jusuf Kalla, pemerintah perlu memprioritaskan program-program yang memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
“MBG (makan bergizi gratis) itu penting, beli alutsista itu penting. koperasi penting. Cuma, ada yang lebih penting lagi,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mengambil langkah penghematan agar defisit fiskal tidak menembus 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tengah sistuasi geopolitik yang sedang terjadi.
Menurut Purbaya, defisit APBN bisa mencapai 3,6 persen bila harga minyak mentah dunia mencapai US$ 92 per barel.
Bendahara negara itu menyatakan skenario tersebut hanya akan terjadi bila pemerintah tidak melakukan intervensi. Oleh karena itu, pemerintah membuka opsi penghematan di beberapa pos belanja, salah satunya program makan bergizi gratis.
“Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG,” kata Purbaya di kantornya pada Jumat, 6 Maret 2026.