law-justice.co - Di waktu yang krusial, jelang hari Raya Idul Fitri, sistem IT PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Bank DKI ‘ambyar’. Sejumlah transaksi online ngadat, tak bisa digunakan. Dari insiden ini, kemampuan manajemen dipertanyakan. Tak Cuma itu, kotak pandora dugaan penyimpangan tata kelola pun terbongkar.
Dugaan ini mengemuka setelah Nasabah ramai-ramai mengeluhkan macetnya pelayanan Bank DKI sejak malam takbiran, 30 Maret 2025. Beragam layanan transaksi yang mandek mencakup penggunaan aplikasi JakOne, QRIS, hingga ATM. Gubernur Jakarta, Pramono Anung langsung mencopot Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono dalam rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI, Selasa (8/4/2025).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut bahwa ada kebocoran dana pada pelayanan Bank DKI. Hal itu disebut Pramono menjadi penyebab pelaksanaan pemeliharaan sistem alias maintenance mendadak pada masa lebaran Idulfitri 1446 Hijriah. Pramono mengatakan bahwa kejadian kebocoran itu bukan kali pertama terjadi. Ia pun menyesalkan adanya sistem informasi dan teknologi (IT) Bank DKI yang tidak berjalan dengan baik untuk melakukan pengamanan. "Saudara-saudara sekalian, kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali. Dan kejadiannya hampir serupa," ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025). Gubernur Pramono mengakui adanya kelalaian karena keamanan di Bank DKI tidak dijaga dengan baik. "Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik. Dan hal itu terlihat dari, terus terang ada kebocoran," lanjutnya menambahkan.
Namun, ia tidak merinci berapa jumlah dana yang bocor itu. Ia hanya memastikan bahwa semua kasus serupa telah dilaporkan ke Bareskrim untuk ditindaklanjuti. "Jumlah angkanya yang tahu Direksi Bank DKI. Karena kejadiannya sudah tiga kali, maka saya memutuskan. Yang pertama, semuanya dilaporkan kepada Bareskrim," ungkapnya.
Bank DKI memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman, meski beberapa hari lalu bank BUMD Provinsi DKI Jakarta tersebut mengalami gangguan sistem pelayanan. "Bank DKI menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta memahami pentingnya menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh para nasabah," kata Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/4/2025).
Ia mengatakan bahwa kerahasiaan dan keamanan data serta dana nasabah tetap terjaga, tanpa mengalami gangguan selama masa pemulihan sistem. "Karena itu kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dengan memastikan seluruh informasi dan dana nasabah tetap aman dan terlindungi," katanya.
Agus menambahkan bahwa Bank DKI terus mengupayakan langkah-langkah percepatan agar proses pemulihan berjalan optimal dan seluruh layanan Bank DKI dapat kembali berjalan normal serta dapat digunakan nasabah sesegera mungkin.
Janji tinggal janji, lewat tiga pekan dari insiden, ternyata urusan IT ini belum juga beres. Layanan digital dan online dari bank ini masih ngadat. Keluhan ini lantas mengemuka di sosial media. Sejumlah akun menyampaikan keluhan akibat masih ambyarnya layanan Bank DKI ini. Terutama mereka yang mengandalakan Bank DKI untuk layananperbankan, seperti iuntuk payrol atau cicilan kredit.
Akun X @heydi*** misalnya, pada tanggal 25 April dia mencuitkan keluhan tentang tanggal gajian. Dia menuliskan, ….pay day tp bank dki msh eror. mnrt gw bank dki ni mending merge aja sm mandiri deh. capek bgt gaji gw dua bulan kaga kepegang karna mbankingnya eror dan kartu atm gw blm jadi sampe skrng.
Sementara akun @kka*** mempertanyakan kompensasi apa yang bisa diminta oleh nasabah Bank DKI akibat insiden ini. Dia mencuitkan, ada kompensasi ngga nasabah dirugiin udah sebulan? @bank_dki.
