Jakarta, - Pagi ini saya asyik masyuk memelototi berbagai data dari Survey Kesehatan Indonesia 2023 yang telah disajikan dalam infografik berupa tayangan fakta dan data ringkas dari berbagai indikator kesehatan Indonesia yang meski telah berusia lebih dari 2 tahun, sebagian besar masih cukup relevan untuk memberikan gambaran umum kondisi sistem layanan kesehatan nasional di negeri kita tercinta ini.
Selain data SKI 2023, saya juga mendapat resume data JKN dari BPJS Kesehatan yang paling up-date. Informasi terkininya antara lain adalah sebagai berikut:
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga akhir 2024 mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45% dari total penduduk Indonesia, melebihi target 98% yang ditetapkan dalam Perpres 36/2023. Jumlah peserta aktif tercatat sebanyak 222,67 juta jiwa, atau sekitar 78,83% dari jumlah penduduk secara keseluruhan.
Detail cakupan JKN 2024:
- Total Peserta Terdaftar: 278,1 juta jiwa (98,45%).
- Peserta Aktif: 222,67 juta jiwa (sekitar 78,83% dari total penduduk).
- Peserta yang tumbuh: 9,8 juta jiwa (3,68%) dibandingkan akhir 2023.
- Peserta non-aktif: 55,4 juta jiwa, dengan rincian 15 juta jiwa menunggak iuran dan sisanya karena mutasi data.
Kunjungan layanan JKN mencapai 673,9 juta kali sepanjang 2024, menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap program ini. BPJS Kesehatan juga terus berinovasi, termasuk layanan telekonsultasi melalui Aplikasi Mobile JKN yang telah dimanfaatkan oleh 17,2 juta peserta di 21.929 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Sedangkan di daerah 3T, BPJS Kesehatan berupaya menjangkau peserta di daerah terpencil dengan menggandeng rumah sakit apung, mengirimkan tenaga kesehatan, dan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil.
Setelah berulangkali membaca, mengkalkulasi, browsing data untuk klarifikasi dan verifikasi validitas informasi, saya mendapatkan suatu insight terkait dengan upaya peningkatan sistem kesehatan nasional yang saat ini tengah diupayakan melalui berbagai pendekatan, salah satunya yang ingin saya bahas kali ini adalah terkait adopsi dan implementasi teknologi kesehatan di ranah digital. Dalam tulisan ini saya mencoba untuk mengusulkan strategi nasional yang komprehensif, yang bertumpu pada empat pilar transformatif:
(1) Penguatan Layanan Kesehatan Primer (Puskesmas) Berbasis Digital; (2) Pembangunan Ekosistem Data Kesehatan Nasional yang Inklusif dan Aman; (3) Kebijakan Pembiayaan Kesehatan yang Pro-Teknologi dan Pro-Keadilan; dan (4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Literasi Digital Masyarakat. Dengan mengintegrasikan teknologi seperti mHealth, telemedicine, rekam medis elektronik (RME) terintegrasi, dan analitik big data, strategi ini bertujuan untuk mereorientasi sistem kesehatan dari yang reaktif dan terfragmentasi menjadi proaktif, terintegrasi, dan berpusat pada pasien.
Tulisan kita kali ini mencoba mencari validasi ilmiah terkait hipotesis bahwa adopsi pendekatan yang berani dan berteknologi, yang berfokus pada penguatan layanan primer dan penanganan determinan sosial, merupakan jalan paling layak untuk mengakselerasi pencapaian UHC dan mewujudkan visi Indonesia Sehat 2045.
Dari data kesehatan nasional per 2023 saya menjumpai adanya fenomena; Triple Burden of Diseases, dimana masalah dan agenda strategis pemberantasan penyakit menular dan kesehatan ibu dan anak (KIA) masih belum tuntas. Masalah seperti stunting, yang berakar pada kekurangan gizi kronis, tetap menjadi tantangan besar dengan prevalensi nasional sebesar 21,5% pada tahun 2023.
Lalu negara ini juga menghadapi epidemi penyakit tidak menular (PTM) yang berkembang pesat, seperti hipertensi dan diabetes, yang didorong oleh perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan penuaan populasi. PTM kini menjadi penyebab utama kematian dan disabilitas di Indonesia.
Berikutnya munculkrisis kesehatan jiwa yang kerap kali terabaikan, terutama di kalangan populasi muda, yang ditandai dengan prevalensi depresi yang tinggi namun tingkat pencarian pengobatan yang sangat rendah.
