Jakarta, law-justice.co - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dalam posisi menanggapi pidato yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas V partai tersebut.
Hal itu disampaikan Ari saat ditanyakan ada atau tidaknya tanggapan dari Presiden terkait pidato Megawati.
"Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketum PDIP, karena Rakernas PDIP merupakan agenda internal dan pidato tersebut ditujukan untuk kalangan internal PDIP," kata Ari melalui pesan singkat yang diterima, Jumat (24/5) malam, dikutip dari Antara.
Ari menyampaikan saat pidato tersebut disampaikan, Jokowi masih melakukan kegiatan internal di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung.
"Bahkan, sore tadi, sekitar pukul 16.15 WIB, Presiden Jokowi justru sedang berbagi kebahagiaan bersama warga masyarakat sekitar Istana (Yogyakarta), dengan membagikan sembako, termasuk untuk pedagang asongan, pengayuh becak, dan kaum difabel," ungkapnya dilansir dari CNN Indonesia.
Dalam Rakernas V, Megawati berbicara sejumlah hal mulai dari pemimpin otoriter populis, kelahiran reformasi untuk wujudkan negara hukum yang demokratis, hingga menyinggung soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dan UU Penyiaran.
Megawati juga menyoroti berbagai kecurangan dalam Pemilu 2024 lalu. Menurutnya, dugaan kecurangan pemilu bahkan telah diakui berbagai pihak. Mulai dari kelompok masyarakat sipil hingga ahli hukum. Terlebih, dia menyesalkan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga terkesan diam.
"KPU-nya juga diam, Bawaslunya enggak ada suara, jadi kan saya mikir masa saya enggak boleh bersuara, saya boleh dong bersuara," ujarnya.