Gubernur Jakarta Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno jumpa pers usai rapat terbatas salah satunya membahas kisruh Bank DKI di Balai Kota DKI Jakarta, pada Selasa (8/4/2025). (RRI)
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Bareskrim Polri terus mendalami laporan terkait gangguan sistem layanan di Bank DKI yang terjadi selama libur Hari Raya Idul Fitri 2025. Dia mengatakan bahwa kasus ini sedang diselidiki secara intensif oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. “Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber masih melakukan pendalaman terhadap laporan terkait gangguan sistem Bank DKI. Kami pastikan bahwa proses ini dilakukan secara profesional dan transparan,” kata Brigjen Pol. Trunoyudo kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/4/2025).
Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mendorong Bank DKI untuk segera menyelesaikan pemeliharaan sistem perbankan agar pelayanan terhadap nasabah kembali berjalan normal. Ia berharap permasalahan tersebut bisa selesai dan ia juga tidak ingin mencari kambing hitam terkait permasalahan tersebut yang terpenting masalah yang terjadi di Bank DKI bisa segera selesai. "Kita sayangkan juga di momen yang orang sangat membutuhkan layanan bank online namun Bank DKI mengalami permasalahan dan mudah-mudahan bisa cepat selesai. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa," kata Khoirudin melalui keterangan yang diterima Law-Justice, Jumat (25/04/2025).
Selain itu, Politisi PKS tersebut juga menegaskan bila Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah merespons cepat permasalahan Bank DKI dengan memanggil direksi Bank DKI ke Balai Kota. Ia pun memastikan bahwa pelayanan melalui ATM Bank DKI telah berhasil dipulihkan. Selain itu, Khoirudin juga mengajak nasabah menolak gerakan pengosongan dana di Bank DKI. Menurut dia, Bank DKI merupakan aset Pemprov yang menjadi BUMD dengan dividen terbesar di Jakarta. "Ini BUMD yang memberikan deviden terbaik ya di DKI dan yang terbesar devidennya adalah Bank DKI," tegasnya.
Ketua DPRD Jakarta Khoirudin. (dok. DPRD Jakarta)
Khoirudin berharap, jajaran direksi Bank DKI segera memulihkan layanan perbankan agar nasabah bisa kembali melakukan transfer online. Supaya pelayanan Bank DKI bisa beroperasi seperti sediakala. "Saya juga kecewa tidak bisa transfer jadinya saya minta tolong anak saya untuk melakukan transfer. Tapi jangan karena kekecewaan kemudian mengosongkan rekening. Bank DKI ini aset kita," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh turut menyoroti permasalahan peretasan data yang terjadi di Bank DKI. Nova Paloh juga meminta supaya permasalahan tersebut untuk diaudit secara menyeluruh dengan menggandeng BPK dan OJK. "Saya pun meminta untuk dilakukan audit mulai dari internal maupun eksternal baik dari BPK maupun OJK terhadap masalah IT ini," kata Nova ketika dikonfirmasi, Kamis (24/04/2025).
Nova juga menyebut saat ini Bank DKI telah membentuk tim kerja untuk melakukan pembenahan. Ia lantas meminta Bank DKI secepatnya memperbaiki sistem supaya layanan perbankan normal kembali. "Kalau layanan perbankannya, misal transfer antar bank untuk sementara sedang ada perbaikan sistem. Ini yang saya minta secepat mungkin bisa langsung nantinya beroperasi dengan baik. Kalau misalnya terhambat kan masyarakat yang menggunakan aplikasi, baik dari mobile banking sangat banyak sekarang kan dibandingkan ATM," ujarnya.
Politikus NasDem itu juga meminta Bank DKI meningkatkan sistem keamanan IT miliknya.Menurutnya, perlu adanya deteksi awal jika sewaktu-waktu timbul permasalahan dalam sistem. "Bagaimana meningkatkan sistem keamanan IT terkait dengan alert security-nya. Artinya, bagaimana caranya deteksi awal,"ujarnya.
