law-justice.co - Bicara dugaan korupsi impor beras, ibarat – maaf – membicarakan kentut. Ada baunya, tapi wujudnya tiada. Nyaris seluruh kalangan mahfum dan sepakat jika dalam impor beras – juga sejumlah komoditas pangan lain – sarat indikasi korupsi. Namun, belum ada kasus yang signifikan ditangani oleh penegak hukum. Hingga sekelompok masyarakat melaporkan dugaan korupsi impor beras tahun 2024 yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun.
Tak seperti biasanya, hari itu Kamis (4/7/2024) siang, jalanan di depan Gedung Merah-Putih markas Komisi Pemberantasan Korupsi tampak ramai. Sejumlah polisi berjaga, serta mengamankan satu lajur jalanan. Sekira 500 orang berdemonstrasi meminta komisi ini segera menuntaskan laporan dugaan korupsi impor beras dan demurrage.
Ratusan massa ini merupakan perwakilan masyarakat yang terhimpun dalam Studi Demokrasi Rakyat (SDR). Dalam aksi ini mereka membawa sejumlah poster dan baliho yang isinya meminta KPK segera mengusut Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.
Massa aksi menuding keduanya bertanggungjawab dalam dugaan korpsi impor beras senilai Rp 2,7 triliun dan dend demurrage Rp 294,5 miliar akibat keterlambatakn proses bongkar di pelabuhan. Diketahui, sehari sebelumnya, pada Rabu (3/7/2024), Hari Purwanto selaku Direktur Eksekutif SDR menyampaikan laporan resmi ke KPK terkait kasus ini.
Kutipan Surat Laporan SDR dan Dokumen pelengkapmya. (SDR)
Hari Purwanto mengatakan sepanjang 2024, pemerintah diketahui telah mengimpor sejumlah 2,2 juta ton beras. Tetapi, faktanya harga beras tak jua turun, justru cenderung terus merayap naik. “Fakta ini menjadi latar belakang Studi demokasi rakyat (SDR) terpanggil untuk melakukan investigasi terkait dengan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bapanas dan Perum Bulog ini,” ujar Hari.
Dia mengaku terkejut saat meneliti hasil investigasi ini. “Sungguh mengejutkan bahwa hasil investigasi SDR ternyata menemukan adanya indikasi markup dengan nilai luar biasa. Bulog kedapatan mengimpor beras dengan harga lebih mahal dari harga penawaran,” katanya.
“Data menunjukkan, perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group yang memberikan penawaran untuk 100.000 ton beras seharga 538 dolar AS per ton dengan skema FOB dan 573 dolar AS per ton dengan skema CIF Indonesia,” imbuhnya.
Merujuk perbedaan harga tersebut, Hari mengatakan ditemukan adanya selisih harga sangat besar secara akumulatif hingga triliunan rupiah. Hasil perhitungannya berdasarkan kurs rupiah Rp15.000 atau mendekati kurs rupiah di dollar AS pada awal Januari 2024, yang dikalikan dengan total impor beras sejak periode Januari hingga Mei 2024—yang menurut data BPS mencapai 2,2 juta ton. “Saya saat ini ditanya KPK soal selisih harga, saya jawab sederhana saja. Saya bagi saja dengan data BPS dan saya pukul rata lalu ketemu angka rata-rata dan saya kurangi dari penawaran Tan Long. Ada selisih mark up untuk 2,2 juta ton dan ketemu (selisihnya) Rp2,7 triliun,” kata Hari kepada Law-justice, Kamis (1/8).
Tan Long Grup dalam pemberitaan di media massa Vietnam, menyangkal sebagai pemenang tender impor beras untuk Bulog. Truong Sy Ba, mengatakan pernah menawarkan impor beras ke pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan harga 538 US$/MT dengan skema FOB. Akan tetapi, kata pimpinan perusahaan ini, Amran tidak merespons serius karena ketidakcocokan harga. Truong bilang, Amran lebih tertarik dengan penawaran harga dari anak perusahaannya, yaitu Loc Troi.
Namun, menukil dokumen laporan SDR yang Law-justice terima, harga yang ditawarkan Loc Troi lebih besar, yakni US$ 604. Klaim harga yang disampaikan korporasi Vietnam itu dan data impor beras dari BPS menjadi dasar adanya dugaan mark-up harga. “Saya melihat Bulog mengklaim selalu transparan, tapi tidak beralasan. Tidak ada transparansi dalam proses tendernya,” kata Hari.