Krisis tiga cabang ini tidak terjadi secara terpisah; mereka adalah manifestasi dari masalah sistemik yang saling terkait. Kegagalan dalam memastikan kesehatan ibu yang berkelanjutan selama kehamilan, misalnya, secara langsung berkontribusi pada tingginya angka stunting, yang pada gilirannya meningkatkan risiko PTM seperti diabetes dan penyakit jantung di kemudian hari.
Ini menciptakan siklus penyakit antargenerasi yang sulit diputus. Demikian pula, tekanan sosial-ekonomi yang mendorong perilaku berisiko PTM; seperti pola makan yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik—juga merupakan pemicu signifikan bagi masalah kesehatan jiwa seperti depresi dan kecemasan.
Dengan demikian, upaya untuk mengatasi salah satu dari beban ini secara terisolasi, tanpa memahami dan menangani akar penyebab yang sama, pasti akan gagal. Diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi yang mengakui keterkaitan mendalam antara berbagai tantangan kesehatan ini.
Salah satu upaya kongkret yang logis dan menjadi tesis tulisan kita kali ini adalah mengubah sistem yang saat ini bersifat reaktif, terfragmentasi, dan berpusat pada fasilitas menjadi sistem yang proaktif, terintegrasi, dan berpusat pada pasien.
Visi ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia sendiri, sebagaimana tercermin dalam inisiatif Blueprint Transformasi Digital Kesehatan 2024 dan platform SATUSEHAT, yang menandakan adanya kemauan politik di tingkat tertinggi untuk merangkul teknologi sebagai pemantik (enabler) perubahan.
Dengan memanfaatkan kekuatan teknologi digital secara strategis, Indonesia dapat mengatasi hambatan geografis yang telah lama ada, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memberdayakan pasien dengan informasi, dan yang terpenting, memastikan kontinuitas layanan di seluruh siklus hidup individu.
Strategi ini bukan tentang teknologi demi teknologi, melainkan tentang penggunaan teknologi secara cerdas untuk secara langsung mengatasi kegagalan sistemik yang teridentifikasi dalam data kesehatan nasional.
Pada akhirnya, transformasi digital yang terencana dengan baik dan diimplementasikan secara adil adalah jalan yang paling menjanjikan untuk mempercepat kemajuan Indonesia menuju Universal Health Coverage (UHC); sebuah kondisi di mana semua orang dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial.
Meskipun telah menjadi prioritas nasional selama beberapa dekade, data SKI 2023 menunjukkan bahwa agenda KIA masih punya banyak pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan, dengan masalah paling signifikan terletak pada kegagalan untuk mempertahankan kontinuitas layanan (continuum of care).
Sistem kesehatan menunjukkan kemampuan yang relatif baik dalam melakukan kontak awal dengan ibu hamil, sebagaimana dibuktikan oleh cakupan Kunjungan Antenatal Pertama (K1 Murni) yang mencapai 86,7%. Namun, kemampuan sistem untuk mempertahankan keterlibatan ibu hamil ini menurun drastis seiring berjalannya waktu. Cakupan Kunjungan Keempat (K4), yang merupakan indikator lama untuk kualitas ANC, turun menjadi 68,1%.
Penurunan ini menjadi lebih dramatis pada Kunjungan Keenam (K6), yang sesuai dengan standar terbaru WHO, di mana cakupannya anjlok menjadi hanya 17,6%. Gap yang menganga antara K1 dan K6; lebih dari 69 poin persentase, adalah bukti nyata dari hambatan sistemik dalam retensi pasien dan tindak lanjut.
Pola kegagalan yang sama terulang di sepanjang kontinum perawatan KIA. Layanan pasca-salin (nifas) menunjukkan pola serupa: sementara Kunjungan Nifas pertama (KF1) mencapai 83,9%, cakupan untuk Kunjungan Nifas Lengkap (empat kali kunjungan) hanya 26,8%. Artinya, hampir tiga perempat ibu tidak menerima pemantauan pasca-salin yang memadai, sebuah periode kritis di mana komplikasi dapat terjadi.
Demikian pula, pada layanan neonatal, Kunjungan Neonatal pertama (KN1) berada di angka 87,6%, tetapi cakupan ini terkikis menjadi 67,9% pada KN2 dan hanya 45% pada KN3. Lebih dari separuh bayi baru lahir di Indonesia tidak mendapatkan pemeriksaan kesehatan lengkap selama bulan pertama kehidupan mereka yang paling rentan.