Sementara itu, Pemprov DKI melalui Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi dan Sosial Chico Hakim turut menanggapi isu yang beredar terkait dengan polemik yang terjadi di Bank DKI. Chico menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi yang mengarah ke dugaan tersebut. Ia tidak mau menduga-duga perihal indikasi serangan siber terhadap Bank DKI. “Kami dari pihak Gubernur dan Wakil Gubernur terus berkomunikasi dengan pihak Bank DKI. Kami belum menerima informasi perihal dugaan serangan siber,” kata Chico ketika dikonfirmasi, Jumat (25/04/2025).
Chico menegaskan bahwa pihaknya terus memantau situasi dan berkoordinasi secara intensif dengan pihak Bank DKI untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno telah memberi perhatian khusus pada persoalan ini. Ia berharap masalah yang terjadi di Bank DKI bisa segera rampung. "Intinya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terus memantau dan menjalin komunikasi dengan pihak Bank DKI, dan diharapkan segera bisa normal kembali dalam waktu dekat," ujarnya.
Dugaan Salah Kelola Mengemuka
Bagi Jajang Nurjaman, masalah ngadatnya sistem diyakini sebagai puncak es dari rentetan dugaan tidak beresnya tata kelola bank daerah milik pemerintah Jakarta itu. Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) itu bilang bahwa marahnya banyak nasabah akibat matinya sistem menjadi titik pijak melihat bobroknya sistem yang dibangun manajemen selama ini. “Bank DKI seolah tidak tersentuh selama ini karena akses untuk melihat kinerja mereka secara detail serba tertutup,” kata Jajang kepada Law-justice, Kamis (26/4/2025).
Menurut Jajang, matinya sistem layanan perbankan yang sempat terjadi sepekan itu merupakan modus melancarkan fraud atau hal yang berujung korupsi. Dari terhentinya sistem, Jajang menduga matinya sistem perbankan DKI bukan karena faktor eksternal atau peretasan, tapi memang diatur sedemikian rupa untuk terhenti. “Kami menduga ada kesengajaan dari internal. Karena bisa saja ini modus baru dengan menggukan dukungan teknologi atau permainan sistem,” kata dia.
Jajang menekankan bahwa kejadian matinya sistem Bank DKI melibatkan pihak internal yang bukan saja sebatas Direktur IT. Seorang direktur IT, katanya, tidak bisa bergerak sendiri jika terjadinya mati sistem. Dia mewanti-wanti pemecatan Direktur IT bukan menjadi solusi yang menghentikan akar masalah tata kelola di Bank DKI. “Pasti ada jajaran pejabat tinggi yang ikut main dan ini bukan hal baru perlu diusut bahkan sebelum 2025 karena ini pasti berulang tapi tak terkspos,” ucap Jajang.
Dia menyayangkan hanya Direktur IT yang dipecat, sebab menurutnya jajaran direksi dan komisaris pantas juga diperlakukan sama, setidaknya ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja elit Bank DKI. “Komisaris bertugas mengawasi, lalu direksi memastikan tata kelola dan intervensi bisnis dijalakan. Tapi dengan adanya kasus mati sistem menunjukkan ada yang janggal dalam tata kelola bank,” tutur dia.
Jajang mendorong perlu adanya penegakan hukum secara menyeluruh pasca adanya temuan mati sistem Bank DKI. Kejadian ini tidak boleh dipandang hanya karena kegagalan sistem, tapi harus dimaknai adanya modus untuk menguntungkan segelintir pihak. “Baik Kejagung, KPK atau kepolisian bisa melihat ini sebagai preseden buruk tata kelola Bank DKI dan melihatnya sebagai akumulasi penyimpangan,” kata Jajang.
