Nusron pun berterima kasih atas laporan dari masyarakat mengenai status HGB itu. Ia berjanji akan mengambil tindakan cepat dan tepat untuk menyelesaikannya.
"Kami atas nama Menteri ATR/BPN mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada publik dan kami akan tuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya, tidak ada yang kami tutupi," kata Nusron dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (20/1).
Nusron menjelaskan saat ini pihaknya sedang menjalin komunikasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Mereka hendak memastikan batas garis pantai di Kabupaten Tangerang.
Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah wilayah-wilayah yang bersertifikat HGB itu termasuk laut atau daratan. Menurutnya, pelanggaran terjadi bila sertifikat HGB itu dibuat di wilayah laut.
"Besok sudah ada hasil karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat jadi garis pantainya mana. Kami tidak mau berspekulasi dulu apakah ini dulunya berupa tambak atau berupa apa," jelasnya dilansir dari CNN Indonesia.
Nusron mengakui ada 263 bidang tanah di atas pagar laut Tangerang yang punya sertifikat HGB. Sertifikat-sertifikat itu atas nama PT Intan Agung Makmur (234 bidang), PT Cahaya Inti Sentosa (20 bidang), perseorangan (9 bidang). Selain itu, ada 17 bidang lainnya yang dilengkapi sertifikat hak milik (SHM).
Sebelumnya, publik geger karena ada pagar di laut Kabupaten Tangerang sepanjang 30 kilometer. Pemerintah pun mengaku tak tahu siapa pemilik pagar tersebut.
TNI lantas menerjunkan prajurit untuk membongkar pagar itu. Tindakan tersebut sempat dikritik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena tak ada koordinasi. Namun, TNI tetap melanjutkan pembongkaran.
"Lanjut, sudah perintah presiden," kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kepada wartawan lewat pesan singkat, Minggu (19/1).