Adapun selepas laporan ini masuk ke KPK, Bulog dan Bapanas kompak menyangkal. Laporan SDR dinilai tidak kuat faktanya karena tender impor beras yang dimenangkan ke Tan Long Grup disebut tidak pernah terjadi. Bahkan teranyar, Bapanas mengeluarkan imbauan terkait setop banyak memakan nasi demi menekan impor. Bagi Hari, respons Bulog dan Bapanas hanya sebagai pengalihan isu. “Bulog dan Bapanas defensif, tapi tidak mengklarifikasi detail data saya. Mereka tidak mau bilang impor yang selalu banyak bukan karena keinginan institusinya atau negara tapi dari permintaan publik, jadi mereka menyalahkan publik. Padahal kan dalam perpres pembentukan Bapanas adalah menjaga kedaulatan pangan yang sumbernya tentu harus dalam negeri karena Indonesia negara agraris,” kata dia.
Bicara soal aktor di balik impor beras yang diduga sarat korupsi ini, Hari menduga keterlibatan kuat Kepala Bapanas Arief Prasetyo dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi. Relasi kerja antar keduanya melatarbelakangi konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan impor. Arief dan Bayu sempat bekerja dalam satu BUMN bersama, yaitu di PT Rajawali Nusantara Indonesia yang kini masuk holding ID Food—perusahaan pelat merah di sektor pangan. “Siapa mafianya. Tidak mungkin posisi saat ini arif sebagai Kepala Bapanas dan Bayu sebagai Dirut Bulog tidak disetel oleh aktor-aktor yang selama ini dicurigai,” kata dia.
Hari mengatakan aktor di balik dua pejabat itu adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Titik tolaknya karena Jokowi membentuk Bapanas dengan sejumlah kewenangan yang tampak melangkahi otoritas kementerian, semisal Kementerian Pertanian untuk urusan pangan. Adapun Bulog berdiri pada 2021 atas restu Jokowi berdasar Perpres Nomor 66/2021. Salah satu klausul dalam beleid hukum itu memandatkan Bapanas sebagi institusi yang bisa lakukan perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan.
“Bisa saja presiden langsung yang membentuk Perpres Bapanas ini (sebagai aktor utamanya). Lewat Perpres ini, sudah pasti ada pihak yang diuntungkan. Apakah ini salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh presiden sendiri yang membuat bapanas sebagai institusi super body untuk impor beras,” ucapnya.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto menunjukkan surat laporan dugaan korupsi impor beras dan demurrage di kantor KPK, Rabu (3/7/2024).
Kebijakan impor beras, diduga Hari menjadi arah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Lepas dari itu, cuan dari impor beras diduganya untuk kepentingan politik. Dia merujuk pada kenaikan jumlah impor yang naik signifikan. Pada 2022, impor beras berjumlah 429.210 ton dan naik pesat hingga 2,06 juta ton setahun berselang atau saat tahun politik. “Apakah memang ada mark up atau memang ini kuat dugaannya untuk kepentingan politik saat pilpres kemarin. Atau ini berpengaruh juga untuk pilkada nanti,” tuturnya.
Impor beras di periode kedua Jokowi memang relatif cukup stabil di angka 400 ribuan ton (kecuali 2023 dan 2024). Tetapi, di periode pertama kepresidenannya, bahkan Indonesia sempat mengimpor beras sebanyak 2,2 juta ton pada 2018 dari sejumlah negara di Asia. Soal masifnya impor beras ini, Hari mendapat cerita bahwa ada semacam insentif dari presiden kepada Dirut Bulog yang mampu mendatangkan banyak beras luar negeri. Hal ini berdasar pengalaman seorang mantan aktivis mahasiswa yang sempat mengikuti seleksi Dirut Bulog.
“Ada salah satu calon yang menolak impor beras. Kalau si calon ini setuju impor, sudah disediakan uang di Singapura, untuk per kilo itu ada harganya. Saya cuma mau bilang bahwa presiden diduga menikmati uang (dari impor ini),” kata Hari.
Diskresi presiden dalam menggenjot impor beras, katanya, tak terlepas pula dari desakan korporasi swasta. Produsen beras kelas kakap semacam Wilmar diduga menyokong kebijakan dan mendulang untung dari impor beras selama ini. Dugaannya berkaca pada sejumlah pemberian sejumlah proyek pada korporasi swasta di PSN seperti proyek pembangunan IKN. “Jelas ada. Jokowi melindungi pengusaha-pengusaha ini dan mereka saling melindungi. Jokowi pengatur rencana dengan mengeluarkan Perpres (pembentuakn Bapanas) ini,” kata dia.