Hingga jelang akhir bulan, lewat 3 minggu setelah insiden, ternyata IT Bank DKI masih belum pulih. Di sejumlah platform medsos, keluhan akibat mandegnya sistem ini masih marak. Bahkan, sejumlah pihak mengeluhkan pihaknya belum bisa menikmati gajian karena sistem payrol yang melalui Bank DKI masih error.
Dugaan fraud dan salah kelola tampaknya bukanlah hal baru di Bank milik pemprov Jakarta ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu (10/8/2022) menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap dua eks kepala cabang (kacab) Bank DKI yakni M Taufik dan Joko Pranoto yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan mencairkan fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Tunai Bertahap menggunakan data palsu.
Selain itu, dua direktur utama Bank DKI pun sempat tersandung kasus korupsi. Eks Direktur Utama PT Bank DKI Winny Erwindia dihukum 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan Winny terbukti melakukan korupsi terkait persetujuan kredit pembiayaan pembelian pesawat ATR 42-500 yang diajukan PT Energy Spectrum (PT ES).
"Menyatakan terdakwa Winny Erwindia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, " ujar Hakim Ketua Supriyono membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (16/2/2015) malam.
Mantan direktur utama Bank DKI Eko Budiwiyono divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/6). Ia pun dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 2 bulan kurungan. Vonis ini hanya separuh dari tuntutan jaksa yang menuntut Eko 9 tahun penjara. "Mengadili, menyatakan terdakwa Eko Budiwiyono melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 500 juta, dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan, diganti dengan kurungan selama 2 bulan," kata Hariono, Ketua Majelis saat membacakan putusan.
Selain Eko, majelis juga menyatakan tindak korupsi dilakukan bersama-sama dengan Mulyatno Wibowo mantan Direktur Pemasaran Bank DKI dan Gusti Indra Rahmadiansyah mantan pimpinan divisi risiko kredit Bank DKI. Mulyatno dan Gusti divonis 6 bulan lebih singkat, namun dengan nilai denda yang sama.
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pun menemukan sejumlah dugaan pengelolaan kredit yang berpotensi tak tertagih. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan kredit dan pembiayaan Tahun Buku (TB) 2021 sampai dengan semester I TB 2022 pada PT Bank DKI dan instansi terkait lainnya.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan kredit dan pembiayaan Tahun Buku (TB) 2021 sampai dengan semester I TB 2022 pada PT Bank DKI dan instansi terkait lainnya. (BPK)
Dalam laporan tersebut auditor BPK menyebutkan adanya temuan permasalahan dalam pengelolaan kredit PT Bank DKI TB dengan Semester 1 TB 2022, yaitu pemberian kredit, perpanjangan kredit, dan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada enam debitur belum sepenuhnya memerhatikan prinsip kehati-hatian. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemenuhan kepentingan first way out dan second way out PT Bank DKI atas pemberian kredit pada PT PJA senilai Rp 905.000.000.000,00 dan PT GDA senilai Rp25.000.000.000,00 tidak terlindungi.
Kredit PT WSBP senilai Rp 698.988.751.911,00 berpotensi macet dan upaya penyelesaiannya menjadi berlarut-larut, kredit PT RMU berpotensi over financing, perpanjangan kredit pada K3PG senilai Rp37.682.101.994,00 berpotensi bermasalah, restrukturisasi kredit pada PT BJP senilai Rp29.865.069.425,00 berpotensi bermasalah dan adanya risiko first way out tidak menjamin pelunasan kredit serta potensi gugatan hukum atas sharing unit condotel.
PT PJA adalah BUMD yang menjalankan usaha di bidang pembangunan dan jasa, dan telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank DKI sejak tahun 2016. Riwayat fasilitas kredit menunjukkan adanya perpanjangan dan penambahan limit kredit, dengan skema clean basis pada awalnya dan kemudian menggunakan jaminan umum tanpa jaminan kebendaan.