Konsekuensi dari putusnya rantai layanan ini sangat serius. Salah satunya adalah stagnasi dalam penurunan prevalensi stunting, yang tercatat sebesar 21,5% pada tahun 2023, hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya dan masih belum dapat memenuhi target RPJMN sebesar 14% pada tahun 2024.
Kesulitan ini tidak dapat dilepaskan dari determinan hulunya yang juga belum optimal, dimana data SKI menunjukkan bahwa proporsi ibu hamil dengan resiko Kurang Energi Kronis (KEK) justru meningkat, sementara cakupan pemeriksaan kehamilan K4 menurun dibandingkan tahun 2022.
Ini menunjukkan bahwa masalah stunting tidak dapat diselesaikan hanya dengan intervensi gizi pada anak, tetapi harus dimulai dengan memastikan kesehatan dan gizi ibu yang optimal melalui continuum of care yang tidak terputus.
Di sisi lain Indonesia kini tengah menghadapi gelombang pasang epidemi PTM. SKI 2023 mencatat prevalensi hipertensi yang sangat tinggi sebesar 30,8% pada penduduk usia 18 tahun ke atas, sementara prevalensi diabetes melitus pada penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat menjadi 11,7% dari 10,9% pada tahun 2018.
Angka-angka ini menempatkan jutaan orang Indonesia pada risiko tinggi penyakit kardiovaskular, stroke, penyakit ginjal, dan komplikasi lainnya. Namun, masalah yang lebih mengkhawatirkan daripada prevalensi itu sendiri adalah kegagalan masif dalam rantai penanganan PTM, yang dapat digambarkan sebagai "kegagalan kaskade pengobatan" (treatment cascade failure).
Data SKI 2023 secara gamblang menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antara jumlah orang yang didiagnosis dengan PTM dan mereka yang menerima pengobatan yang efektif dan berkelanjutan.
Pada kelompok usia produktif (18-59 tahun), di mana 22,9% responden terdiagnosis hipertensi, hanya sebagian kecil, yaitu 2,53%, yang melaporkan minum obat secara teratur. Ini berarti bahwa untuk setiap sembilan orang di usia produktif yang mengetahui mereka memiliki hipertensi, hanya satu yang mengelolanya dengan benar.
Kesenjangan ini, meskipun sedikit lebih baik pada kelompok usia lanjut (60+ tahun), tetap signifikan: dari 34,1% yang terdiagnosis, hanya 11,9% yang patuh minum obat. Pola serupa, meskipun dengan angka yang berbeda, terlihat pada penanganan diabetes.
Kegagalan dalam mengelola PTM secara efektif ini memiliki dampak yang nyata dan merusak. Laporan SKI 2023 mengaitkan secara langsung beban PTM dengan disabilitas.
Ditemukan bahwa 59,1% penyebab disabilitas (melihat, mendengar, berjalan) adalah penyakit yang didapat, dan dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya (53,5%) disebabkan oleh PTM.
Secara spesifik, hipertensi menyumbang 22,2% dan diabetes 10,5% dari disabilitas yang disebabkan oleh PTM. Angka-angka ini mengubah PTM dari sekadar masalah kesehatan menjadi masalah pembangunan ekonomi dan sosial yang serius, karena disabilitas pada usia produktif dapat menyebabkan hilangnya pendapatan, peningkatan biaya perawatan, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan.
Yang tak kalah memprihatinkan adalah terjadinya shifting pada kondisi kesehatan jiwa. Meski dapat dikarenakan lebih dini dan presisinya sistem deteksi dan diagnosis, tapi tetap saja secara kuantitas dan kualitas data kesehatan jiwa nasional tak dapat diabaikan begitu saja.
Data menunjukkan bahwa prevalensi depresi secara nasional adalah 1,4%, namun angka ini menyembunyikan masalah yang jauh lebih besar di kalangan populasi muda. Kelompok usia 15-24 tahun, atau yang sering disebut Generasi Z, mencatat prevalensi depresi tertinggi dari semua kelompok umur, yaitu sebesar 2%.
Data ini menunjukkan bahwa satu dari setiap 50 anak muda di Indonesia mengalami episode depresi.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah kesenjangan ekstrem antara kebutuhan dan akses layanan. Meskipun memiliki prevalensi tertinggi, kelompok muda ini adalah yang paling sedikit mencari pengobatan. Hanya 10,4% dari mereka yang mengalami depresi yang pernah mencari bantuan profesional.