Adapun Wilmar mulai mengibaskan ekspansi bisnisnya di sektor beras sejak 2018, setelah bertahun-tahun menguasai sektor agribisnis dengan perusahaan sawitnya. Melalui PT Wilmar Padi Indonesia, kini entitas bisnis Wilmar Group itu menjelma sebagai salah satu korporasi besar di industri pangan. Pada awal Januari 2024 atau saat impor beras digenjot, Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi menyambangi pabrik Wilmar.
Hari bilang, sejumlah beras yang sempat tertahan di sejumlah pelabuhan bisa saja diperuntukkan bagi korporasi swasta. Sebab, persoalan demurage dikarenakan kelengkapan dokumen peti kemas yang sarat disengaja tidak dipenuhi. Sedikitnya, terdapat 490 ribu ton beras impor Bulog tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya hingga Juni 2024. Dia juga mewanti-wanti alasan penggunaan peti kemas untuk pengangkutan beras.
“Bisa dicurigai jika dalamnya berisi beras, bisa saja hancur atau busuk karena hakikatnya beras butuh ruang udara, bukan tertutup. (Di sisi lain) saya mau bilang kalau ini ada penggelapan dokumen yang hingga akhirnya jadi demurage. Dan ini dialihkan ke perusahaan. Impor ini jangan-jangan sengaja menguntungkan perusahaan besar tapi atas nama Bulog untuk impornya,” tutur Hari.
Dari sisi Bulog, dia menduga skema pengangkutan ini hanya sebagai cara untuk mengungtungkan anak usahanya yang bergerak di bidang logistik, yaitu PT Jasa Prima Logistik Bulog (JPLB). Sebab, selain tidak lengkapnya dokumen pengangkutan, ada pula masalah teknis yang disebabkan JPLB sehingga pasokan beras tidak bisa segera diantar ke gudang Bulog. “Masih dalam penelusuran, apakah kebijakan menggunakan kontainer ini sengaja ditujukan untuk menguntungpohak tertentu dalam hal ini penyedia jasa dan persewaan kontainer,” kata dia.
Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, pun mengatakan keterlibatan korporasi swasta tidak bisa dinihilkan dalam impor beras yang selama ini berlangsung. Ketersediaan beras impor, katanya, berperan siginifikan ketika produktifitas petani dan kondisi iklim mempengaruhi turunnya jumlah produksi dalam negeri. Sehingga opsi untuk memanfaatkan beras impor yang dipasok ke Bulog bisa saja menjadi opsi produsen beras.
Informasi yang saya dengar, beras SPHP beras dari Bulog itu kan dijual bebas ya. Jadi beras itu bisa dibeli dan dikemas ulang. Waktu Pilpres kan ada kejadian yang beras Bulog yang dibeli dan dikemas ulang untuk bahan kampanye. Dalam kasus impor beras ini bisa saja perusahaan A beli sekian ton dari Bulog. Misal harga bisa 9-12 ribu per kilogram, lalu sebagai pengusaha beras ada dua peluang. Bisa dijual dengan label beras SPHP atau bisa dikemas ulang dengan label beras lain,” kata Said kepada Law-justice, Jumat (2/8/2024).
“Jadi, ada beras bulog yang disalahgunakan untuk jadi beras premium. Atau memang ada beras impor yang kualitasnya rendah lalu dibeli pengusaha untuk dicampur dan dikemas lagi jadi beras lebih baik. Polanya seperti itu,” ia menambahkan.
Dugaan penggunaan beras impor yang digarap korporasi swasta, kata Said, juga bisa terlihat dari harga ecer tertinggi atau HET beras premium yang selalu fluktuatif, bahkan cenderung naik. Jika menilik data Bapanas, HET beras premium memang cenderung naik pada kuartal awal 2024. Semisal pada awal Januari yang menyentuh Rp15.110 dan naik menjadi Rp15.900 sebelum akhirnya tembus hingga Rp16.410 pada Maret.
Bicara soal siapa korporasi swasta, Said bilang pemainnya sudah bisa ditebak. “Siapa pemain beras dalam skala besar di Indonesia. Kan enggak banyak juga. Itu-itu aja pemainnya. Kalau mau telusur bisa cek data siapa saja yang beli beras Bulog. Soalnya pada 2023 tengah sampai awal 2024 kan stok gabah minim sekali,” ujar dia.