Pada tahun 2021, PT PJA menyerahkan aset tetap sebagai agunan, dan perjanjian KMK ditambahkan klausul cross collateral dan cross default dengan perjanjian Kredit Investasi. Pemenuhan kriteria sebagai debitur prima belum didukung hasil analisis yang memadai, karena kriteria memperoleh penugasan tidak didukung Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Kinerja keuangan PT PJA cenderung menurun, dengan penurunan aset lancar, peningkatan liabilitas jangka pendek, dan penurunan pendapatan usaha akibat pandemi Covid-19.
Pengikatan agunan belum memberikan hak preferensi bagi bank, karena belum dilengkapi Akta Hak Tanggungan. Sejak Tahun 2016 s.d. Tahun 2019, PT PJA tidak dapat memenuhi rasio CR dan DSCR, dan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, DSCR sampai bernilai negatif. Proyeksi Cash-flow selama 3 tahun ke depan yakni Tahun 2022 s.d. 2024 belum dapat memenuhi rasio minimal CR yakni 1 kali. Rasio kecukupan agunan tidak mencapai 125%.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Dr. Harli Siregar. (RRI)
Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menggali kasus dugaan korupsi di S PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang juga melibatkan Bank DKI. Ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian dan penyalagunaan kredit (side streaming). Kejagung diketahui mengusut kasus itu sejak 25 Oktober 2024 dan perintah penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-62/F.2/Fd2/10/2024 keluar pada 20 Maret 2025.
Adapun kasus ini diduga melibatkan sejumlah bank besar mulai dari PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), PT Bank DKI, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai kreditur Sritex. Sejumlah saksi internal dari Sritex sudah dipanggil. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan bahwa penanganan kasus ini masih bersifat umum sehingga belum membidik siapa saja yang potensial menajdi tersangka. Namun yang jelas, kata dia, ada triliunan uang yang menguap sehingga menimbulkan kerugian. “Penyidikan masih berlanjut dan kerugian sudah mulai dihitung. Keterlibatan oknum pihak bank dan pastinya Sritex selaku debitur menjadi subjek hukum,” kata Harli.
IPO di Tengah Badai, Sekadar Pencitraan?
Di tengah terpaan badai akibat bobolnya sistem IT, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyinggung rencana initial public offering (IPO) PT Bank DKI saat rapat terbatas dengan para direksi terkait gangguan layanan IT bank itu. Ia mengatakan proses persiapan IPO Bank Pembangunan Daerah (BPD) itu harus dilakukan maksimal 6 bulan.
Wacana untuk melantai di bursa saham ini sebenarnya sudah berhembus sejak 2015 lalu. Namun karena sejumlah hal, rencana ini terus berubah. Insiden ambyarnya sistem IT ini pun sedikit banyak akan berpengaruh terhadap proses tersebut.
Direktur Utama PT Bank DKI Agus Haryoto Widodo, memastikan Bank DKI bakal gelar initial public offering (IPO) atau penawaran umum di bursa efek tahun ini. Agus menerangkan, proses teranyar telah sampai pada tahap penilaian oleh konsultan terkait untuk memeriksa fundamental perusahaan. “Awal bulan depan (hasil) assesment keluar, baru akan mulai persiapan IPO,” ujar Agus di Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Direktur Utama PT Bank DKI Agus Haryoto Widodo. (FTNews)
Namun sebelum memutuskan IPO, Bank DKI akan mempertimbangkan kondisi pasar hari ini. Sebab, fluktuasi pasar mempengaruhi rencana Bank DKI yang sebetulnya hendak IPO beberapa tahun lalu. Agus menaksir, target dana yang hendak dihimpun dari pasar sekitar Rp 3,5 triliun hingga Rp 4 triliun. “Bayangan saya harusnya kurang lebih sekitar Rp 3,5 triliun atau Rp 4 triliun mungkin ya, tapi ini bukan angka final saya katakan ya, ini kan nanti kita hitung lagi,” pesannya.
