Jakarta, law-justice.co - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan tak ada instruksi kepada kader untuk mencopot foto Presiden Joko Widodo di kantor daerah masing-masing.
Menurut Hasto, penurunan foto presiden murni ekspresi kader. Mereka protes atas berbagai bentuk dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden selama Pemilu dan Pilpres 2024.
"Tidak ada arahan dari DPP PDIP," ucap Hasto usai menghadiri halal bihalal ormas Barikade `98 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).
"Ada yang mencoba mengekspresikan dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Termasuk rekayasa hukum melalui putusan nomor 90 (Mahkamah Konstitusi) dengan cara-cara yang seperti itu," imbuhnya.
Namun, Hasto tak membantah bahwa penurunan foto Presiden juga terjadi di banyak daerah lain, selain Sumatera Utara yang kini tengah ramai.
Menurut Hasto, langkah itu dilakukan kader sebagai respons terhadap Presiden. Menurut dia, Presiden mestinya menjalankan sumpah setianya untuk menjalankan Konstitusi dan undang-undang.
"Ya kami mendapat informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah yang dilakukan sebagai respons bahwa seorang presiden itu sumpah setianya menjalankan Konstitusi dan UU dengan selurus-lurusnya," kata Hasto.
"Ketika prinsip-prinsip itu dilanggar, dan tidak memberikan keteladanan maka muncul berbagai respons," jelasnya dikutip dari CNN Indonesia.
Sebelumnya, pemandangan berbeda tampak di Ruang Rapat Koordinasi Kantor DPD PDIP Sumatera Utara di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Senin (6/5).
Pasalnya di ruangan tersebut tak tampak foto Presiden RI Joko Widodo. Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya berdalih foto Jokowi jatuh saat kegiatan pemasangan baliho. Foto itu belum sempat dipasang kembali.
"Mungkin jatuh saat baliho dipasang. Jadi enggak sempat dipasang lagi," kata Aswan, Selasa 7 Mei 2024.