Menurutnya, laporan dugaan korupsi impor beras ini memang bolanya ada di Bapanas dan Bulog. Bapanas berperan sebagai regulator dan Bulog menjadi operator. “Artinya kalau betul dugaan pelapor ke KPK itu bisa dibuktikan makin menunjukkan fakta (di kasus selain impor beras) bahwa pemerintah sekongkol dengan pedagang untuk mendapat keuntungan. Kan ada contoh kasus korupsi impor daging dan bawang putih sampai minyak goreng,” kata dia.
Lain itu, Said bilang kasus impor beras ini pun berkelindan juga dengan kepentingan politik. Sebab, impor pangan termasuk beras hadir dari kebijakan aktor politik. “Impor pangan biasanya dilakukan secara legal dengan menggunakan regulasi atau peraturan. Tapi kan di balik itu banyak ketidakwajaran. Aktor kunci tidak jauh jika merujuk pada kasus importasi pangan sebelumnya, satu partai politik yang bisa saja berkongsi dengan private sector,” kata dia.
Masih karena kepentingan politik, ajang politik elektoral seperti Pilpres tahun ini juga turut menjadi variabel yang memungkinkan adanya permainan dalam impor beras. Beras yang surplus karena impor tidak hanya dipolitisasi untuk mendulang suara, tetapi aktor politik mendapat modal tambahan dari proses importasi. “Sebab Instrumen yang paling mudah adalah memainkan importasi karena ada selisih cukup besar dari importasi. Saya kira kasus ini tidak terlepas dari situasi politik yang ada. Kepentingan politiknya sangat kental. Aliran dana selisih atau mark upnya kemana, itu yang perlu diungkap,” kata Said.
Menanggapi laporan tersebut, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyebut bila Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. "Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," kata Mokhamad Suyamto dalam keterangan pers tertulis yang diterima Law-Justice, Rabu (31/07/2024).
Senada dengan Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan Perum Bulog mendapat penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada tahun 2024. Pada periode Januari-Mei 2024, katanya, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Dia menyebut impor dilakukan oleh Perum Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional. Hal itu, katanya, juga dengan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.
"Kami terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami," ujarnya.
Bapanas juga merespons laporan ini. Bapanas menghormati adanya laporan ini. "Tentu kita hormati dan hargai pelaporan dari masyarakat tersebut sebagai hak dalam berdemokrasi. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK juga mesti kita hormati dan dukung sepenuhnya," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam keterangannya, dilansir Antara, Sabtu (6/7/2024).
Ketut menyebut hal itu merupakan hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Ia menjelaskan bahwa Bapanas bekerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Perum Bulog. "Dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog," ujar Ketut.
Ketut juga mengatakan dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapanas senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.
Picu Reaksi Publik
Laporan SDR ini seolah memantik api dijerami kering. Sambutan publik dan pejabat mulai ramai. Dari KPK pun langsung merespon positif laporan SDR. KPK langsung melakukan proses verifikasi telaah terkait laporan dugaan korupsi impor beras yang menyeret Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kabulog Bayu Krisnamurthi.
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, proses telaah itu dilakukan oleh Direktorat PLPM KPK selaku penerima laporan dari Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto. Apabila dalam proses verifikasi telaah laporan telah memenuhi syarat, laporan tersebut bakal ditindaklanjuti oleh Kedeputian Penindakan KPK. "Kriterianya untuk bisa ditindak lanjuti, maka akan diproses," ujar Tessa kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).
Tessa mengatakan, saat ini laporan itu sedang dianalisa KPK. Jika kemudian dianggap cukup memberi petunjuk adanya tindak pidana korupsi, pihaknya tak segan untuk menaikan laporan itu ke tingkat penyelidikan. "Tapi kalau tidak, tentunya dari pihak penerima laporan akan meminta pihak pelapor untuk melengkapi," katanya.
Namun, lewat sebulan pelaporan tersebut, belum ada informasi yang jelas tentang perkembangan tindak lanjutnya dari KPK. KPK mengonfirmasi hingga saat ini masih melakukan penelusuran fakta yang dilaporkan SDR. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan belum dapaat memastikan apakah laporan dugaan korupsi impor beras ini bisa dilanjut ke proses penyelidikan.