Lebih lanjut, Agus mengatakan, rencana untuk melantai di bursa efek ini terutama agar Bank DKI dapat lebih transparan di hadapan publik. “Dengan kita IPO itu kan pengawasan jadi pengawasan publik. Jadi tata kelola atau governance-nya kita akan semakin lebih baik, sebenarnya arahnya ke sana,” terang Agus.
Pakar Perbankan dan Praktisi Sistem Sistem Pembayarand Arianto Muditomo mengatakan ihwal terhentinya sistem layanan perbankan Bank DKI saat masa libur Lebaran 2025 dapat ditinjau dari kualitas penerapan tata kelola teknologi informasi dalam kerangka Good Corporate Governance atau GCG perbankan. Dia merujuk pada Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, setiap bank wajib memastikan keberlanjutan operasional dan keandalan sistem TI sebagai bagian integral dari governance.
Arianto dalam posisi yang skeptis bahwa mati sistemnya layanan perbankan akibat kesalahan internal. Kesalahan itu bisa saja terjadi disengaja untuk kepentingan tertentu. “Gangguan sistem tersebut mencerminkan kemungkinan lemahnya fungsi pengawasan atas pengelolaan risiko operasional, yang dalam praktik GCG harus dikendalikan melalui penerapan manajemen risiko TI yang memadai,” kata Arianto kepada Law-justice, Jumat (25/4/2025).
Lain itu, dia menyampaikan tata kelola Bank DKI saat ini menghadapi sorotan serius setelah dikabarkan adanya dugaan penyimpangan dalam pemberian kredit, termasuk pelanggaran prinsip kehati-hatian (prudent banking) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan internal maupun eksternal. Setidaknya itu bisa dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan.
“Bila benar hal ini terjadi, maka ini menandakan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance Bank DKI, terutama pada aspek compliance dan risk management, masih perlu diperkuat untuk mencegah risiko kredit bermasalah dan meningkatkan akuntabilitas manajemen,” kata Arianto.
Bermasalahnya tata kelola Bank DKI menghambat akselerasi bisnis. Setidaknya tampak dari maju-mundurnya rencana Initial Public Offering atau IPO, yang tak kunjung terealisasi. Padahal sudah diwacanakan sebelum 2025 ini. Arianto menegaskan molornya realisasi IPO disebabkan dari masalah tata kelola Bank DKI selama ini, termasuk dalam soal kinerja keuangan.
Sebab, berdasarkan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Efek, calon emiten harus menunjukkan kinerja laba bersih berturut-turut, struktur permodalan yang kuat, dan kepatuhan tata kelola. Dari sisi ini, artinya Bank DKI bisa disebut tidak memenuhi kualifikasi sehingga rencana IPO tak bisa berjalan. “Lambatnya rencana IPO Bank DKI dimungkinkan terkait dengan kinerja keuangan dan kualitas struktur aset yang mempengaruhi kemampuan memenuni persyaratan go public di Indonesia,” tutur Arianto.
Arianto menekankan bahwa secara historis, Bank DKI terlihat mencatat laba, tingkat ROA dan ROE. Akan tetapi kinerja ini perlu dibandingkan secara relatif dengan bank daerah lain yang sudah IPO, serta rasio NPL mereka terhadap rata-rata industri. Dia merujuk pad bank daerah seperti Bank Pembangunan Daerah di luar Jakarta, seperti di Sumatra dan Jawa Barat. “Posisi relatif terhadap industri ini dapat mempengaruhi pasar dan regulator lebih berhati-hati dalam menilai kelayakan penawaran saham perdana mereka,” ujar dia.
Adapun merujuk kinerja keuangan konsolidasian Bank DKI tercata mengalami koreksi pada 2024. Menukil laporan keuangan, laba bersih tahun berjalan turun di nominal Rp779,09 miliar. Padahal tahun sebelumnya mencatatkan laba sebesar Rp1,02 triliun. Dengan kata lain secara statistik, penurunan laba Bank DKI sebesar 23,62 persen secara tahunan. Masih dalam laporan keuangan Bank DKI, penurunan ini disebutkan karena adanya anjlok nilai atau disebut dengan impairment loss yang terkerek naik secara akumulataif. Persisnya, Bank DKI membukukan beban kerugian anjlok nilai aset mencapai Rp346,39 miliar pada 2024. Secara statistik, perolehan angka ini melonjak dari Rp180,94 miliar pada 2023, atau meningkat sebesar 99,8% secara jumlah tahunan.