Kesenjangan pengobatan sebesar hampir 90% ini menunjukkan adanya hambatan yang cukup signifikan, baik struktural maupun sosial-budaya, yang menghalangi kaum muda untuk mengakses perawatan.
Data dari survei lain (I-NAMHS) mengkonfirmasi hal ini, menunjukkan bahwa remaja lebih cenderung mencari bantuan dari staf sekolah (38,2%) atau tokoh agama (20,5%) daripada dari dokter atau profesional kesehatan jiwa.
Hal ini mengindikasikan adanya ketidakpercayaan yang mendalam, stigma, atau ketidaksesuaian layanan kesehatan formal dengan kebutuhan dan preferensi generasi muda.
Konsekuensi dari depresi yang tidak tertangani ini sangat mengerikan. SKI 2023 menemukan bahwa 61% anak muda dengan depresi pernah memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup dalam satu bulan terakhir. Angka ini 36 kali lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tidak depresi (di mana angkanya 1,7%).
Korelasi yang sangat kuat ini menggarisbawahi bahwa depresi pada kaum muda bukanlah masalah "suasana hati" yang sepele, melainkan kondisi medis serius yang berpotensi fatal. Kegagalan sistem kesehatan untuk menjangkau, mendiagnosis, dan merawat populasi ini merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang senyap namun mematikan.
Kalau menyitir berbagai pernyataan Menteri Keuangan kita yang baru: Bapak Dr Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai publik memiliki integritas akademik yang menjanjikan; semua kondisi dan fenomena yang terjadi itu harus dianalisis dengan pendekatan yang saintifik dan logik.
Maka jika kerangka UHC dapat membantu kita mengukur tingkat keberhasilan sistem kesehatan nasional, kerangka Determinan Sosial Kesehatan atau Social Determinant of Health (SDOH) dapat membantu kita memahami mengapa dan bagaimana tingkat keberhasilan itu dicapai.
SDOH adalah kondisi di mana orang dilahirkan, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua, yang dibentuk oleh distribusi uang, kekuasaan, dan sumber daya. Kerangka ini, yang dipopulerkan oleh WHO, membedakan antara determinan struktural (konteks sosioekonomi dan politik yang lebih luas) dan determinan perantara (kondisi kehidupan dan pekerjaan sehari-hari). Dengan menerapkan lensa SDOH pada data SKI 2023, kita dapat melihat "penyebab dari penyebab" di balik disparitas kesehatan di Indonesia.
Kemiskinan adalah prediktor kuat dari status kesehatan yang kurang baik. Data SKI 2023 secara langsung mengilustrasikan hal ini: kuintil ekonomi terbawah memiliki tingkat kepesertaan JKN terendah (35,5% tidak dijamin).
Ketidakstabilan ekonomi tidak hanya menghalangi kemampuan untuk membayar iuran (jika bukan PBI) tetapi juga untuk menanggung biaya tidak langsung seperti transportasi dan kehilangan upah, yang menjadi penghalang utama akses bahkan bagi mereka yang memiliki asuransi.
Disclaimer : data paling up-date yang telah saya masukkan di atas memperlihatkan kinerja yang sangat baik dari BPJS Kesehatan dalam meningkatkan cakupan layanan kepesertaan PBI dan non PBI.
Tingkat pendidikan yang lebih rendah seringkali berkorelasi dengan literasi kesehatan yang lebih rendah. Hal ini dapat membantu menjelaskan mengapa, meskipun 92,2% ibu hamil menerima Tablet Tambah Darah (TTD), hanya 44,2% yang benar-benar meminumnya secara teratur.
Kurangnya pemahaman tentang pentingnya suplementasi zat besi, yang seharusnya disampaikan melalui edukasi kesehatan yang efektif, menjadi penghalang. Demikian pula, stigma yang mengakar seputar kesehatan jiwa, yang menghambat pencarian bantuan, seringkali diperkuat oleh kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang kondisi mental sebagai penyakit medis yang dapat diobati.
Akses dan kualitas layanan kesehatan mencakup ketersediaan fisik layanan dan sumber daya. Disparitas geografis yang ekstrem dalam cakupan JKN dan hasil kesehatan antara Papua dan Jawa adalah manifestasi langsung dari distribusi infrastruktur kesehatan dan tenaga kesehatan yang belum merata.