“Saya belum dapat info terkait hal tersebut. Bila sudah lengkap akan dilakukan telaah untuk menilai apakah perkara dimaksud masuk kategori perkara yang bisa ditangani oleh KPK atau tidak. Namun bila dinilai laporan yang masuk belum lengkap, pelapor akan diminta untuk melengkapi mulai dokumen pendukung dan sebagainya,” kata Tessa kepada Law-justice, Jumat (2/8/2024).
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto. (Okezone)
Kelambanan KPK dalam memproses laporan ini lantas memantik protes dari kalangan masyarakat sipil. Mantan Komisioner KPK Haryono Umar mendesak lembaga ini segera menuntaskan laporan demurrage impor beras sebesar Rp294,5 miliar. Skandal itu harus dikelarkan karena menyangkut hajat hidup banyak orang. “KPK (aparat penegak hukum) harus menindaklanjuti kasus ini (skandal demurrage Rp 294,5M), karena ini menyangkut hajat hidup rakyat,” kata Haryono, Sabtu (3/8/2024).
Haryono menjelaskan tindakan korupsi di sektor pangan sangat tidak bisa dibiarkan. Sebab, pemerintah sudah susah payah memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan banyak cara.
Senada, Managing Director PEPS Anthony Budiawan menilai tida ada ada alasan KPK untuk tidak menindaklanjuti laporan masyarakat. Apalagi dia menilai, laporan SDR terkait impor beras ini valid dan lengkap sebagai bukti permulaan untuk KPK melakukan penindakan. "Mestinya KPK segera melakukan pmeyelidikan terhadap laporan ini. Sudah jelas pihak-pihak yang dilaporkan dan unsur-unsur yang dilaporkan," ujar Anthony, Jumat (2/8/2024)
Anthony mendesak agar KPK segera menuntaskan kasus yang diduga merugikan negara. "Masyarakat harus menuntut KPK untuk menyidik semua pihak sampai tuntas, sampai ke pihak yang paling bertanggung jawab. Siapa saja penikmat kerugian negara atas impor beras tersebut," kata Anthony.
Anthony mengaku memiliki perhitungan sendiri terkait potensi kerugia negara. Dia memperkirakan kerugian mencapai Rp 8,5 triliun dalam dua tahun terakhir. Dia pun mentaksirkan perhitungan kerugian negara. "Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar USD 117 per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara mencapai USD 565 juta, atau sekitar Rp 8,5 triliun," kata Anthony.
DPR Bakal Bikin Pansus Impor Beras
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan memastikan akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun. Seperti diketahui kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai tersebut diduga Rp 294,5 miliar dan menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. “Iya nanti kita usulkan dan dorong,” kata Daniel ketika dihubungi, Rabu (31/07/2024).
Daniel menilai pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait dugaan skandal impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. “Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” ujarnya.
Politisi PKB tersebut juga memandang pembentukan Pansus dugaan skandal impor beras diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pangan RI. Daniel menekankan bila pembentukan pansus tersebut adalah sebagai komitmen dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. “Sekaligus perbaikan tata kelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan,” imbuhnya.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. (eMedia DPR)
Sementara itu, Anggota DPR Komisi IV RI Andi Akmal Pasluddin menyampaikan kekhawatirannya atas kenaikan harga beras yang terus meningkat hingga pekan ketiga Juli 2024. Saat ini, harga rata-rata nasional di tingkat eceran telah mencapai Rp 15.078 per kilogram, yang merupakan kenaikan signifikan yang membebani masyarakat. Menurut Andi, kenaikan harga beras ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penahanan stok oleh pelaku usaha dan belum optimalnya distribusi beras dari panen raya April-Mei 2024.
Dia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas agar pelaku usaha tidak menahan stok beras dan memastikan Perum Bulog menggelar operasi pasar beras yang terfokus untuk menstabilkan harga. “Kami meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan Bulog, untuk segera melakukan intervensi pasar agar harga beras kembali stabil. Pelaku usaha yang menahan stok harus ditindak tegas dan operasi pasar harus segera dilakukan,” kata Andi saat dihubungi, Rabu (31/07/2024).