Capaian tidak baik itu sejalan dengan meningkatnya kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL di Bank DKI. Adapun NPL terkerek naik hingga 2,54 persen atau hampir menyentuh 3 persen dari periode sebelumnya, yaitu 1,76 persen. Berarti realitas NPL ini menunjukkan adanya tekanan dari kualitas kredit yang buruk sehingga memengaruhi kinerja keuangan.
Lain itu, NPL net juga merangkak naik dari yang semualnya 0,58 persen ke angka 1,06 persen. Nilai NPL gross ini menjadi kenyataan ihwal jumlah keseluruhan kredit yang tak beres. Tak sebatas itu, tapi ada juga kompensasi bunga yang belum dibayar dan biaya lainnya. Padahal NPL net penting ditekan angkanya tidak membengkak lantaran pengertiannya yaitu NPL gross yang telah dikurangi cadangan kerugian pinjaman. Jumlah ini yang lantas dialokasikan oleh bank.
Masih dalam kinerja kuangan, Bank DKI juga tercatat mengalami anjlok efisiensi operasional. Nilai Biaya Operasional Pendapatan Operasiona naik dari 78,03 persen ke 84,98 persen. Sejurus dengan itu, Cost to Income Ratio (CIR) pun terkoreksi naik dari yang awalnya 56,85 pesen ke angka 62,27 persen. Dari catatan terkait BOPO ini menunukkan adanya tekanan struktur pembiayaan operasioanal yang mesti memengaruhi keuangan korporasi. Persentase aset yang menjadi salah satu parameter IPO pun pantas disorot. Ini dikarenakan nilai aset konsolidasian Bank DKI mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Adapun total aset per Desember 2024 yaitu Rp82,37 triliun atau hanya naik 0,83% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni Rp83,06 triliun.
Dunia perbankan, laba saja tidak cukup untuk meraih kepercayaan dan keyakinan calon investor ataupun nasabah. sejumlah insiden yang terjadi di Bank DKI menunjukkan ada persoalan di pelaksanaan GCG (Good Corporate Governance). Khusus buat Bank DKI, sebagai bank plat merah yang dimiliki oleh Pemprov Jakarta, bank ini bukan sekedar mengelola dana nasabah. Lebih jauh, ada dana milik rakyat Jakarta yang dikelola. Jika pengelolaannya serampangan seperti yang terjadi ini, duit rakyat juga yang terancam raib.
Adanya temuan BPK yang menunjukkan adanya ketidak-hati-hatian (pruden) dalam pengelolaan kredit dan juga adanya dugaan penyimpangan lainnya, menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan manajemen bank ini. Upaya IPO yang terus tertunda, me nunjukkan ada persoalan serius di balik pengelolaan bank ini. Berganti nama saja tidak lah cukup, mesti ada perubahan yang signifikan di manajemen. Sejumlah kasus korupsi yang telah menyeret 2 mantan direktur utamanya menjadi pesakitan rupanya belum menjadi peajaran bagi manajemen.
Pekerjaan rumah ini tentunya harus segra diselesaikan oleh Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta yang dipercaya oleh rakyat untuk mengelola aset kota, termasuk Bank DKI. Ditambah lagim Bank DKI merupakan BUMD milik Jakarta yang memberikan deviden terbesar. Meski demikian potensi deviden yang lebih besar masih bisa digarap jika bank ini dikelola dengan prinsip tranparan dan profesional serta patuh dengan GCG. Gebrakan Pramono ditunggu untuk membereskan bank ini.
Rohman Wibowo
Ghivary Apriman