Ketika sebuah fasilitas kesehatan berjarak berjam-jam perjalanan, "akses" di atas kertas menjadi kesulitan nyata di lapangan. Disclaimer: upaya BPJS Kesehatan untuk mendorong keadilan layanan kesehatan di daerah 3T sudah cukup masif dilakukan.
Data SKI 2023 tentang determinan stunting menyoroti pentingnya faktor rumah tangga, seperti akses terhadap air minum layak (hanya 89,6% akses dasar) dan sanitasi layak (hanya 69,4% akses sendiri). Anak yang tumbuh di lingkungan dengan sanitasi buruk lebih rentan terhadap infeksi berulang, yang menghambat penyerapan nutrisi dan berkontribusi langsung pada stunting.
Tak kalah pentingnya norma sosial dan budaya juga memainkan peran yang kuat dalam membentuk perilaku kesehatan. Data SKI 2023 menunjukkan bahwa alasan utama ibu tidak menggunakan KB pasca-salin adalah karena "tidak diizinkan suami" (27,7%).
Ini adalah contoh nyata bagaimana dinamika kekuasaan gender dalam rumah tangga secara langsung membatasi otonomi perempuan atas tubuh dan kesehatannya, dengan konsekuensi pada jarak kehamilan dan kesehatan ibu dan anak.
Stigma sosial terhadap depresi, yang sering dianggap sebagai kelemahan pribadi atau kurangnya iman, adalah penghalang utama lainnya dalam domain ini, yang menjelaskan mengapa begitu banyak anak muda menderita dalam diam.
Setelah mendiagnosis masalah dan akar penyebabnya, langkah selanjutnya adalah merumuskan solusi. Dalam konteks Indonesia abad ke-21, teknologi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis.
Pemanfaatan teknologi digital secara cerdas menawarkan potensi untuk mengatasi banyak tantangan sistemik yang telah diidentifikasi; mulai dari hambatan geografis hingga kegagalan kontinuitas layanan.
Namun, adopsi teknologi harus didasarkan pada pemahaman yang realistis tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam ekosistem kesehatan Indonesia.
Karena saya memilih pendekatan pemanfaatan teknologi kesehatan dan teknologi digital dalam upaya mengoptimasi sistem kesehatan nasional, maka sebagaimana sempat saya sampaikan pada para peserta Sekolah Pimpinan Bank Indonesia belum lama ini, analisis SWOT dari BCG alias Boston Consultative Group, meski sudah berusia cukup tua, tapi masih terbukti cukup efektif sebagai alat analisis program dan solusi yang akan kita rencanakan dan lakukan. Maka kita eloknya dapat melakukan analisis SWOT pada berbagaibteknologi digital kesehatan yang cocok untuk dikembangkan di Indonesia.
Dalam konteks teknologi digital kesehatan, mHealth dan telemedicine adalah alat untuk memperluas jangkauan sistem, dan Rekam Medis Elektronik (Electronic Medical Record) yang terintegrasi adalah fondasi yang menyatukan semuanya.
Kegagalan continuum of care yang terlihat di seluruh data SKI; baik di KIA, PTM, maupun kesehatan jiwa; pada dasarnya adalah masalah informasi yang terfragmentasi.
Catatan medis seorang pasien seringkali tersebar di berbagai fasilitas (Puskesmas, klinik, rumah sakit) dalam format yang tidak kompatibel, seringkali masih di atas kertas.
Akibatnya, tidak ada satu pun penyedia layanan yang memiliki gambaran lengkap tentang riwayat kesehatan pasien, yang membuat perawatan terkoordinasi menjadi hampir mustahil.
Sistem RME nasional yang terpadu dan interoperabel, seperti yang diupayakan melalui platform SATUSEHAT, adalah tulang punggung yang mutlak diperlukan untuk memperbaiki fragmentasi ini.
Dengan RME tunggal, riwayat kesehatan seorang ibu hamil dapat diikuti secara mulus dari kunjungan pertamanya di Puskesmas, melalui persalinan di rumah sakit, hingga perawatan pasca-salin dan imunisasi anaknya.