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani turut bersuara mengenai jumlah impor beras yang sudah mencapai 2,2 juta ton. Puan menyebut bila pemerintah melakukan sejumlah langkah intervensi yang di antaranya adalah melakukan impor beras. Puan menyebut bila pemerintah lamban melakukan pengendalian harga beras. Dia meminta harga beras segera ditekan agar tidak membebani masyarakat. “Dari Bulan Juni harga beras terus naik, harus ada evaluasi dari Pemerintah untuk segera mengatasi hal tersebut. Beban masyarakat akan semakin berat jika kenaikan harga beras belum dikendalikan,” kata Puan Maharani kepada wartawan pada Senin (29/07/2024).
Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Sabtu (27/07/2024) harga beras premium tercatat mencapai Rp 15.860 atau naik hingga 1,99 persen. Sedangkan untuk beras medium senilai Rp 13.620 atau naik 0,29 persen.
Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada minggu keempat Juli 2024, beras terus mengalami kenaikan harga di 33,33 persen wilayah di Indonesia. Yaitu 120 daerah kabupaten/ kota dengan kenaikan sebesar 0,78 persen dibanding Juni 2024.
Karena itu, Puan meminta kepada pemerintah untuk menjamin stok beras di pasaran kebutuhan masyarakat dan menstabilkan harga beras. “Pemerintah harus bisa memastikan keamanan stok beras sehingga distribusi lancar. Kalau distribusi lancar, harga beras akan mulai kembali stabil,” ujarnya.
Puan menuturkan Perum Bulog telah menyiagakan pasokan melalui pengadaan beras dalam negeri sebanyak 759.419 ton hingga pertengahan Juli 2024. Sehingga, stok beras ini sebagian besar merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk kebutuhan bantuan pangan, stabilisasi harga dan pasokan untuk operasi pasar.
Selain itu, Pemerintah juga berencana membuka keran impor beras sebanyak 2,2 juta ton. Karena itu, Puan meminta pemerintah mengawasi pelaksanaan impor beras ini dengan ketat agar tidak ada kerugian negara.
"Cadangan beras harus bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, dan segera didistribusikan kepada daerah yang mengalami defisit stok beras,” tegas Puan.
Mantan Menko PMK ini menyatakan, Pemerintah perlu peka terhadap kondisi kenaikan harga-harga komoditas pangan di pasaran. Apalagi, ketidakstabilan harga beras dapat memicu kenaikan inflasi. Puan juga mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan operasi pasar. Operasi pasar penting dilakukan agar tidak ada oknum penjual yang menaikan harga melebihi harga pasar pada umumnya.
“Operasi pasar ini bertujuan untuk menjual beras dengan harga yang lebih terjangkau langsung kepada masyarakat. Intinya jangan ada masyarakat yang kesusahan jika ingin membeli beras,” ujarnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Fajarasia)
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyebut akan melakukan pengecekan ke pelabuhan hingga memanggil direksi Perum Bulog guna mendalami skandal mark up impor beras yang ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp 8,5 triliun. “Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog (untuk mendalami dugaan skandal mark up impor beras),” katanya usai dikonfirmasi, Kamis (01/08/2024).
Politisi yang akrab disapa Hero ini mengungkapkan Komisi VI DPR RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog pada masa reses yang berlangsung. “Jika memungkinkan di masa reses ini,” ungkapnya.
Hero berharap, langkah tersebut dapat memberikan gambaran jelas atas dugaan skandal mark up impor beras yang diduga menelan kerugian negara hingga Rp 8,5 triliun. Hero menyebut polemik yang terjadi mengenai permasalahan beras diharapkan bisa segera diselesaikan dan menjadi fokus pemerintah. “Sisa waktu di periode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” ucapnya.
beras bukanlah sekedar komoditas, di dalamnya juga terkandung nilai ketahanan pangan. Ketahanan pangan berelasi langusng dengan ketahanan nasional suatu bangsa. Penanganan ketahanan pangan yang masih berbasis impor ini membuat posisi nasional di geopolitik kawasan menjadi lemah. Kini, Indonesia ditengarai menjadi salah satu pemngimpo beras terbesar di dunia. Padahal bangsa ini mengaku sebagai bangsa agraris.
KPK harus serius menyikapi laporan masyarakat terkait dugaan korupsi impor beras ini. Sebab, jika benar ternyata ada campur tangan pemburu rente dalam kebijakan pangan, maka itu bukan sekadar kejahatan ekonomi saja. Nasib dan masa deopan bangsa ini menjadi taruhannya. KPK mesti sigap untuk menelesurui, bukan hanya sebatas laporan masyarakat, namun seluruh entitas dan elemen yang terkait dengan impor beras.
Ghivary Apriman
Rohman Wibowo