- Penanganan kasus dugaan korupsi dalam pembiayaan fiktif periode 2016–2018 oleh Kejaksaan Tinggi DKI berbuntut panjang. Pejabat Telkom yang terlibat kasus tersebut kini dalam proses diberhentikan oleh perusahaan.
Pejabat yang sedang dalam proses pemberhentian tersebut adalah August Hoth P. M., General Manager Enterprise Segment Financial Management Service PT Telkom periode 2017–2020; Herman Maulana, Account Manager Tourism Hospitality Service PT Telkom 2015–2017; dan Alam Hono, Executive Account Manager PT Infomedia Nusantara 2016–2018.
PT Telkom Indonesia tengah memproses pemberhentian tiga pejabat termasuk dari anak perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam "Pada saat kasus ini memang masih menjabat. Saat ini sedang proses (pemberhentian)," ujar kuasa hukum PT Telkom Indonesia, Juniver Girsang, Jumat (16//2025).
Kasus ini disidik oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta dan sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Juniver menyebut kasus ini hasil temuan auditor internal Telkom pada 2019. "Lalu audit internal mengumpulkan data-data untuk bisa menemukan unsur hukumnya," ujar dia.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, menjelaskan modus para tersangka adalah membuat proyek pengadaan fiktif bekerja sama dengan sembilan perusahaan. Caranya, PT Telkom seolah-olah bertindak sebagai penyedia barang.
Langkah selanjutnya, ditunjuk empat anak usaha Telkom, yakni PT Infomedia, PT Telkominfra, PT Pins, dan PT Graha Sarana Duta untuk membuat pengadaan. Perusahaan-perusahaan ini kemudian menunjuk mitra sebagai penyedia barang untuk sembilan perusahaan swasta.
Penyidik menemukan bukti jika perusahaan mitra yang menerima dana proyek fiktif pemiliknya antara lain Herman dan Alam. Istri Herman juga tercatat sebagai salah satu pemegang saham. Perusahaan mitra ini juga disebut memiliki afiliasi dengan sembilan perusahaan swasta yang turut menerima aliran dana.
Dalam praktiknya, pengadaan tidak benar-benar dilakukan. Namun, uang tetap mengalir ke perusahaan mitra dan sembilan perusahaan yang terlibat. Seharusnya secara kontrak, setelah sembilan perusahaan menerima barang pengadaan, mereka harus membayar ke Telkom. "Tapi tidak ada uang masuk ke Telkom, " ujar Syahron, Rabu (4 Mei 2025).
Berdasarkan rincian proyek fiktif yang sebelumnya dirilis oleh Kejati DK Jakarta, nilai proyek ini mulai dari Rp 13,2 miliar hingga Rp 114 miliar.