Demikian pula, data seorang pasien diabetes; termasuk hasil lab, resep obat, dan catatan konsultasi; akan dapat diakses oleh dokter umum di Puskesmas maupun oleh ahli endokrinologi di rumah sakit rujukan, memastikan perawatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
RME/EMR yang berfungsi dengan baik tidak hanya meningkatkan kualitas dan keamanan pasien dengan mengurangi kesalahan medis, tetapi juga menyediakan data longitudinal yang sangat berharga untuk surveilans kesehatan masyarakat dan penelitian.
Namun, tantangan utamanya bukanlah pada pengadaan perangkat lunak dan pengembangan sistemnya belaka, melainkan pada penegakan standar data dan interoperabilitas yang ketat untuk memastikan semua sistem dapat "berbicara" satu sama lain, menghindari penciptaan silo-silo data digital yang baru.
Di tingkat makro, pemanfaatan big data dan Kecerdasan Artifisial (AI) menawarkan potensi untuk mengubah cara Indonesia melakukan surveilans kesehatan masyarakat dan mengalokasikan sumber daya.
Sistem surveilans saat ini, seperti yang diakui oleh Kemenkes dan WHO, masih terfragmentasi dan memiliki kapasitas analisis yang terbatas, sebuah kelemahan yang terekspos selama pandemi COVID-19.
Analitik big data atau mega data memungkinkan integrasi dan analisis set data yang sangat besar dan beragam yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Ini bisa mencakup data RME anonim, data klaim JKN, data lingkungan (kualitas udara, air), data mobilitas populasi dari operator telekomunikasi, dan bahkan data dari media sosial untuk mendeteksi sinyal awal wabah penyakit.
Dengan menggunakan pendekatan ini, pemerintah dapat beralih dari surveilans reaktif (melaporkan kasus yang sudah terjadi) ke surveilans prediktif. Misal dengan memodelkan data prevalensi KEK pada ibu hamil, tingkat sanitasi rumah tangga, dan tingkat kemiskinan dari berbagai sumber, analitik prediktif dapat mengidentifikasi "hotspot" stunting bahkan sebelum kasus-kasus baru muncul, memungkinkan intervensi yang ditargetkan dan proaktif.
AI dapat lebih meningkatkan kemampuan ini. Di tingkat sistem, AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, seperti memprediksi lonjakan permintaan tempat tidur rumah sakit selama musim demam berdarah atau mengidentifikasi distribusi tenaga kesehatan yang paling efisien. Di tingkat klinis, AI dapat berfungsi sebagai alat pendukung keputusan (clinical decision support) bagi tenaga kesehatan di layanan primer.
Misal sebuah aplikasi yang didukung AI dapat membantu perawat atau bidan di Puskesmas untuk melakukan skrining awal retinopati diabetik atau mengidentifikasi tanda-tanda depresi pada pasien berdasarkan kuesioner, memberikan rekomendasi untuk rujukan lebih lanjut.
Ini tidak menggantikan peran tenaga kesehatan, tetapi memberdayakan mereka dengan alat yang lebih canggih untuk memberikan perawatan yang lebih baik, terutama di daerah dengan keterbatasan spesialis.
Di penghujung tulisan Otak Atik Otak Soal Data Kesehatan dan Strategi Kesehatan Nasional ini saya ingin menggaris bawahi beberapa poin yang mungkin dapat kita lakukan dalam konteks pemanfaatan teknologi digital di ranah kesehatan nasional kita:
1. Penguatan FKTP (fasilitas kesehatan tingkat primer) melalui peningkatan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya, dan penyesuaian algoritma tata kelola pelayanan kesehatan agar terstandarisasi secara nasional dan match dengan pola alur data secara digital.
2. Penerapan Rekam Medik Elektronik terintegrasi dan pengembangan sistem analisis data nasional yang berimplikasi pada proses perencanaan kesehatan berbasis data, dan akuntabilitas program yang dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
3. Pengelolaan aset data digital, termasuk keamanan data sensitif seperti isi rekam medik elektronik dan hasil pemeriksaan pendukung seperti data genomik dari BGSi.
4. Pengembangan model AI Kesehatan khas Indonesia yang dapat membantu merumuskan kebijakan kesehatan, alokasi sumber daya, dan prediksi dinamika kesehatan yang meliputi prediksi status kesehatan nasional, potensi pandemi, kebutuhan sumber daya dll.
5. Menyiapkan sumber daya kesehatan digital secara sistematis dengan mengedepankan pengayaan kurikulum dan pengembangan KK atau prodi terkait di perguruan tinggi yang memiliki fakultas di rumpun ilmu kesehatan.